DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang : - Ketentuan Umum yang berisi pengertian kata atau istilah yang dipergunakan dalam Perda. - Kedudukan, Tugas dan Wewenang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS). - Hak dan Kewajiban Pejabat PPNS. - Pengangkatan, Pelantikan, Mutasi dan Pemberhentian Pejabat PPNS. - Pelaksanaan Operasional Pejabat PPNS. - Pelaksanaan Tugas dan Kode Etik Pejabat PPNS. - Penegakan Kode Etik PPNS. - Sekretariat PPNS. - Pakaian dan Atribut Pejabat PPNS. -Pembinaan. - Sanksi. - Ketentuan Peralihan. - Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan a Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus perlu diganti;
b.bahwa dengan digantinya Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus huruf a, Kedudukan, Tugas Pokok, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dapat mengakomodasi tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi dalam memenuhi dinamika dan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat;
c.bahwa dengan semakin terakomodasinya tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi seb diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik;
d.bahwa pembentukan landasan hukum untuk memperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang P Negeri Sipil dalam rangka u penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah wewenang Pemerintahan Daerah; SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 20172017 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN KUDUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan ndang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II bahwa dengan digantinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang ipil di daerah, akan semakin kuat dan dapat mengakomodasi tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi dalam memenuhi dinamika dan perkembangan tuntutan pelayanan kepada masyarakat; bahwa dengan semakin terakomodasinya tuntutan reformasi dan regulasi sebagaimana dimaksud huruf b, diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik; bahwa pembentukan landasan hukum untuk memperkuat kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Penyidik Pegawai dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah wewenang SALINAN bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah tas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan ndang Hukum Acara Pidana, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah sebagaimana dimaksud Wewenang i daerah, akan semakin kuat dan dapat mengakomodasi tuntutan reformasi birokrasi dan regulasi dalam memenuhi dinamika dan perkembangan bahwa dengan semakin terakomodasinya tuntutan reformasi d huruf b, diharapkan akan mendorong percepatan terwujudnya bahwa pembentukan landasan hukum untuk memperkuat egawai ntuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah wewenang 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 3 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
2.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kudus.
5.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparat Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
8.Atasan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
9.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kebenaran suatu peristiwa secara independen, obyektif, dan professional berdasar ketentuan perundang- undangan.
11.Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut KTP Pejabat PPNS adalah bukti 5 identitas sebagai penyidik yang dikeluarkan oleh Menteri sebagai legalitas dalam pelaksanaan tugas.
12.Tindakan Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses pengadilan.
13.Tindakan preventif non Yustisial adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku tanpa terlebih dulu melalui proses peradilan.
14.Kode Etik Profesi Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Norma yang digunakan sebagai pedoman yang harus ditaati oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Perda PPNS yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

Pejabat PPNS berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui masing-masing Kepala Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

Pasal 3

(1)Pejabat PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian selaku Koordinator dan Pengawas.

Pasal 4

(1)Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai wewenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
3. c.menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka; 6
4. d.melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
5. e.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
9. i.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(2)Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Pejabat PPNS selain memperoleh hak-haknya sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Koordinator dan Pengawas PPNS dalam pelaksanaan tugasnya dapat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pejabat PPNS mempunyai kewajiban:

a.melakukan penyidikan atas temuan Pejabat PPNS, laporan dan pengaduan masyarakat mengenai terjadinya pelanggaran produk hukum sesuai kewenangan;
b.menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Koordinator dan Pengawas PPNS;
c.membuat Berita Acara setiap tindakan yang telah dilakukan;
d.bersikap dan berperilaku sesuai dengan Kode Etik;
e.mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; dan
f.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi di bawah koordinasi Sekretariat PPNS. 7

BAB IV

PENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

(1)Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri atas usul Bupati.
(2)PNS yang dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS harus memenuhi syarat sebagai berikut :
1. a.masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
2. b.berpangkat paling rendah Penata Muda / Golongan III/a;
3. c.pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
4. d.bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
5. e.sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
6. f.setiap unsur penilaian pelaksanan pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
7. g.mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan dibidang penyidikan.
(3)Bupati mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, hurud d, huruf e, dan huruf f, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.
(4)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 8

(1)PNS yang telah diangkat menjadi Pejabat PPNS diberikan KTP Pejabat PPNS.
(2)KTP Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri dan sebagai wujud keabsahan wewenang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. 8

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021