DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yaitu tentang ketentuan umum, objek retribusi dan struktur dan besaran tarif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
a.bahwa dengan adanya perkembangan sistem pengelolaan persampahan, perkembangan sarana prasarana pelayanan persampahan, perkembangan perekonomian, dan dengan adanya perubahan objek retribusi di Kabupaten Kudus, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Menimbang BUPATI KUDUS, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 3 TAHUN 2021 BUPATI KUDUS PROVINSI JA WA TENGAH

Mengingat

11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun i 983 ten tang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar~ Negara Republik In~q:1esi~, T~~n 1983 Nomor 36, :Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor . 3293), sebagaimana telah . di~bah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 772); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 6573); ' ·, 10. Undang-Undang. Nomor 32 · Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. ~ t I { Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran ·:Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor );130, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573}; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 .tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 48pl); 7. 6." Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); ' 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nornor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 199); 21. ; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017 ten tang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 197); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132); 19. : I ·1 • Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun . I ~ 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah I t~ I •'"<; Kabupaten Kudus Nomor 99); , 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia -Tahun 2017 Nomor 223)J; · ' · 17. 16. Peraturan Pemerintah Nomor '12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522); 15. Peraturan Pernerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); ! 14. Peraturan Pernerintah Nomor 69 Tahuri ~O 10 fen1~g Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retri~usi ba~rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor _119, Tambahan Lem9aran Negara Republik Indonesia Nomor'5161); • I I 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 jentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 137,: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); ' ; ~ 12. .3 il ,. '·J i) t l, ~~ Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng84~ ~ ~ • ) J 1. 1 Daerah adalah Kabupaten Kudus. 4 i - ?J L~, ..·;.J,
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kudus.
4.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus. l
5.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/ atau proses alam yang berbentuk padat.
6.Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/ kebersihan yang meliputi pengambilan, pengangkutan, dan pemrosesan, serta penyediaan . lokasi penampungari/ pemrosesan sampah rumah tangga, industri dan perdagangan.
7.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, .dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
8.Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disingkat 1'PS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan. . ~ ; . I ')Pasal 1 I
1.Ketentuan Pasal ' 1 diubah sehingga berbunyi sebagai ' berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010: Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 132), , diubah sebagai berikut: : Pasal I PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS . NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: '· BUPATI KUDUS dati DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKUDUS • i ' Dengan Persetujuan Bersama . i 6 f( ~ ;~! ; ,i r, l r; j i; .4

9.Tempat Pengolahan Sampah Tcrpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
10.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengernbalikan sampah ke media lingkungan secara arnan bagi manusia dan lingkungan.
11.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai · pernbayaran' atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah 'Daerah untuk kepentingan orang pribadi ataubadan,
12.Jasa Umurri adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. : I i:
13.Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah Retribusi yang . dikenakan terhadap pelayanan persampahan/kebersiharL :~ 1. ··.. l l ,r. : :t-1
14.Wajib Retribusi adalah orang pribadf atau- badan yang menurut peraturan perundang- undangan retribusi '. diwajibkan untuk ' melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. . '
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi ;perseroan • terbatas, perseroan komandi ter, perseroan lairinya, Badan U saha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)dengan nama dart dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lernbaga, clan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjtitnya disingkat SKRDLBadalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena §umlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang , terutang atau seharusnya tidak terutang. 1 s, Surat Tagihan Retribusi Daerah yarig sela~ju_rnya : disingkat S'fRD adalah surat untuk melakiikan ' tagihan retribusi dan/ atau sanksi ;}:admfuistrasi ,, berupa bunga dan/ a tau denda. 1·, ·s

(1)Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mernpertimbangkan biaya penyediaan pelayanan pereampahanj'kebersihan, kemampuan masyarakat,. aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan persampahan/ kebersihan.: .,, .. "t_, i:

Pasal 8

::, ·<1 :""'

3.Ketentuan Pasal · 8 diubah sehingga befb,μnyi sebagai berikut: [ ·2 ;. t Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.pelayanah kebersihanjalan umum; I
b.taman; ,
c.tempat ibadah;
d.sosial; dan
e.tempat umum lainnya.

(2)
(1)Objek Retribusi adalah pelayanan persampahanykebersihan : yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi:
1. a.pengambilari/ pengumpulan 1 sampah dari sumbernya ke lokasi TPS/TPS3R/TPST;
2. b.pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi TPS/TPS3R/TPST ke lokasi pemrosesan akhir sampah; dan
3. c.penyediaan lokasi pembuangan / pemrosesan akhir sampah.

Pasal 3

2.Ketentuan Pasal: 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
19.Penyidikan : tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. '
20.Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. ·, I
21.Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah . Penyidik Pegawai Negeri Sipil di'~ Lingkungan ! Pemerintah Kabupaten Kudus, ; I s 'i' ! ~\ • ( 'I \ 2~. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat . Pegawai Negeri Sipil tertentu di'.~ Lingkuggan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 'Peraturan Daerah. l .6

(2)Struktur dan besamya tarif retribusi ditetapkan se bagai beriku t:
1. a.rumah I tinggal, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan; ' ,,
2. b.kegiatan usaha perdagangan/jasa: :
  1. 1.mall/swalayan/supermarket, .· 'sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh .ribu rupiah] per bulan; ·. :, J ·.:,
  2. 2.mini 'market, sebesar Rp 40.0SJO,OO;(e/npat puluh ribu rupiah) per bulan; ,,.. -
  3. 3.rurnah toko (ruko], rumah kantor (rukan) dan .kantor, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan;
  4. 4.toke; sebesar Rp '16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per bulan;
  5. 5.gudang, sebesar Rp' 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah];
  6. 6.kantor perbankan/BPR, meliputi: a) kantor Bank Cabang, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh .ribu rupiah); dan b) kantor Bank Cabang Pembantu/ BPR, sebesar Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah.
3. c.lndustri/perusahaan:
  1. 1.industri rumah tangga, sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan;
  2. 2.industri/perusahaan kecil, sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah} per bulan;
  3. 3.industrij'peruaahaan rnenengah, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu ' ' rupiah) per bulan; -
  4. 4.induetrij'perusahaan besar, sebesar Rp sqo.000,00 (lima ratus ribu rupi,ahJi per bulan: } } ; : ·;
4. d.Hotel/ penginapan: ,
  1. 1.hotel; dengan tanda bintang, sebesar Rp SQ0.000,00 (lima ratus ribu rupiah}; per bulan; ~ :
  2. 2.hotel, dengan tanda melatt/homestay/ penginapan dengan fasilitas restoran, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan; :
  3. 3.hotel: dengan tanda melati/homestay / penginapan tanpa fasilitas restoran, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
5. e.rumah kost, meliputi.. . ,
  1. 1.rumah kost kategori besar, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lirna puluh ribu rupi~) per bulan; ' ,7 . ' ., •.,, j. pasar, meliputi: ,, fi
  2. 1.pasar kelas I: ~ a) kios, sebesar Rp 100;'09 (seratus rupiah) per meter persegi pe!' hari; :· b) lo~,. sebesar Rp 50,o.o · (\ima } P}!}luh rupiah) per meter persegi per han; '\
  3. 2.pasar kelas II: - ' a) kios, sebesar ~p 75,00 (tujuh puluh 1 i m a rupiah) per meter persegi per hari; b) los, sebesar Rp 30,00 : (tiga puluh rupiah) per meter persegi per hari;
  4. 3.pasa!i kelas III: · · · a) kids, sebesar Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per meter persegi per hari; b) los, sebesar Rp, ·2s,oo (dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  5. 4.pasar hewan: · l a) ternak besar, sebesar Rp 50,0,00 (lima ratus rupiah) per ekor per hari; b) terriak kecil, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor per hari; c) kios/Ios, sebesar Rp 25,00 (dua puluh lima rupiah) per meter persegi per hari; pedagang kaki lima di sekitar pasar dan jalan urnum, sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah) per meter persegi per hari; 1. \~ {~ { : I . ~
  6. 2.rumah kost kategori sedaj:ig, ,.~eqpsar Rp 2QO.OOO,OO (dua ratus ribu rupiah)' per bulari; :· '
  7. 3.rumah kost kategori kecil, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiap) per bulan; ;
6. f.restoran/rumah makan /warung'rnakan:
  1. 1.restoranj'rumah makan/kafe, sebesar Rp 3()0.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulari; I
  2. 2.warung makan, sebesar Rp 3Q.OOO,OO (tiga puluh ribu rupiah) lper bulan: l ~(
7. g.rumah sakit: '1
  1. 1.rurnah sakit tipe . B, sebesar Rp 1. 700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
  2. 2.rumah sakit tipe C, sebesar Rp 600.000,00 (enarn ratus ribu rupiah) per bulan;
  3. 3.rumah sakit tipe D/Puskesmas/klinik dengan fasilitas rawat inap, sebesar Rp 3(?0.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan;
8. h.puskesrnas dan klinik, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ! per bulan; ; ,··,, ·~
9. k.terminal, pangkalan truk, dan tempat khusus parkir: ·
  1. 1.kios, · sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter persegi per hari;
  2. 2.angkutan umum sekali masukterminal: a) bus/mikro bus, sebesar ~ Rp 500,00 (Hrna ratus rupiah) per sekali masuk terminal; ! b) mobil penumpang umum, sebesar Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per sekali masuk terminal;
  3. 3.truk yang parkir di pangkalan truk dan ternpat khusus parkir, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) per sekali ki t par r;
  4. 4.pedagang kaki lima, sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per meter persegi per hari; :
  5. 1.tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olah raga, dan tempat hiburan: 1
  6. 1.tempat rekreasi/kawasan wisata dan sejenis tempat wisata: 1 a) bus, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per bus; ' · .. b) mikro bus, sebesar Rp 5.())00,00 (lima ribu rupiah) per mikro bus) · · ·i c) mobil, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah} per mobil;
  7. 2.kios !di tempat rekreasij'kawasan wisata dan '. sejenis ternpat wisata, sebesar Rp 75,00 (tujuh puluh lima rupiah) per meter. persegi per hari;
  8. 3.pedagang kaki · lima di tempat rekreasi/kawasan , wisata dan sejenis tempat wisata, sebesar sebesar Rp 30,00 (tiga puluh rupiah) per metez: persegi per hari; ;
  9. 4.kegiatan keramaian/hiburan urnum yang sifatnya insidentil di lapangan, tempat olah raga, ; jalan, taman, dan fasilitas umum, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah] per kegiatan per hari;
  10. 5.ternpat hiburan umum, sebesar Rp 100.000,00 {seratus ribu rupiah) per bulan;
10. m.fasilitas pendidikan/ pondok pesantren:
  1. 1.fasilitas pendidikan, meliputi: a) fasilitas pendidikan tingkat dasar, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per bulan; :, b) fasilitas pendidikan tingkat menengah, sebesar Rp 175.000,00 [seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perbulan; . : t) -. t·: ~ " . ·, • I ~ ·:, } ' il1 ~ • t.< ~:; I ·I ·' :~ I .,. . ~ f - ...,~
(3)Pembayaran' dapat dilakukan secara p.on turi~ di tempat pembayaran (payment point) yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.
(1)Retribusi di~ayarkan pada Kas Daerah.
(2)Selain pada. Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat . (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan _pada Bendaharawan Penerimaan, petugas yang ditunjuk pada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan persampaharr/ kebersihan, 'atau tempat lain yang,ditunj~k oleh Bupati. '. · : ... ··' '

Pasal 15

4.Ketentuan Pasal ilS diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ! c) fasilitas pendidikan tingkat atas, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
2.unive'rsitas/perguruan tinggi, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulari;
3.pondok pesantren sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); I

n.ternpat-tempat lain selain tersebut pada huruf a sampai dengan huruf m, sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ; per bulan; ;
o.penghasil sampah yang mernbuang fsendiri sampahnya ke TPS/TPS3R/TP~T, sebesar Rp 15.QOO,OO (lima belas ribu (rupia,h) ~;per meter kubik atau Rp 50,00 (lima puluh rupiah) per kilogram; ·· i ~ l~·
p.pelayanan pengambilan kontainer sampah kapasitas sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik), sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per pengambilan;
q.sewa penggunaan kon tainer sampah per unit dengan kapasitas sampai dengan 6 mJ (enam meter kubik), milik Pemerintah Daerah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per kegiatan;
r.penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPA setiap kali pembuangan dikenakan retribusi sebesarRp 5.'000,00 (lima ribu rupiah) per meter kubik a.tau Rp 15,00 (lima belas rupiah) per kilogram; 10 ... ·; ' ,, NOREG PERATURANDAERAH KABUPAT,ENKUDUS, PROVINS! JAWA TENGAH: (3-211/2021). ERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2021 NOMOR 3 l( Ditetapkan di Kudus pada tanggal 11 Okto be r 2121 VBVP-Nr{tUDUS, orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah mi, dengan dalam Lembaran Daerah , Kabupaten ,· Diundangkan di Kudus pada tanggal 12 Ok t obe r 2J21. Agar setiap pengundangan penempatannya Kudus. Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada . tanggal diundangkan. Pasal II 11 I Sehubungan dengan hal . tersebut, perlu menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.
1. 1.pasar; J. pedagang kaki lima di sekitar pasar dan jalan umum;
k.terminal, pangkalan truk, dan, tempat khusus parkir;
1. 1.tempat rekreasi/kawasan wisata, tempat olahraga, dan tempat hiburan;
m.fasilitas pendidikan/ pondok pesantren;
n.penghasil sampah yang mernbuang sendiri sampahnya ke TPS/ TPS3R/TPST; pelayanan pengambilan kontainer sampah kapasitas sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik};
p.sewa penggunaan kontainer sampah per unit dengan kapasitas sampai dengan 6 m3 (enam meter kubik) milik Pemerintah Daerah; dan
q.penghasil sampah yang membuang sendiri sampahnya ke TPA. I O. l ·: :", .. Perubahan terhadap Peraturan Daerah tersebut berupa penyesuaian tarif retribusi serta penambahan dan/atau perubahan pada objek retribusi pelayanan persampahanj'kebersihan meliputi:
a.rumah tinggal;
b.kegiatan usaha perdagangarr/jasa;
c.industri/ perusahaan; ·
d.hotel/ penginapan;
e.rumah kost;
f.restoran/rumah makan/warung makan;
g.rumah sakit: : ' I
h.balai pengobatan dan rumah bersalin; Bahwa dengan adanya, perkembangan sistem pengelolaan persampahan, perkembangan sarana prasarana pelayanan persampahan, dan perkembangan perekonomian serta dengan adanya perkembangan objek retribusi pada beberapa jenis Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang memerlukan pengaturan dan penyesuaian tarif retribusi, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010 ten tang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. I. UMUM . PERUBAHANATASPERATUAANDAERAHKABUPATENKUDUS NOMOR12 TAHUN2010 TENTANGRETRIBUSIPELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN 1· !· l ' f\TAS PERATURANDAER(\.HKABUPATENKUDUS i,· NOMOR3 1 TAHUN2a21 TliNTANG !. ! I PEN~ELASAN '1 I' Huruff Cukup jelas. Huruf g Culrup jelas. Huruf h i Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Hurufj Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Hurufl Cukup jelas, Hurufm Cukup jelas, Huruf n Cukup jelas. Angka 3

Pasal 8

Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b i Cukup jelas. Huruf c '. Cukup jelas. Huruf d Culrup jelas. Huruf e Angka 1 Yang dimaksud dengan "rumah kost kategori besar" adalah rumah kost yang memiliki lebih dari 30 (tiga puluh) kamar. : Angka 2 . ,. Yang dimaksud dengan "rumah kost kategori sedang" adalah rumah kost yang memiliki 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) kamar:. Angka 3 Yang dimaksud dengan "rurnah kost kategori kecil" · adalah rumah kost yang memiliki kurang dari dari 20 '(dua puluh) kamar. Angka 2 Cukup j elas. Angka 1 Cukup jelas. I: Pasal I II. PASALDEMI PASAL 2 l •. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 240. t Cukup jelas. Pasal II Angka 4 Cukup jelas. Huruf o Cukup jelas. Huruf p Cuk:up jelas. Huruf q i Cukup jelas. Huruf r ' Cuk:up jelas. 3 .I

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 8

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 3

Pasal 15

Pasal 8

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2020

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 97 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2010

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2017