DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu : - Pasal 1 tentang Ketentuan Umum mengenai pengertian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, pengertian Bakal Calon Kepala Desa dan pengertian Calon Kepala Desa. - Pasal 2 dan Pasal tentang Pemilihan Kepala Desa. - Pasal 5 tentang masa berakhirnya jabatan Kepala Desa. - Pasal 30 tentang pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon. - Pasal 31 tentang syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa. - Pasal 38 tentang panitia pemilihan dan persyaratan administrasi Bakal Calon. - Pasal 67 tentang perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa. -Pasal 68 tentang Pelantikan Kepala Desa yang terpilih. -Pasal 68 A tentang serah terima jabatan - Pasal 72 tentang biaya pemilihan Kepala Desa. - Pasal 73 A tentang peningkatan kapasitas Kepala Desa. - Pasal 81, 81 A, 82, 83, 84, 85 dan 86 tentang pemberhentian Kepala Desa. - Pasal 89 tentang pemberhentian Kepala Desa secara sementara. - Menambahkan BAB VI A yang mengatur tentang Pakaian Dinas dan Atribut Kepala Desa.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan diundangkannya Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Undang Nomor 6 Tahun 20 Kudus telah

Menetapkan

menetapkan Kudus Nomor 2 Tahun 2015 Pengangkatan, dan Pemberhentian

b.bahwa dengan terjadinya perubahan terhadap Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa melalui Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan 6 Tahun 2014 tentang Desa, Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkata dan Pemberhentian Kepala Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu me tentang Perubahan atas Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS 2017 2017 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 15 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pemberhentian Kepala Desa; dengan terjadinya perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 20 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 tentang Desa, dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, serta urat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu membentuk Peraturan Daerah Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Undang Nomor 6 4 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor Undang- Kabupaten n Daerah Kabupaten Pencalonan, Pemilihan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Undang Nomor dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang serta urat Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Oktober 2015 Nomor 180/015105 Perihal Hasil Klarifikasi perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 n, Pelantikan, ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Pencalonan, Pemilihan, 2 Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. 6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. 7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 3
9. 10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. 11.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS Dan BUPATI KUDUS MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 182), diubah sebagai berikut:
11. 1.Pasal 1 Ketentuan Umum ditambah angka 14.a, sedangkan angka 16 dan angka 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 14.a. Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disebut laporan Akhir Masa Jabatan adalah laporan Kepala Desa pada akhir masa jabatan yang berisi akumulasi dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibuat setiap akhir tahun anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan desa sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang belum dilaporkan.
12. 16.Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa setempat yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa.
13. 17.Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan 4 oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
14. 2.Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
(2)Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.Pasal 3 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal 3 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
(3)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Desa.
(4)Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
(5)Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

4.Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dengan tembusan Camat.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat administratif dan tidak mempengaruhi akhir masa jabatan Kepala Desa.

5.Ayat (1) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 5

(1)Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari dimulai sejak dilaksanakannya pendaftaran Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 17.

6.Pasal 31 diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf o sehingga Pasal 31 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Syarat-syarat pendaftaran untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:

a.warga negara Republik Indonesia;
b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
e.mengisi daftar riwayat hidup;
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
g.bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.berbadan sehat;
l.tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
m.bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali sebagai Kepala Desa, harus sudah menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
n.menyampaikan proposal visi dan misi secara tertulis.
1. 7.Pasal 38 ayat (2) diubah dan menjadi ayat (3), ayat (3) menjadi ayat (2) dan ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf p 6 dan huruf q, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 38 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Yang dimaksud dengan kelengkapan persyaratan administrasi adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi Bakal Calon, terdiri atas:
1. a.surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
2. b.surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.foto copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.daftar riwayat hidup;
6. f.foto copy akta kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. g.surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
8. h.foto copy kartu tanda penduduk yang dilegalisir atau diberikan keterangan oleh Pejabat yang berwenang, dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan Kepala Desa setempat;
9. i.surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
10. j.surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
11. k.surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap; 7
12. l.surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
13. m.surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
14. n.Bagi Pegawai Negeri, pegawai swasta, atau Perangkat Desa mendapatkan izin tertulis dari atasannya yang berwenang;
15. o.Pas foto;
16. p.proposal visi dan misi; dan
17. q.foto copy Laporan Akhir Masa Jabatan yang telah disampaikan kepada Bupati, bagi Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali.
(3)Bakal Calon yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai Calon.
(4)Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima), penetapan sebagai Calon dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) urutan nilai tertinggi dari hasil seleksi tambahan.
(5)Dalam hal Bakal Calon sudah ditetapkan sebagai Calon, proposal visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf p, berlaku sebagai proposal visi dan misi Calon.

8.Pasal 67 ditambah 1 (satu) ayat sehingga Pasal 67 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1)Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.
(2)Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perselisihan yang terkait dengan pidana.

9.Pada Bab II, judul Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:
10.Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

(1)Calon Terpilih dilantik menjadi Kepala Desa oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa sebelumnya. 8
(2)Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.
(3)Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dapat ditunda selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati.
(4)Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Desa yang bersangkutan atau di tempat lain dalam Daerah.
(5)Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Kepala Desa yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, para anggota BPD dan tokoh/pemuka masyarakat lainnya dari Desa yang bersangkutan.
(6)Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
2. b.Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
3. c.Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/ janji;
4. d.Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
5. e.Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
6. f.Pembacaan Amanat Bupati; dan
7. g.Pembacaan doa.
(7)Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(8)Susunan kata-kata sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. 9

11.Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 68A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

(1)Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Terpilih.
(2)Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
(3)Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
(4)Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.pendahuluan;
2. b.monografi desa;
3. c.pelaksanaan program kerja tahun lalu;
4. d.rencana program yang akan datang;
5. e.kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
6. f.hambatan yang dihadapi; dan
7. g.daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
  1. 12.Pasal 72 ayat (1) huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 72 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

(1)Biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan dipergunakan untuk:
1. a.pengadaan surat suara;
2. b.pengadaan kotak suara;
3. c.pengadaan kelengkapan peralatan lainnya;
4. d.honorarium Panitia; dan
5. e.biaya pelantikan.
(2)Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam tahun berkenaan.
(3)Pemerintah Desa dapat menganggarkan lain-lain biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, antara lain: 10
1. a.pembuatan bilik tempat pemungutan dan perlengkapannya;
2. b.biaya konsumsi dan rapat-rapat; dan
3. c.biaya pengamanan.
(4)Perencanaan biaya pemilihan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD.

13.Pada Bab II, setelah Bagian Kedelapan ditambah Bagian Kesembilan yang berbunyi sebagai berikut:
14.Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 73A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Peningkatan kapasitas Kepala Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

15.Pasal 81 diubah sehingga Pasal 81 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 31

Pasal 38

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 68A

Pasal 72

Pasal 73A

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 31

Pasal 38

Pasal 67

Pasal 68

Pasal 68A

Pasal 72

Pasal 73A

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014