Materi Pokok: Ketentuan Umum; Organisasi Pemerintah Desa; Kedudukan, Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak; Tata Kerja; Pembinaan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagaiPerangkat Daerah. 4 5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yangmemiliki batas wilayah yang berwenang untukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal- usul dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalamsistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnyadisingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desayang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan,Kepala Seksi, Dukuh, dan Staf. 12. Pedukuhan adalah kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 5 BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA 2
BAB III
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. 7
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai wewenang :a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa; c. melaksanakan pembinaan Perangkat Desa; d. mengalihkan tugas/jabatan Perangkat Desa yang berkedudukan setara; e. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; f. menetapkan Peraturan Desa; g. menetapkan APB Desa; h. membina kehidupan masyarakat desa; i. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; j. membina dan meningkatkan perekonomian desaserta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar- besarnya kemakmuran masyarakat desa; k. mengembangkan sumber pendapatan desa; l. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkankesejahteraan masyarakat desa; m. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa; n. memanfaatkan teknologi tepat guna; o. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; p. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilanatau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan q. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai kewajiban :a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender; f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektifdan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme; g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik; i. mengelola keuangan dan aset desa; j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa; k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa; l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa; m. membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat desa; n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam danmelestarikan lingkungan hidup; dan p. memberikan informasi kepada masyarakat desa. 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5, Kepala Desa mempunyai hak :a. menetapkan struktur organisasi dan tata kerjaPemerintah Desa; b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa; c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan; d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
Dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajibandan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6,
dan Pasal 8, Kepala Desa wajib : a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggarankepada Bupati; b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati; c. menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran; dan d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. 10
Kepala Desa menginformasikan secara tertulis penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana 12 dimaksud dalam
Membuka PDF…