DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Oktober 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus, Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 36 diubah, Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 54 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah, Ketentuan Pasal 91 diubah, Ketentuan Pasal 95 diubah, Ketentuan ayat (3) Pasal 99 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 104 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), Ketentuan ayat (4) Pasal 109 diubah, Diantara Pasal 143 dan Pasal 144 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 143A,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah dan dinamika perkembangan dalam pengelolaan keuangan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 perlu untuk disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor I Seri D);; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG POKOK- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain PAD yang sah.
(2)Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)Jenis pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
1. a.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah;
2. b.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara; dan 5
3. c.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
(4)Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut obyek pendapatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Ketentuan ayat (2) Pasal 23 dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa.
(2)dihapus.

3.Ketentuan ayat (5) huruf a Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

(1)Berdasarkan pedoman penyusunan RKA- SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (7), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
(2)RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.
(3)Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA- PPKD. 6
(4)RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
(5)RKA-PPKD digunakan untuk menampung:
1. a.pendapatan yang berasal dari: 1) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
2. b.belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
3. c.penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.
  1. 4.Ketentuan ayat (3) huruf a Pasal 54 diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA- PPKD.
(2)DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD.
(3)DPA-PPKD digunakan untuk menampung:
1. a.pendapatan yang berasal dari: 1) Dana Perimbangan, meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 7 2) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, antara lain Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya.
2. b.belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
3. c.penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Daerah.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) Pasal 56 diubah, ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening Bendahara Umum Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja kecuali ditentukan lain oleh Bupati.
(3)Setiap penerimaan harus didukung oleh alat bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
(4)dihapus.
(5)dihapus.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian penyetoran penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 8

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

(1)Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
(2)Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
(3)Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

7.Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

(1)Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara penerimaan PPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya. 9
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan SKPD dan Bendahara Penerimaan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

8.Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD wajib menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran PPKD diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan ayat (3) Pasal 99 diubah, sehingga Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

(1)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
(2)Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/ penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. 10
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/ pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

(1)PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya.
(2)PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan. 11
(3)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
(5)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan laporan keuangan SKPD.
(6)Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
(7)Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terlebih dahulu dilakukan review oleh Aparat Pengawas Internal.

11.Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 104 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…