DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 14 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan urusan keistimewaan bidang kebudayaan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana 2 dimaksud dalam huruf a, perlu diubah untuk disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ 3 Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri E); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9) diubah sebagai berikut : 5

1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yaitu sebagai berikut :

a.Dinas Pendidikan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
d.Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
e.Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
f.Dinas Kebudayaan;
g.Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga;
h.Dinas Pekerjaan Umum;
i.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah;
j.Dinas Perindustrian Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral;
k.Dinas Pertanian dan Kehutanan;
l.Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; dan
m.Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
1. 2.Judul Bagian Keenam BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
2. 3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan.
(2)Dinas Kebudayaan dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan.

5.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Dinas Kebudayaan mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan kegiatan di bidang nilai budaya, sastra, dan seni;
b.menyelenggarakan kegiatan di bidang warisan budaya, adat, dan tradisi; dan
c.menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan. 7
1. 6.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

(1)Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. c.Bidang Nilai Budaya Sastra dan Seni, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Rekayasa Budaya Bahasa dan Sastra;
  2. 2.Seksi Seni Rupa; dan
  3. 3.Seksi Seni Pertunjukan.
4. d.Bidang Warisan Budaya Adat dan Tradisi, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Sejarah dan Permuseuman;
  2. 2.Seksi Kepurbakalaan; dan
  3. 3.Seksi Adat dan Tradisi.
5. e.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
6. f.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati. 8

7.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

Pada Dinas Kebudayaan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai kebutuhan yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

8.Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh BAB III disisipkan Bagian Keenam A, sehingga berbunyi sebagai berikut :
9.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 5 (lima) Pasal, yakni Pasal 32 A, Pasal 32 B, Pasal 32 C, Pasal 32 D dan Pasal 32 E, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1)Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pariwisata pemuda dan olahraga.
(2)Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 9 Pasal 32 B Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata pemuda dan olahraga.

Pasal 32

C Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 B, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan kegiatan di bidang pengembangan wisata;
b.menyelenggarakan kegiatan di bidang pemasaran wisata;
c.menyelenggarakan kegiatan di bidang pemuda dan olahraga; dan
d.menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan;

Pasal 32

(1)Susunan organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
1. a.Kepala;
2. b.Sekretariat, terdiri dari :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Perencanaan; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan.
3. c.Bidang Pengembangan Wisata terdiri dari :
  1. 1.Seksi Obyek dan Sarana Prasarana Wisata; dan
  2. 2.Seksi Usaha dan Pemberdayaan Kepariwisataan. 10
4. d.Bidang Pemasaran Wisata, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Pemasaran Promosi dan Edukasi; dan
  2. 2.Seksi Atraksi Wisata.
5. e.Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :
  1. 1.Seksi Kepemudaan; dan
  2. 2.Seksi Keolahragaan.
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
7. g.Unit Pelaksana Teknis Dinas.
(2)Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…