DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Urusan Pemerintahan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; Pendanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; Kerja Sama Wajib Urusan Pemerintahan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 3
2.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5.Urusan Pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan hak setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
8.Urusan Pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
9.Urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

BAB II

URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 2

(1)Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Konkuren dan Urusan Pemerintahan Umum. 4
(2)Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dijadikan dasar untuk :
1. a.menetapkan produk hukum daerah dan kebijakan Daerah dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
2. b.penyusunan/penyempurnaan kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi Daerah;
3. c.penempatan personil sesuai kapasitas/keahlian dan persyaratan administratif;
4. d.perencanaan dan penetapan pelayanan yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan Daerah yang harus dilaksanakan/disediakan;
5. e.perencanaan dan penyusunan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Bagi Hasil; dan
6. f.secara keseluruhan menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 3

(1)Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 5

Pasal 4

(1)Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
1. a.pendidikan;
2. b.kesehatan;
3. c.pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. d.perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. e.ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
6. f.sosial.
(2)Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi :
1. a.tenaga kerja;
2. b.pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. c.pangan;
4. d.pertanahan;
5. e.lingkungan hidup;
6. f.administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. g.pemberdayaan masyarakat dan Desa;
8. h.pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
9. i.perhubungan;
10. j.komunikasi dan informatika;
11. k.koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. l.penanaman modal;
13. m.kepemudaan dan olahraga;
14. n.statistik;
15. o.persandian;
16. p.kebudayaan;
17. q.perpustakaan; dan
18. r.kearsipan.
(3)Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pariwisata; 6
3. c.pertanian;
4. d.perdagangan;
5. e.perindustrian; dan
6. f.transmigrasi.

Pasal 5

Sub dan sub sub Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, Pemerintah Daerah berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Dalam hal Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(2)Penyelenggaraan Stándar Pelayanan Minimal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap. 7

Pasal 8

(1)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :
1. a.pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. c.pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal regional, dan nasional.
4. d.penanganan konflik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. e.koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada diwilayah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. g.pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. 8
(2)Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dan dibantu oleh instansi vertikal.
(3)Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum, Bupati bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
(4)Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(5)Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum pada tingkat kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada Camat.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN

Pasal 9

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional, dengan kriteria :

a.Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah;
b.Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah;
c.urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah; dan
d.urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintah Daerah dapat :

a.menyelenggarakan sendiri; atau 9
b.menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…