DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 82

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas Pembentukan; Ruang Lingkup; Peraturan Desa; Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa; Peraturan Bersama Kepala Desa; Peraturan Kepala Desa; Produk Hukum BPD; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Produk Hukum di Desa; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 3 Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PRODUK HUKUM DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5.Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 5
12.Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13.Peraturan BPD adalah peraturan yang ditetapkan oleh BPD dan bersifat mengatur.
14.Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan besifat mengatur.
15.Keputusan Kepala Desa adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16.Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh BPD.
17.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.
18.Pengundangan adalah penempatan peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
19.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap peraturan di desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
20.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 6
21.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Desa dan BPD dalam menyusun produk hukum di desa.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini agar dalam pembentukan produk hukum di desa sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan produk hukum di desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dalam membentuk produk hukum di desa harus berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilaksanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan. 7

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Produk Hukum di Desa meliputi :

a.Produk Hukum Desa; dan
b.Produk Hukum BPD.

Pasal 5

(1)Jenis Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. c.Peraturan Kepala Desa; dan
4. d.Keputusan Kepala Desa.
(2)Jenis Produk Hukum BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi :
1. a.Peraturan BPD;
2. b.Keputusan BPD; dan
3. c.Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 6

Produk Hukum di Desa bersifat :

a.pengaturan; dan
b.penetapan.

Pasal 7

(1)Produk Hukum di Desa yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:
1. a.Peraturan Desa;
2. b.Peraturan Bersama Kepala Desa; 8
3. c.Peraturan Kepala Desa; dan
4. d.Peraturan BPD.
(2)Produk Hukum di Desa yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri dari :
1. a.Keputusan Kepala Desa;
2. b.Keputusan BPD; dan
3. c.Keputusan Pimpinan BPD.

Pasal 8

Produk Hukum di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 9

(1)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2)Materi muatan Peraturan Desa yang berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.ketentuan yang mengikat masyarakat serta Pemerintah Desa;
2. b.segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat desa;
3. c.segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa; dan/atau
4. d.segala sesuatu yang membebani masyarakat desa. 9
(3)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur sanksi administratif.
(4)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berisi materi kerja sama desa meliputi pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa dan/atau bidang keamanan dan ketertiban.
(5)Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
(6)Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d berisi materi pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan.

Pasal 10

(1)Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yaitu Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD.
(2)Peraturan BPD tentang Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh BPD dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang BPD. 10

Isi peraturan

Teks82PDFHirarki

Memuat teks peraturan…