DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Penyertaan Modal dan Modal Dasar; Sifat dan Tujuan; Pelaksanaan Pendidikan; Pembagian Laba;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang PenyertaanModal Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 RepublikIndonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadisatu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4355); 3 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4866); 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5394); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari HalPembentukan Daerah Daerah Kabupaten di DjawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3743); 4 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 5 4. Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates yang selanjutnya disebut PT. JKM Binangun Wates adalah salah satu BadanUsaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidangusaha jasa keuangan mikro. 5. Komisaris adalah Komisaris PT. JKM BinangunWates. 6. Direksi adalah Direksi PT. JKM Binangun Wates.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAN MODAL DASAR

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal dalam rangka pendirian PT. JKM Binangun Wates.
(2)PT JKM Binangun Wates sebagaimana dimaksudpada ayat (1) bergerak dibidang pemberian jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk :a. pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat; b. pengelolaan simpanan; dan c. pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
(3)PT. JKM Binangun Wates sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sahamnya paling sedikit 60 % (enam puluh per seratus) dimilikioleh Pemerintah Daerah.
(4)Sisa kepemilikan saham sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dapat dimiliki oleh koperasi yang memenuhi persyaratan. 6
(5)Kepemilikan setiap koperasi atas saham perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)paling banyak sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

Pasal 3

(1)Modal dasar PT. JKM Binangun Wates untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyard rupiah).
(2)Perubahan modal dasar selanjutnya ditetapkandengan Perubahan Akta Pendirian PT. JKM Binangun Wates.

Pasal 4

(1)Dana untuk melakukan penyertaan modal padaPT. JKM Binangun Wates bersumber dari :a. penyerahan kekayaan Desa Wates pada saatalih status menjadi Kelurahan Wates; dan b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Jumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari penyerahan kekayaan Desa Wates sebesar Rp. 791.150.000,00 (tujuh ratus sembilan puluhsatu juta seratus lima puluh ribu rupiah).
(3)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akanditambah sampai dengan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyard dua ratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pemenuhan akan dilaksanakan sebagai berikut : 7 a. tahun 2015 sebesar Rp. 208.850.000,00 (duaratus delapan juta delapan ratus lima puluhribu rupiah); dan b. tahun 2016 sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah).
(4)Penambahan dana sebagaimana dimaksud padaayat
(3)akan diberikan setelah pendirian PT. JKM Binangun Wates.

BAB III

SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Sifat PT. JKM Binangun Wates adalah usaha jasa keuangan profesional yang mengutamakan pelayanan bagi kemanfaatan dan mendapatkan keuntungan.
(2)PT. JKM Binangun Wates mengutamakan pelayanan kepada masyarakat Kelurahan Wates.

Pasal 6

(1)PT. JKM Binangun Wates bertujuan turut sertamengembangkan kegiatan perekonomian Daerahguna memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan jasa keuangan skala mikro dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksudpada ayat
(1)PT. JKM Binangun Wates berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efektif, efisien serta tercapainya optimalisasi kinerja dalam PT. JKMBinangun Wates. 8
(3)Dalam menjalankan usahanya PT. JKM Binangun Wates mendasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.
(4)PT. JKM Binangun Wates dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dengan persetujuan RUPS.

BAB IV

PELAKSANAAN PENDIRIAN

Pasal 7

(1)Pendirian PT. JKM Binangun Wates dilakukan dengan akta notaris yang pelaksanaannya diserahkan kepada Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2014.

Pasal 8

Neraca Awal PT. JKM Binangun Wates dicantumkandalam Akta Pendiriannya.

BAB V

PEMBAGIAN LABA

Pasal 9

(1)Keputusan pembagian laba diatur oleh RUPS.
(2)Daerah, diterima setiap tahun sebagai keuntungan Daerah dan disetor ke KasDaerah. 9

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkanAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Watespada tanggal 28 Februari 2014 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd HASTO WARDOYO Diundangkan di Watespada tanggal 10 Maret 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2014 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGOPROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 2/2014 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DALAM RANGKA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS JASA KEUANGAN MIKRO BINANGUN WATES I. UMUM Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates merupakan lembaga usaha milik Desa Wates yang bergerak dalam bidangjasa keuangan mikro. Penyertaan modal Pemerintah Desa Wates pada Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan. Pada akhir tahun2010 telah terjadi alih status Desa Wates menjadi KelurahanWates. Berdasarkan ketentuan

Pasal 201

ayat

(2)Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72Tahun 2005 tentang Desa, dalam hal desa berubah statusnyamenjadi kelurahan, maka kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan. Selanjutnya mendasar pada ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15Tahun 2008 tentang Kelurahan, kekayaan dan sumber-sumberpendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa diserahkankepada Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan untuk kepentinganmasyarakat setempat. Dalam rangka penentuan status pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates telah mempertimbangkan aspek hukum, aspek sosial ekonomi, dan aspek sistem akuntansi keuangan daerah dan disimpulkan bahwa : 11 a. Pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates merupakan pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; b. Perlunya dibentuk badan usaha yang memenuhi persyaratan legal standing dan legal operating ; dan c. Lembaga Keuangan Mikro Binangun Wates harus tetap mempertahankan ruh nya yaitu melayani usaha mikro danmasyarakat kategori non-bankable. Dengan pertimbangan hal tersebut diperoleh bentuk yang paling sesuai yaitu dengan mendirikan Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates. Meskipun hal tersebut secara legal standing tunduk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun secara operasional tunduk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mengutamakan penyelenggaraan kemanfaatan (public service) disamping mencari keuntungan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dengan tetap berpegang teguh pada :a. syarat-syarat efisiensi dan efektifitas; b. prinsip-prinsip ekonomi perusahaan; dan c. pelayanan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten KulonProgo tentang Penyertaan Modal Dalam Rangka Pendirian Perseroan Terbatas Jasa Keuangan Mikro Binangun Wates. II. PASAL DEMI PASALPasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas 12 Ayat (4) Syarat yang harus dipenuhi oleh koperasi untuk dapat ikut memiliki saham adalah : a. berkedudukan di Daerah, diutamakan yang berkedudukan di Kelurahan Wates; b. memiliki semangat yang sama untuk mengembanmisi pemberdayaan masyarakat dan sanggup menjadi mitra bagi Pemerintah Daerah; c. memiliki kemampuan keuangan untuk memenuhi modal disetor yang menjadi porsinya; d. koperasi yang bersangkutan termasuk berkriteriakoperasi sehat dan berkinerja baik; dan e. mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan pembinaan koperasi. Ayat (5) Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Yang dimaksud “prinsip demokrasi ekonomi” adalah adanya partisipasi dalam pendirian dan operasionalisasi PT. JKM Binangun Wates dari berbagai pihak. Pihak-pihak tersebut adalah Pemerintah Daerah, Koperasi, Direksi, Komisarisdan Masyarakat sebagai nasabah, yang secara bersama-sama menyusun kegiatan ekonomi PT. JKM Binangun Wates berdasarkan asas kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama. 13 Sedangkan Yang dimaksud “prinsip kehati-hatian”adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa PT.JKM Binangun Wates dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar PT. JKM Binangun Wates selalu dalam keadaan sehatmenjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan dan norma hukum yang berlaku. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “bekerjasama” adalah kerjasama sesuai bidang usaha yang diperkenankan oleh ketentuan dalam jasa keuangan mikro untuk penyaluran kredit, penagihan kredit dan pengumpulan dana masyarakat. PT. JKM Binangun Wates dilarang melakukan kerja sama dalam bentuk :a. kerja sama anjak piutang, yaitu usaha pembiayaan dalam bentuk pengambilalihan atau pengurusan piutang atau tagihan jangkapendek perusahaan dari transaksi perdagangan; b. kerja sama leasing, yaitu usaha pembiayaandalam bentuk penyediaan barang modal untukdigunakan oleh perusahaan lain dalam jangkawaktu tertentu; c. kerja sama modal ventura yang dapat menyebabkan perubahan struktur kepemilikan modal tanpa persetujuan dari RUPS; dan d. kerja sama lain yang dilarang oleh ketentuanperaturan perundang-undangan dalam jasa keuangan mikro. Pasal 7 Cukup jelas 14 Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah selanjutnya dialokasikan untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diutamakan untukmasyarakat Kelurahan Wates melalui mekanismeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 10 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…