DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Maret 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dengan memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas maka hak konstitusional penyandang disabilitas terlindungi sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 3
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights of Persons With Disabilities ( Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754); 4
11.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 5
4.Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi pada Pemerintah Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
7.Derajat disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan disabilitas yang disandang seseorang.
8.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
9.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10.Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama- sama dengan peserta didik pada umumnya. 6
11.Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
12.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
13.Komite Perlindungan Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat KPPD adalah lembaga non struktural di Daerah yang bersifat ad hoc dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan penyandang disabilitas.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan dan martabat serta kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu agar keberadaan penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewajiban bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta penyelenggaraan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7

Pasal 3

Asas dalam perlindungan penyandang disabilitas meliputi :

a.penghormatan pada martabat dan nilai yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan, dan kemerdekaan perseorangan;
b.hak otonomi;
c.kemandirian;
d.keadilan;
e.inklusi;
f.non diskriminasi;
g.partisipasi dalam masyarakat;
h.kesetaraan hak dan kesempatan;
i.perlakuan khusus dan perlindungan lebih;
j.aksesibilitas;
k.kesetaraan gender dan keadilan gender; dan
l.penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari anak dengan disabilitas dan penghormatan pada anak dengan disabilitas untuk mempertahankan identitas mereka.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi perlindungan terhadap jenis disabilitas sebagai berikut :
1. a.gangguan penglihatan;
2. b.gangguan pendengaran;
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan intelektual;
5. e.kelumpuhan otak besar (cerebral palsy);
6. f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. g.gangguan motorik dan mobilitas;
8. h.gangguan sosialitas, emosional dan perilaku;
9. i.autis; 8
10. j.epilepsi;
11. k.tourette’s syndrome;
12. l.gangguan jiwa; m.kretinisme;
13. n.bekas penderita penyakit kronis (kusta, hipertensi, stroke, diabetes, faktor-faktor ketuaan/ degeneratif);
14. o.retardasi mental;
15. p.albinisme; dan
16. q.jenis disabilitas lainnya sesuai perkembangan ilmu kedokteran.
(2)Jenis disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis disabilitas, yang disebut disabilitas ganda

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 5

Penyandang disabilitas sesuai derajat disabilitasnya berperan serta dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara Indonesia.

Pasal 6

Penyandang disabilitas sesuai derajat disabilitasnya berkewajiban untuk :

a.menjaga diri sendiri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat mengganggu kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
b.meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; 9
c.memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan penyandang disabilitas;
d.berusaha serta bekerja sesuai dengan kemampuan dalam lapangan pekerjaan yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan; dan
e.memberikan informasi dan data yang benar dalam program dan kegiatan pendataan penyandang disabilitas.

BAB III

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

(1)Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai harkat dan martabatnya.
(2)Hak dan kesempatan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi bidang :
1. a.pendataan;
2. b.pendidikan;
3. c.ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
4. d.kesehatan;
5. e.sosial;
6. f.seni budaya dan olah raga;
7. g.politik;
8. h.hukum; 10
9. i.bebas dari kekerasan terhadap penyandang disabilitas;
10. j.aksesibilitas;
11. k.penanggulangan bencana; dan
12. l.tempat tinggal.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu, periodik, dan berkesinambungan.
(2)Pemerintah Daerah mengembangkan dan mempromosikan standar, teknik, dan metodologi statistik dalam kegiatan pendataan.
(3)Pemerintah Daerah membangun kerjasama dengan institusi atau pihak lain dalam rangka pendataan.

Pasal 9

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. 11

Pasal 10

Penyandang disabilitas dan keluarganya berhak memperoleh informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif dan persiapan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah inklusif.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…