DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 15 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman pengusulan Program Pembentukan Peraturan Daerah sejak masih dalam tahapan usulan Perangkat Daerah Pemrakarsa sampai dengan usulan resmi Pemerintah Daerah atau inisiasi resmi DPRD yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah belum mengatur secara rinci mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) dan 2 Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 4
2.Penyusunan Propemperda adalah proses penyiapan, pembahasan, dan penetapan Propemperda.
3.Pengelolaan Propemperda adalah proses pelaksanaan rencana pembentukan Perda sebagaimana dimuat dalam Propemperda.
4.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
5.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Pemrakarsa adalah Kepala Perangkat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengajukan usul atau inisiasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.
9.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 5

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan Propemperda.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :
1. a.agar dalam pembentukan Perda sesuai asas pembentukan peraturan perundang- undangan dan sesuai materi muatan dan prosedur penyusunan;
2. b.menjaga agar Perda tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional;
3. c.menentukan parameter skala prioritas penyusunan Perda;
4. d.mewujudkan keserasian, keselarasan dan keterpaduan pembentukan Perda dengan kebutuhan hukum masyarakat, rencana pembangunan Daerah dan kebijakan pembangunan nasional;
5. e.agar perencanaan dan pembentukan Perda sebagai penentu arah pelaksanaan otonomi Daerah disusun secara optimal, terencana dan sistematis berdasarkan kebutuhan Daerah;
6. f.adanya kepastian hukum dalam penyelesaian pembahasan Rancangan Perda; dan
7. g.sebagai pedoman guna penyamaan persepsi antar Perangkat Daerah dan DPRD serta pihak terkait lainnya terhadap perencanaan penyusunan Perda. 6

BAB II

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 3

(1)Sekretaris Daerah menyusun usulan Propemperda Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan usulan Propemperda Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 4

(1)Perangkat Daerah Pemrakarsa mengajukan draft Rancangan Perda kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(2)Bagian Hukum dalam melakukan pengharmo- nisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
1. a.Instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum; dan/atau 7
2. b.Instansi vertikal terkait sesuai :
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(4)Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Kepala Bagian Hukum menjadi draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1)Bagian Hukum menyusun skala prioritas draft usulan Propemperda Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari Perangkat Daerah.
(2)Hasil penyusunan skala prioritas draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diajukan oleh Kepala Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Bupati menetapkan usulan Propemperda Pemerintah Daerah berdasarkan kriteria :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 6

Bupati menyampaikan Usulan Propemperda Pemerintah Daerah kepada Ketua DPRD dengan tembusan Ketua Bapemperda dan Sekretaris DPRD. 8

Pasal 7

(1)Bapemperda mengoordinasikan penyusunan draft usulan Propemperda DPRD.
(2)Dalam penyusunan draft usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bapemperda meminta atau memperoleh bahan dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 8

(1)Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD mengajukan draft Rancangan Perda kepada Bapemperda untuk dilakukan pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi.
(2)Pembahasan draft rancangan Perda oleh Anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat mengikutsertakan Instansi Vertikal terkait.
(3)Bapemperda dalam melakukan pengharmo- nisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan Instansi Vertikal terkait. 9
(4)Draft Rancangan Perda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsepsi diajukan oleh Bapemperda menjadi draft usulan Propemperda DPRD.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian draft Rancangan Perda sebagai materi usulan Propemperda oleh anggota, komisi, gabungan komisi dan/atau alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan DPRD.

Pasal 9

(1)Bapemperda menyusun skala prioritas usulan Propemperda DPRD dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari anggota, komisi, gabungan komisi, dan alat kelengkapan DPRD.
(2)Dalam menyusun skala prioritas usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Bapemperda dapat berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah.
(3)Bapemperda menetapkan usulan Propemperda DPRD berdasarkan kriteria :
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan Daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat Daerah.
(4)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Bapemperda kepada Ketua DPRD. 10

Pasal 10

(1)Draft Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) disertai Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik.
(2)Draft Rancangan Perda yang disertai Penjelasan atau Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tindak lanjut Putusan Mahkamah Agung;
2. b.tindak lanjut pembatalan oleh Menteri atau Gubernur;
3. c.mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
4. d.menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
5. e.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. f.pencabutan Perda;
7. g.perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi;
8. h.kelembagaan Perangkat Daerah; dan
9. i.penyertaan modal.
(3)Draft Rancangan Perda yang disusun berdasarkan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dapat disertai Naskah Akademik dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan substansi.
(4)Draft Rancangan Perda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai Naskah Akademik. 11

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…