Materi Pokok: Penetapan Kawasan Tanpa Rokok; Larangan dan Pengendalian; Peran Serta MAsyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Wewenang dan Kewajiban; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana;
Memuat teks peraturan…
menetapkan kawasan tanpa rokok; 2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagai-mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 RepublikIndonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadisatu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 3 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059); 7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari HalPembentukan Daerah Daerah Kabupaten di DjawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3853); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan pada Kemasan Produk Tembakau; 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPAROKOK.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas dan tanggung jawab dibidang keten- teraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah. 5. Kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkansetiap orang untuk hidup produktif secara sosialdan ekonomis. 6. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok. 5 7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yangdimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnyayang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnyaatau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 8. Produk tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat daridaun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap dan dihirup atau dikunyah. 9. Zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang mem- bahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsibahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikanpenggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatanlain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat. 10. Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau areayang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 11. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minatbeli konsumen terhadap produk tembakau yangakan dan sedang diperdagangkan. 6 12. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnyadisebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakauyang ditawarkan. 13. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentukkontribusi langsung atau tidak langsung, dalambentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau. 14. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alatdan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan,baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, seperti rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, tempat praktik dokter, rumah bersalin, balai pengobatan, dan tempat praktik bidan. 15. Tempat proses belajar mengajar adalah tempatyang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktik/ laboratorium dan museum. 16. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak. 17. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, seperti masjid, mushola, gereja, 7 kapel, pura, wihara dan kelenteng, tidak termasuk tempat ibadah keluarga. 18. Angkutan adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat,air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi. 19. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangantertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, balai nikah, dan ruang sidang atauseminar. 20. Tempat adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yangdikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat, seperti hotel, restoran, bioskop, bandara, stasiun, pusat perbelanjaan, mall, pasar swalayan dan arena olahraga. 21. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama- sama untuk kegiatan masyarakat. 22. Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung- jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasanyang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. 23. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, siswa dan/atau anakyang masih dalam kandungan. 8
Penetapan kawasan tanpa rokok dimaksudkan untukmemberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.
Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk :a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat; b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkanpenyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup; c. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau; d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokokorang lain. 9
BAB II
BAB III
Setiap orang dilarang menjual produk tembakau :a. menggunakan mesin layanan mandiri; b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau c. kepada perempuan hamil. 11
Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layananmasyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok. 13
BAB IV
Membuka PDF…