Materi Pokok: Ketentuan Umum; Objek LLPADYS; Penganggaran, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk 2 Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5657); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari HalPembentukan Daerah Daerah Kabupaten di DjawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran DaerahKabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADYS adalah seluruh Pendapatan Asli Daerah di luar hasil 4 Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah dan hasilpengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh PemerintahDaerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II
Objek LLPADYS terdiri dari :a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan; b. jasa giro; c. pendapatan bunga; d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah; e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah; f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukarrupiah terhadap mata uang asing; g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana atau konsultan perencanaatau konsultan pengawas Satuan Kerja Perangkat Daerah; h. pendapatan denda Pajak Daerah; i. pendapatan denda Retribusi Daerah; j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; k. pendapatan dari pengembalian; l. fasilitas sosial dan/atau fasilitas umum; 5 m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; n. pendapatan dari jasa layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); o. denda atas pelanggaran Peraturan Daerah; p. hasil dari pemanfaatan kekayaan Daerah; q. pendapatan dari pengelolaan dana bergulir; r. pendapatan dari dana pembinaan dan jasa pelayanan pengelolaan Badan Usaha Kredit Perdesaan; s. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan; t. hasil penjualan barang atas penertiban pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; u. pendapatan denda pemanfaatan aset Daerah; v. pendapatan dari tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; w. pengembalian atas donasi yang diterima oleh Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan x. bentuk-bentuk pendapatan lainnya yang merupakan hak Daerah.
LLPADYS meliputi wilayah Daerah atau daerah laindimana objek LLPADYS berada.
BAB III
Mekanisme penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban mengacu pada ketentuan yang 6 mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah.
Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan nilaipenerimaan LLPADYS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan hasil penerimaan yangakan disetor ke Kas Daerah.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :a. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 1991 tentang Sumbangan PihakKetiga Untuk Pembangunan Daerah (LembaranDaerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 1992 Nomor 1 Seri D); dan 7 b. Ketentuan Pasal 20 ayat (4) Peraturan DaerahKabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Watespada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd HASTO WARDOYO 8Diundangkan di Watespada tanggal 24 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 5 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : 5 / 2015 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH I. UMUM Berdasarkan ketentuan
ayat
Yang dimaksud dengan “atau daerah lain dimana objek LLPADYS berada” adalah penerimaan dari daerah lain. Contoh penerimaan dari Badan Usaha Kredit Pedesaan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Cukup jelas.
Membuka PDF…