DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Pentingnya perlindungan terhadap produk lokal, memerlukan landasan hukum yang mendasari program perlindungan produk lokal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa produk lokal yang beredar di Kulon Progo agar mempunyai daya saing pangsa pasar lokal, nasional dan internasional, perlu kebijakan Pemerintah Daerah yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Produk Lokal yang berciri khas Daerah yang selanjutnya disebut produk lokal adalah hasil produksi barang, jasa atau hasil karya budaya Daerah yang mempunyai unsur nilai budaya, adat istiadat, tradisi dan/atau kebiasaan turun temurun yang hidup dan berkembang di masyarakat. 4
5.Usaha Produk Lokal adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menghasilkan produk lokal.
6.Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap produk lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu terwujudnya kebijakan perlindungan produk lokal yang bersinergi dengan kebutuhan pelaku usaha dan pangsa pasar.

BAB II

BENTUK DAN PROGRAM PERLINDUNGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada usaha produk lokal dalam bentuk :

a.pemberian insentif dan kemudahan dalam penanaman modal;
b.fasilitasi perizinan, pembinaan dan peningkatan pertumbuhan usaha;
c.fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
d.fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal; 5
e.fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual dan sertifikasi;
f.fasilitasi pemasaran produk lokal; dan
g.fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 4

Bentuk dan program perlindungan produk lokal dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.

BAB III

USAHA PRODUK LOKAL

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan bagi :
1. a.kegiatan usaha produk lokal; dan
2. b.penanaman modal bagi investasi usaha produk lokal.
(2)Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian keringanan atas pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah, retribusi daerah, pemberian kemudahan dalam pelayanan pemberian perizinan, dan/atau pemberian penghargaan.

Pasal 6

(1)Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah yang menanamkan modalnya di bidang usaha produk lokal, berkewajiban menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pengusaha produk lokal di Daerah. 6
(2)Penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang melibatkan kepemilikan modalnya dengan koperasi atau pengusaha lokal.
(3)Bentuk kemitraan atau kerjasama sebagaimana dimaksud pada (1) diwujudkan dalam bentuk antara lain :
1. a.pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha;
2. b.pendampingan dalam rangka alih teknologi yang membutuhkan spesifikasi keahlian tertentu yang dibutuhkan;
3. c.penyediaan bahan baku proses produksi berkelanjutan;
4. d.pemasaran produk lokal; dan
5. e.pemberian bantuan yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas serta wawasan usaha.

Pasal 7

(1)Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dengan usaha produk lokal melakukan pendataan jenis usaha produk lokal dengan memperhatikan unsur sebagai berikut :
1. a.berbahan baku lokal;
2. b.menggunakan tenaga kerja lokal; dan/atau
3. c.merupakan usaha lokal.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk menentukan kebutuhan advokasinya.
(3)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan perlindungan terhadap usaha produk lokal. 7
(4)Identifikasi jenis produk lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

TENAGA KERJA

Pasal 8

(1)Perusahaan produk lokal di Daerah berkewajiban mengutamakan kesempatan kerja kepada tenaga kerja warga Daerah sesuai kompetensinya.
(2)Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja antara perusahaan produk lokal dengan tenaga kerja warga Daerah.
(3)Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan perusahaan produk lokal dalam mengutamakan penggunaan tenaga kerja warga Daerah; dan/atau
2. b.pembinaan dalam bentuk bimbingan dan pelatihan bidang :
  1. 1.manajemen perusahaan produk lokal;
  2. 2.keahlian dan keterampilan tenaga kerja; dan
  3. 3.kewirausahaan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan produk lokal. 8
(2)Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
1. a.pelatihan teknis untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja;
2. b.fasilitasi keikutsertaan dalam program jaminan ketenagakerjaan dan program jaminan kesehatan; dan
3. c.pemberian bantuan peralatan kerja yang mendukung keselamatan dan kesehatan tenaga kerja.

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada usaha produk lokal dilakukan pendataan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…