DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Struktur besarnya tariff retribusi digolongkan berdasarkan lokasi, jenis pelayanan dan jangka waktu pemakaian serta kemampuan masyarakat Pembayaran retribusi dilakukan ditempat pemungutan retribusi pada tempat rekreasi dan olah raga dan tempat lain pembayaran retribusi rekreasi dan olah raga yang ditunjuk.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.622/MEN-KP/XI/2014, tanggal 7 Nopember 2014, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan kapal perikanan dengan ukuran 10 gross tonnage ke bawah dibebaskan dari Pungutan Hasil Perikanan termasuk dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten 2 Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan perlu ditinjau untuk disesuaikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 19) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 19), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa penyediaan TPI dan fasilitas lain yang disediakan di TPI.
(2)Dikecualikan dari Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang pribadi atau badan yang didalam melakukan penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) gross tonnage.

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan presentase nilai hasil pelelangan ikan dan ukuran kapal penangkap ikan. 5

3.Bab VI diubah dan ditambah pasal baru yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut : NO. UKURAN KAPAL TARIF KETERANGAN PENJUAL PEMBELI 1 2 3 4 5

1.≤ 10 GT 0 % 2 % Dari harga lelang
2.> 10 GR 3 % 2 % Dari harga lelang

Pasal 8A

(1)Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Daerah.
(2)Pendapatan Retribusi sebesar 2 % (dua per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dialokasikan sebesar 1 % (satu per seratus) untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
(3)Pendapatan Retribusi sebesar 5 % (lima per seratus) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dialokasikan sebesar 3 % (tiga per seratus) untuk :
1. a.pemeliharaan TPI sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus);
2. b.penyelenggaraan pelelangan ikan sebesar 2 % (dua per seratus); dan
3. c.tabungan dana paceklik nelayan sebesar 0,5 % (nol koma lima per seratus). 6
(4)Alokasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 9 Mei 2017 Pj. BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd BUDI ANTONO Diundangkan di Wates pada tanggal 9 Mei 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2017 NOMOR 5 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 5,19/2017) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN PADA TEMPAT PELELANGAN IKAN I. UMUM Berdasarkan Surat Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.622/MEN-KP/XI/2014 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, kapal perikanan dengan ukuran 10 gross tonnage ke bawah dibebaskan dari Pungutan Hasil Perikanan termasuk dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi. Untuk menindaklanjuti hal tersebut maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan, perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan pada Tempat Pelelangan Ikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 4

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas. 8 Angka 3

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 8A

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk pemeliharaan TPI adalah dana yang dipergunakan untuk penyediaan, perbaikan dan/atau pemeliharaan sarana dan prasarana TPI seperti bangunan gedung dan sarana lelang, air bersih serta sarana kebersihan TPI. Huruf b Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk penyelenggaraan pelelangan ikan adalah dana yang digunakan sebagai upah bagi petugas-petugas (pencatat, petugas lelang dan lainnya) dari kelompok penyelenggara TPI Huruf c Yang dimaksud dengan dialokasikan untuk tabungan dana paceklik nelayan adalah dana 9 ketika terjadi kondisi dimana nelayan pada jangka waktu yang lama tidak dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan yang disebabkan oleh berbagai kondisi alam yang berkaitan dengan laut. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 56 10 11 12

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…