DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 130

Lembaga terkait

Ringkasan

Permasalahan pengelolaan air limbah Domestik di Kabupaten Kulon Progo cukup kompleks. Sistem pengelolaan jaringan air limbah yang belum berjalan secara optimal merupakan salah satu kendala bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa air limbah domestik yang tidak diolah secara baik berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia; 2
c.bahwa pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 3
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
8.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
9.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 5 Seri E); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.
5.Air limbah domestik adalah air limbah bukan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa buangan jamban, buangan mandi dan cuci, serta buangan hasil usaha kegiatan rumah tangga dan kawasan permukiman, rumah makan (restoran), perkantoran, perniagaan, hotel, apartemen dan asrama. 5
6.Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL, adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan), keuangan, administrasi, peran masyarakat, dan hukum dari prasarana dan sarana air limbah.
7.Penyelenggaraan SPAL adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, konstruksi, mengoperasikan, memelihara, merehabilitasi, memanfaatkan, memberdayakan masyarakat, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik pengelolaan air limbah.
8.Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat yang selanjutnya disingkat SPAL-T adalah SPAL secara kolektif melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat.
9.Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat yang selanjutnya disingkat SPAL-S adalah SPAL secara individual dan/atau komunal, melalui pengelolaan dan pembuangan air limbah setempat.
10.Instalasi Pengolah Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah tempat pengolahan air limbah domestik lumpur tinja sehingga memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
11.Unit Pelayanan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah dari rumah.
12.Unit Pengumpulan adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan air limbah dari unit pelayanan, melalui jaringan perpipaan ke unit pengolahan terpusat.
13.Unit Pengolahan Terpusat adalah prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah dan lumpur secara terpusat.
14.Unit Pengolahan Setempat adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah secara setempat. 6
15.Unit Pengolahan Lumpur Tinja adalah prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
16.Unit Pembuangan Akhir adalah sarana pembuangan efluen hasil pengolahan ke badan air penerima atau saluran drainase, dan sarana pembuangan lumpur hasil pengolahan ketempat pemrosesan akhir.
17.Sistem penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
18.Sistem penyedotan tidak terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja atas permintaan pelanggan.
19.Baku mutu air limbah domestik adalah batas kadar dan jumluh unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
20.Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
21.Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
22.Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
23.Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik. 7
24.Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
25.Orang adalah seorang dan/atau badan.
26.Operator air limbah adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyaraat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolan air limbah domestik berdasarkan pada asas :

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keterpaduan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.manfaat;
h.tata kelola pemerintahan yang baik; dan
i.pencemar membayar.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

a.mengupayakan lingkungan hidup yang bebas dari pencemaran air limbah domestik dalam rangka mencapai kondisi masyarakat hidup sehat dan sejahtera; 8
b.mengendalikan kualitas air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan hidup; dan
c.melindungi dan mengendalikan kualitas lingkungan hidup.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Pasal 4

(1)SPAL dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu antara sistem fisik dan non fisik.
(2)Sistem fisik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi aspek teknik operasional.
(3)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek kelembagaan, keuangan, administrasi, peran serta masyarakat, dan hukum.

Pasal 5

(1)SPAL terdiri dari :
1. a.SPAL-T; dan
2. b.SPAL-S. 9
(2)Pemilihan SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.rencana tata ruang wilayah;
2. b.cakupan pelayanan;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.permeabilitas tanah;
6. f.kemiringan tanah; dan
7. g.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 6

(1)Cakupan pelayanan SPAL-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :
1. a.skala perkotaan;
2. b.skala permukiman; dan
3. c.skala kawasan tertentu.
(2)Skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi layanan untuk lingkup kota atau regional.
(3)Skala permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi layanan untuk lingkup permukiman.
(4)Skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi layanan untuk lingkup kawasan komersial dan/atau bangunan tertentu seperti rumah susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran. 10

Pasal 7

(1)Dalam hal sudah terdapat jaringan SPAL-T skala perkotaan, setiap SPAL-T skala permukiman dan kawasan tertentu yang berada dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, harus disambungkan pada SPAL-T skala perkotaan.
(2)Dalam hal permukiman baru dengan jumlah lebih dari 100 (seratus) unit rumah tinggal, belum termasuk dalam cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, permukiman baru tersebut harus membuat SPAL-T skala permukiman sesuai persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 8

Permukiman padat yang sudah terbangun harus direncanakan dan diarahkan pada cakupan pelayanan SPAL-T skala perkotaan, skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 9

Komponen SPAL-T terdiri dari :

a.unit pelayanan;
b.unit pengumpulan;
c.unit pengolahan; dan
d.unit pembuangan akhir.

Pasal 10

(1)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi untuk menampung dan menyalurkan air limbah domestik dari sumber ke unit pengumpulan. 11
(2)Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.sambungan rumah; dan
2. b.lubang inspeksi.
(3)Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari :
1. a.pipa tinja;
2. b.pipa non tinja;
3. c.bak penangkap lemak dan minyak dari dapur;
4. d.bak kontrol pekarangan;
5. e.pipa persil; dan
6. f.bak kontrol akhir.

Isi peraturan

Teks130PDFHirarki

Memuat teks peraturan…