Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Kekerasan; Kewajiban dan Tanggung Jawab; Penyelenggaraan Perlindungan; PPt dan FPKK; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Pidana;
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 2Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5606); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Negara Nomor 4419); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 3 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5659); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari HalPembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal; 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan danPengembangan Pusat Pelayanan Terpadu; 10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan danAnak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan PerangkatDaerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo. 4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 5. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakuisebagai perempuan. 6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban. 7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaanbaik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan. 5 8. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan. 9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 10. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat,mendengar dan mengetahui akan, sedang atautelah terjadinya kekerasan terhadap korban. 11. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dandiberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial. 12. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasiguna penguatan dan pemulihan diri dari korbankekerasan. 13. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping kepada perempuan dan anak korban kekerasan selamaproses pelayanan. 14. Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan/atau pelaku meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. 15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsionalyang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan. 6 16. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraanya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. 17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnyadisingkat SOP adalah langkah-langkah standaryang harus dilakukan dalam melindungi korbanmulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban. 18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakatyang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibudan anaknya. 19. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat antara lain cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan bukan kerabatantara lain pembantu dan sopir yang hidup danmakan dari 1 (satu) dapur serta menetap dalam1 (satu) rumah.
Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berasaskan :a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak- hak korban; b. keadilan dan kesetaraan gender; c. non diskriminasi; 7 d. kepentingan terbaik bagi korban; dan e. pemberdayaan.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :a. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis; b. mencegah kekerasan terhadap perempuan dananak; c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak; d. memberikan pelayanan kepada perempuan dananak korban tindak kekerasan; e. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan f. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :a. pencegahan; b. pelayanan dan pendampingan; dan c. pemberdayaan.
BAB II
Bentuk-bentuk kekerasan meliputi :a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; d. penelantaran; 8 e. eksploitasi; dan/atau f. kekerasan lainnya.
Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disebabkan karena perbuatan yangmengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacatpada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disebabkan karena perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percayadiri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasatidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disebabkan karena :a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual; b. pemaksaan hubungan seksual; c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf d disebabkan karena :a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang 9 dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lainmanapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untukmemelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya; c. perbuatan menelantarkan orang dalam lingkuprumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuanatau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantunganekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.
Eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5huruf e disebabkan karena :a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkandiri sendiri atau orang lain; b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuankorban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau 10 c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksualatau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuranatau pencabulan.
Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan karena :a. ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatansecara melawan hukum berupa ucapan, tulisan,gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yangmenimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan b. pemaksaan, meliputi : suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukansesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.
Membuka PDF…