DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Nama, Status Hukum, dan Tempat Kedudukan, Kegiatan Usaha, Modal dan Saham, Rups, Dewan Komisaris, Direksi, Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan, Penggunaan Laba Bersih, Kepegawaian, Pembubaran dan Likuidasi, Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003 tentang Penyertaan Modal dalam rangka Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bidang Produksi dan Perdagangan Hasil Asphalt Mixing Plant (AMP), telah didirikan Badan Usaha Milik Daerah yakni Perseroan Terbatas Selo Adikarto dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto Nomor 01 tanggal 1 Juli 2003 dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C- 18739HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Selo Adikarto; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 4
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor I Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS SELO ADIKARTO. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Perseroan Terbatas Selo Adikarto selanjutnya disingkat PT. Selo Adikarto adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah atas kuasa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
2.Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Selo Adikarto berikut perubahan-perubahannya.
3.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
4.Dewan Komisaris PT. Selo Adikarto yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perusahaan.
5.Direksi PT. Selo Adikarto yang selanjutnya disebut Direksi adalah Organ Perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
6.Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PT. Selo Adikarto dalam jangka waktu satu tahun. 6
7.Laporan Tahunan adalah laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih PT. Selo Adikarto dalam setahun.
8.Saham adalah bukti kepemilikan modal di PT. Selo Adikarto.
9.Pemegang saham adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Koperasi Binangun Prima.
10.Pegawai adalah Pegawai PT. Selo Adikarto.
11.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
12.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
13.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut. 7
15.Pembubaran adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.
16.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
17.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan dasar hukum bagi PT. Selo Adikarto sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan, dan untuk meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Daerah, regional dan nasional.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu agar PT. Selo Adikarto :

a.menyelenggarakan usaha Daerah dalam menyediakan kemanfaatan umum berupa penyedia jasa konstruksi dan pertambangan yang bermutu tinggi berdasarkan prinsip tata kelola yang sehat, transparan dan akuntabel;
b.memperluas cakupan layanan, peningkatan produktifitas, dan pembentukan loyalitas serta kepercayaan pengguna jasa;
c.turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan Daerah; dan
d.mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah. 8

BAB II

NAMA, STATUS HUKUM, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Terbatas Selo Adikarto berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto Nomor 01 tanggal 1 Juli 2003 dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C- 18739HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka :

a.Dewan Komisaris;
b.Direksi;
c.Pegawai;
d.kekayaan, usaha, kewajiban, dan hak;
e.perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga;
f.surat izin operasional PT. Selo Adikarto berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto Nomor 01 tanggal 1 Juli 2003, dengan pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor C-18739HT.01.01.TH.2004;
g.Perubahan Anggaran Dasar dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto Nomor 08 tanggal 14 November 2009 dengan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU-63447.AH.01.02. Tahun 2009; 9
h.Perubahan Data Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto Nomor 01 tanggal 28 Juli 2010, telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10.24478;
i.Perubahan Data Perseroan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan PT. Selo Adikarto Nomor 05 tanggal 28 Februari 2013, telah diterima dan dicatat dalam Database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.10-12134; dan
j.Perubahan Anggaran Dasar PT. Selo Adikarto berdasarkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0025243.AH.01.02.TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Selo Adikarto, tanggal 27 Desember 2016; dan
k.RUPS PT. Selo Adikarto Nomor 01/PEM/RUPS- SAK/VI/2017 tentang Persetujuan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Dra. Suhartati & Rekan, Nomor 01.03.006P/06/55671, tanggal 8 Mei 2017,tetap diakui sebagai PT. Selo Adikarto. 10

Pasal 6

PT. Selo Adikarto berkedudukan di wilayah Daerah.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PT. Selo Adikarto menjalankan usaha dalam bidang :
1. a.jasa;
2. b.industri;
3. c.perdagangan umum;
4. d.pengadaan barang;
5. e.real estate;
6. f.usaha yang berhubungan dengan pembangunan; dan
7. g.pertambangan.
(2)Dalam hal terjadi perubahan ruang lingkup kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal dasar PT. Selo Adikarto ditetapkan sebesar Rp. 32.149.300.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). 11
(2)Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pemerintah Daerah sebesar 99,69 % (sembilan puluh sembilan koma enam sembilan persen) dari modal dasar dan Koperasi Binangun Prima sebesar 0,31% (nol koma tiga satu persen) dari modal dasar.
(3)Modal disetor pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan milyar seratus juta rupiah).
(4)Komposisi modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Pemerintah Daerah sebesar 98,75 % (sembilan puluh delapan koma tujuh lima persen) dari modal disetor dan Koperasi Binangun Prima sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari modal disetor.
(5)Jumlah kewajiban dan ekuitas pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebesar Rp. 34.126.326.062,00 (tiga puluh empat milyar seratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) dengan nilai buku tercantum dalam Neraca per 31 Desember 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Penyertaan modal Pemerintah Daerah dan Koperasi Binangun Prima diterbitkan dalam bentuk lembar saham.
(2)Semua saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)yang diterbitkan oleh PT. Selo Adikarto merupakan saham atas nama.
(3)Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS. 12

BAB V

RUPS

Pasal 10

(1)RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. Selo Adikarto.
(2)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
(3)RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
(4)RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
(5)RUPS Luar Biasa dapat diadakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan.
(6)RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.
(7)Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar PT. Selo Adikarto.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2003