DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 208

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas, Prinsip, dan Tujuan; Tanggung Jawab dan Wewenang Pemerintah Daerah; Kewajiban, Hak, dan Peran Masyarakat; Forum Pengurangan Resiko Bencana; Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa, Lembaga Internasional, dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana; Penyelenggaraaan Penanggulangan Bencana; Pendanaan, Penggunaann Dana Penanggulangan Bencana dan Pengelolaan Bantuan; Pengawasan dan Laporan Pertanggungjawaban; Penyelesaian Sengketa dan Gugatan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa wilayah Kabupaten Kulon Progo memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
c.bahwa pengaturan penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pada masa pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana yang mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal, diperlukan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan Pemerintah Daerah dalam melindungi warga masyarakat; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut BPBD adalah BPBD Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah.
6.Forum untuk pengurangan resiko bencana, adalah suatu forum untuk mengakomodasi inisiatif-inisiatif pengurangan resiko bencana di Daerah.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 5
8.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
9.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10.Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
11.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12.Pengurangan resiko bencana adalah kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
13.Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
14.Rencana penanggulangan bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
15.Rencana aksi daerah pengurangan resiko bencana adalah dokumen perencanaan pengurangan resiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh seluruh pemangku kepentingan yang disusun secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi resiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. 6
16.Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
17.Status potensi bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
18.Daerah rawan bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
19.Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
20.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
21.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
22.Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan. 7
23.Status Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
24.Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25.Status Transisi Darurat Bencana ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
26.Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
27.Pasca bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
28.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. 8
29.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
30.Korban bencana yang selanjutnya disebut korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
31.Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat buruk bencana.
32.Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
33.Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.
34.Sarana dan prasarana penanggulangan bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
35.Kemudahan akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (need assessment), kerusakan (damage assessment), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.
36.Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan 9
37.Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
38.Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB II

ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanggulangan bencana berasaskan :

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d.keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kebersamaan;
g.kelestarian budaya dan lingkungan hidup;
h.ilmu pengetahuan dan teknologi;
i.partisipasi; dan
j.gotong royong. 10

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana adalah :

a.pengurangan resiko;
b.cepat dan tepat;
c.prioritas;
d.koordinasi dan keterpaduan;
e.berdaya guna dan berhasil guna;
f.transparansi dan akuntabilitas;
g.kemitraan;
h.pemberdayaan;
i.non diskriminatif;
j.non proletisi;
k.kemandirian;
l.kearifan lokal;
m.membangun kembali kearah yang lebih baik; dan
n.berkelanjutan

Pasal 4

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
c.melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
d.mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana;
e.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
f.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
g.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat serta mencegah timbulnya bencana- bencana sosial dan bencana non alam serta meminimalisasi dampak bencana alam, bencana non alam, serta bencana sosial. 11

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.penjaminan pemenuhan hak masyarakat, pengungsi dan penyintas yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
b.perlindungan masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
c.pengembangan dan penerapan kebijakan pengurangan resiko bencana secara berkelanjutan;
d.pemaduan atau pengintegrasian pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan jangka panjang daerah dan program pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
e.perlindungan masyarakat terhadap proses ganti kerugian dan kelangsungan hidup;
f.pengalokasian dana penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
g.perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
h.fasilitasi pemeliharaan warisan sejarah dan budaya baik yang berwujud dan/atau tidak berwujud, seperti arsip/dokumen otentik dan terpercaya, cagar budaya, dan nilai-nilai kearifan lokal dari ancaman dan dampak bencana;
i.pemulihan kondisi dari dampak bencana; dan
j.pelaporan pertanggungjawaban dana penanggulangan bencana baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun non APBD kepada publik melalui DPRD dan diumumkan melalui media cetak dan elektronik. 12

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

a.menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
b.menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah serta selaras dengan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pembangunan jangka menengah daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
c.menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak- pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
e.mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang beresiko menimbulkan bencana;
f.mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
g.merumuskan kebijakan, mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
h.menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
i.merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat; 13
j.melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukkan untuk penanggulangan bencana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan;
k.melakukan penertiban atas pengumpulan dan penyaluran bantuan yang berpotensi menghilangkan semangat dan kemandirian masyarakat; dan
l.melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap harga kebutuhan pokok dan/atau harga kebutuhan lain pada tahap status keadaan darurat bencana dan pasca bencana.

Pasal 7

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Daerah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN, HAK, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
b.berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
c.memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
d.memberikan informasi yang benar tentang data diri. 14

Pasal 9

(1)Setiap orang berhak:
1. a.mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
2. b.mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. c.mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. d.berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
5. e.berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
6. f.melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
(2)Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada saat status keadaan darurat bencana.
(3)Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas :
1. a.pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
2. b.melaksanakan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
3. c.budaya; 15
4. d.lingkungan yang sehat;
5. e.ekonomi;
6. f.politik;
7. g.pendidikan;
8. h.pekerjaan;
9. i.kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi; dan
10. j.seksual.
(4)Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi/bantuan karena :
1. a.merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
2. b.terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.
(5)Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, ketrampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.
(6)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling kurang memuat :
1. a.informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. b.informasi tentang data kebencanaan;
3. c.informasi tentang resiko bencana;
4. d.informasi tentang prediksi bencana; dan
5. e.informasi tentang status kebencanaan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus pada status keadaan darurat bencana yang meliputi :
1. a.penyandang cacat dan/atau difabel;
2. b.orang usia lanjut; 16
3. c.bayi, balita dan anak-anak;
4. d.perempuan hamil dan menyusui; dan
5. e.orang sakit.
(2)Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.aksesibilitas;
2. b.prioritas pelayanan; dan
3. c.fasilitas pelayanan.
(3)Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan, dalam tahap status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:
1. a.perempuan; dan
2. b.orang berkebutuhan khusus lainnya.

Isi peraturan

Teks208PDFHirarki

Memuat teks peraturan…