DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Salah satu tujuan tanda daftar perusahaan bagi perusahaan Daerah adalah agar perusahaan didalam menjalankan usahanya berlaku secara jujur dan terbuka

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pembinaan, pengawasan, dan penertiban dunia usaha, maka sumber informasi resmi tersebut perlu dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendaftaran perusahaan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); 3
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
11.Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
12.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M- DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Perusahaan; 4
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah kerja Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk perusahaan asing, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7.Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat hal-hal yang wajib didaftarkan.
8.Wajib Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat WDP adalah setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usaha di Daerah. 6
9.Kantor cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
10.Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusnya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
11.Pejabat Penerbit TDP adalah OPD yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang perizinan.
12.Surat Permohonan Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat SP-TDP adalah formulir/ blangko permohonan izin yang diisi oleh penanggung jawab perusahaan untuk memperoleh TDP baru, pendaftaran ulang, dan perubahan.
13.Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Bupati kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
14.Penanggung jawab perusahaan adalah pemilik/pengurus/direktur/pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan untuk mewakili dan atas nama perusahaan melakukan perbuatan hukum.
15.Izin teknis adalah izin usaha dan/atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. 7

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu dalam rangka menciptakan iklim usaha yang sehat dan memberikan perlindungan terhadap perusahaan dengan tersedianya data dan informasi perusahaan yang sistematis, terpadu dan dapat dipercaya.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan informasi resmi kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas data serta keterangan lain tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan.

BAB II

TDP

Pasal 3

(1)Setiap perusahaan wajib memiliki TDP yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat Penerbit TDP.
(2)TDP diberikan kepada penanggung jawab perusahaan atas nama perusahaan.
(3)Setiap TDP yang diterbitkan berlaku untuk 1 (satu) lokasi kegiatan perusahaan.

Pasal 4

(1)Pendaftaran perusahaan dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah memperoleh izin teknis. 8
(2)Bagi usaha perdagangan barang/jasa penerbitan TDP dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 5

(1)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
1. a.perusahaan mikro yang dikelola perorangan atau persekutuan; dan
2. b.setiap usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan dan/atau laba berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki TDP apabila dikehendaki.

BAB III

TATA CARA MEMPEROLEH TDP

Pasal 6

(1)Untuk memperoleh TDP, pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-TDP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :
1. a.Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas :
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
  2. 2.fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan; 9
  3. 3.asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi Perseroan Terbatas yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
  4. 4.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan;
  5. 5.fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
  6. 6.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  7. 7.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
2. b.Perusahaan berbentuk Koperasi :
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggung jawab;
  3. 3.fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang;
  4. 4.fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
  5. 5.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  6. 6.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
3. c.Perusahaan berbentuk CV :
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. 3.fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 10
  5. 5.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
4. d.Perusahaan berbentuk Fa :
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. 3.fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  5. 5.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
5. e.Perusahaan berbentuk Perorangan :
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab;
  3. 3.fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang, kecuali Surat Izin Usaha Perdagangan;
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  5. 5.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
6. f.Perusahaan lain:
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. 3.fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang;
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  5. 5.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan. 11
7. g.Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan :
  1. 1.fotokopi Akta Pendirian Perusahaan atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan;
  2. 2.fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab;
  3. 3.fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan;
  4. 4.fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  5. 5.Surat Pernyataan bermaterai cukup tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang dilampirkan.
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5, huruf b angka 4, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, dan huruf f angka 3, untuk Surat Izin Usaha Perdagangan.
(3)SP-TDP harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan.
(4)Pihak ketiga yang mengurus SP-TDP wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani penanggung jawab perusahaan.
(5)Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampirkan dalam bentuk fotokopi, disampaikan dengan menunjukkan dokumen asli pada saat pengajuan permohonan. 12

Pasal 7

(1)Untuk pendaftaran ulang TDP pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-TDP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), serta melampirkan TDP asli.
(2)Daftar ulang TDP dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 8

Untuk perubahan TDP pemohon harus mengisi formulir/blangko SP-TDP yang disediakan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

a.TDP asli;
b.foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
c.data pendukung perubahan.

Pasal 9

(1)Dalam hal TDP hilang, perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian TDP dengan mengisi formulir/blangko SP-TDP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) serta Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
(2)Dalam hal TDP rusak atau tidak terbaca, perusahaan wajib mengajukan permohonan penggantian TDP dengan mengisi formulir/blangko SP-TDP dan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan TDP asli. 13

BAB IV

PENERBITAN TDP

Pasal 10

(1)Proses penerbitan TDP paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-TDP dan dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
(2)TDP diberikan kepada penanggung jawab perusahaan atas nama perusahaan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai format SP- TDP dan TDP diatur dengan Peraturan Bupati

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…