DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Maret 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Subjek dan Objek Wajib Tera/Tera Ulang, Alat UTTP Wajib Ditera dan Dapat Dibebaskan dari Tera Ulang, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, Tempat Penyelenggaraan Dan Tata Cara Pelaksanaan Tera/Tera Ulang, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, dan Kedaluwarsa Tera/Tera Ulang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pembagian urusan pemerintahan pada urusan perdagangan sub urusan standarisasi dan perlindungan konsumen maka pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan atau ditera Ulang serta syarat-syarat bagi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
7.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M– DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M- DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TERA/TERA ULANG. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku, atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang belum dipakai.
2.Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberi keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Pegawai yang Berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan yang telah ditera.
3.Tanda Tera adalah tanda yang dibubuhkan atau dipasang pada alat yang telah dilakukan Tera/Tera Ulang.
4.Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metode- metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
5.Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang selanjutnya disebut Alat UTTP adalah alat-alat yang diperuntukkan atau dipakai dalam mengukur dan menimbang barang. 5
6.Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau kualitas barang.
7.Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas penakaran.
8.Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
9.Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
10.Pegawai yang Berhak yang selanjutnya disebut Pegawai Berhak adalah penera yang ditetapkan oleh menteri.
11.Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah lulus diklat fungsional Penera.
12.Pengamat Tera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengamatan tera.
13.Pranata Laboratorium adalah Pegawai Negeri Sipil yang yang telah lulus diklat fungsional Pranata Laboratorium.
14.Standar ukuran adalah standar untuk satuan ukuran yang sah dipakai untuk menguji alat UTTP dalam penyelenggaraan tera/tera ulang yang sudah tertelusur dari standar yang diatasnya.
15.Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. 6
16.Tanda Sah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTTP yang memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
17.Tanda Batal adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP atau surat keterangan tertulis terhadap alat UTTP yang tidak memenuhi syarat teknis pada saat tera atau tera ulang.
18.Tanda Jaminan adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari alat UTTP yang sudah disahkan pada waktu tera atau tera ulang untuk mencegah penukaran atau perubahan.
19.Tanda Daerah adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada waktu tera untuk mengetahui daerah dimana alat UTTP tersebut ditera.
20.Tanda Pegawai Yang Berhak yang selanjutnya disebut Tanda Pegawai Berhak adalah tanda yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada alat UTTP yang disahkan pada saat tera atau tera ulang untuk mengetahui pegawai berhak yang melakukan tera/tera ulang.
21.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
22.Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal yang selanjutnya disingkat UPT Metrologi Legal adalah Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang Metrologi Legal. 7
23.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
24.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam setiap penggunaan Alat UTTP di Daerah;
b.mewujudkan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP yang mampu melindungi kepentingan umum; dan
c.untuk mewujudkan pelaku usaha yang lebih profesional dan terpercaya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk terlaksananya pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP secara cepat, tepat, efisien dan efektif serta terukur di Daerah. 8

BAB II

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA

Pasal 4

(1)Pemilik atau Pengguna Alat UTTP wajib melakukan Tera/Tera Ulang.
(2)Dikecualikan dari Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
1. a.alat UTTP wajib Tera dan dapat dibebaskan dari Tera Ulang; dan
2. b.alat UTTP bebas Tera/Tera Ulang.

Pasal 5

(1)Alat UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
1. a.kepentingan umum;
2. b.usaha;
3. c.menyerahkan atau menerima barang;
4. d.menentukan pungutan atau upah;
5. e.menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan/atau
6. f.melaksanakan peraturan perundang- undangan. 9
(3)Jenis dan rincian alat UTTP yang wajib dilakukan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Tera Ulang wajib dilakukan terhadap UTTP yang:

a.habis masa berlaku tanda sahnya;
b.tanda teranya rusak dan/atau kawat segelnya putus; dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan; dan
c.penunjukannya menyimpang dari syarat teknis.

Pasal 7

(1)Alat UTTP wajib tera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
(2)Alat UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan “Hanya untuk Kontrol Perusahaan”.
(3)Untuk mendapatkan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilik atau pemakai Alat UTTP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi persyaratan serta tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. 10

Pasal 8

Alat UTTP bebas tera/tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan Alat UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga dan diberikan tulisan “Tidak Boleh untuk Berdagang”.

BAB III

BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS

Pasal 9

(1)Produsen, importir, dan pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan atau menjual BDKT yang diedarkan wajib mencantumkan label pada kemasan paling sedikit memuat mengenai:
1. a.nama barang;
2. b.kuantitas barang dalam satuan atau lambang satuan sesuai peraturan perundangan; dan
3. c.nama serta alamat perusahaan.
(2)Barang yang dihasilkan oleh perusahaan dalam keadaan tidak terbungkus dan diedarkan dalam keadaan terbungkus maka perusahaan yang melakukan pembungkusan diwajibkan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap BDKT yang dijual berupa makanan yang menurut kenyataannya mudah basi atau tidak tahan lebih dari 7 (tujuh) hari. 11

BAB IV

TEMPAT PENYELENGGARAAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN TERA/TERA ULANG

Pasal 10

(1)Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang dilakukan di:
1. a.kantor UPT Metrologi Legal; dan
2. b.luar kantor UPT Metrologi Legal.
(2)Tempat penyelenggaraan Tera/Tera Ulang di luar kantor UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan:
1. a.pada sidang tera ulang diluar kantor UPT Metrologi Legal;
2. b.permintaan khusus dari masyarakat; dan
3. c.ditempat alat pemeriksaan Alat UTTP berada/tidak dapat dipindahkan.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan tera/tera ulang Alat UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…