DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, PT. Bank BPD DIY, pada tanggal 21 April 2017, telah menyepakati untuk meningkatkan modal PT. Bank BPD DIY menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, meningkatkan ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi, memperluas ruang gerak dalam melakukan perluasan usaha, serta meningkatkan layanan kepada masyarakat, perlu penguatan modal dalam bentuk penyertaan modal; 2
c.bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 21 April 2017, pemegang saham menyepakati untuk meningkatkan Modal Dasar Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
d.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4756);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 4
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
2.Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PT. Bank BPD DIY adalah Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang perbankan milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 6
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY yaitu untuk memperkuat struktur permodalan.

Pasal 3

Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY yaitu:

a.memperkuat ketahanan kelembagaan dan kemampuan penyangga terhadap krisis keuangan dan ekonomi;
b.memperluas ruang gerak bank dalam melakukan ekspansi bisnis;
c.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang kepada PT. Bank BPD DIY. 7
(2)Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp237.200.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah)

Pasal 5

Pemerintah Daerah telah melaksanakan sebagian Penyertaan Modal yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dengan akumulasi Penyertaan Modal sebesar Rp59.300.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal sebesar Rp177.900.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) yang akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2025.
(2)Pemenuhan kewajiban penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.500.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah); 8
5. e.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp32.900.000.000,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus juta rupiah).
(3)Dalam hal terjadi keadaan surplus APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajaran.
(4)Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 26 Juni 2019 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd HASTO WARDOYO 9 Diundangkan di Wates pada tanggal 26 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (1,22/2019) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA I. UMUM Penyertaan modal Pemerintah Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang akan meningkatkan kemampuan APBD dalam membiayai pembangunan daerah, mendorong pertumbuhan perekonomian, dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, perlu menambah sumber pendapatan daerah melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, PT. Bank BPD DIY, pada tanggal 21 April 2017, telah menyepakati untuk meningkatkan modal PT. Bank BPD DIY menjadi sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah), dengan komposisi kepemilikan modal masing-masing Pemegang Saham sebagai berikut: Pemegang Saham Jumlah Saham (Rp) Jumlah Saham (Lembar) Komposisi (%) 1 2 3 4 Pemerintah Daerah DIY 2.040.000.000.000 2.040.000 51,00 11 1 2 3 4 Pemerintah Kabupaten Sleman 592.800.000.000 592.800 14,82 Pemerintah Kota Yogyakarta 468.000.000.000 468.000 11,70 Pemerintah Kabupaten Bantul 392.800.000.000 392.800 9,82 Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul 269.200.000.000 269.200 6,73 Pemerintah Kabupaten Kulon Progo 237.200.000.000 237.200 5,93 Total Kabupaten/Kota 1.960.000.000.000 1.960.000 49,00 Jumlah 4.000.000.000.000 4.000.000 100,00 Dari data tersebut di atas, komposisi jumlah saham untuk Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp237.200.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan jumlah saham 237.200 lembar saham Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank BPD DIY yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan Tahun Anggaran 2016 dengan akumulasi sebesar Rp59.300.000.000,00 (lima puluh sembilan miliar tiga ratus juta rupiah). Kewajiban pemenuhan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sejumlah Rp177.900.000.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah) secara bertahap akan dipenuhi sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 12 II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…