DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 7056);
5.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4.Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5.Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu. 3
6.Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7.Catatan atas Laporan Keuangan adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tercantum dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.
8.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas (LAK);
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 1.755.011.581.882,53
b.Belanja Rp 1.778.569.823.070,68 Defisit Rp (23.558.241.188,15)
c.Pembiayaan :
1. 1.Penerimaan Rp 125.267.732.132,50
2. 2.Pengeluaran Rp 12.107.807.724,00 Pembiayaan netto Rp 113.159.924.408,50 SILPA Rp 89.601.683.220,35

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 120.467.732.132,50
b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp 120.467.732.132,50
c.Sub total Rp 0,00
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 89.601.683.220,35
e.Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Rp 0,00
f.Lain-lain Rp 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 89.601.683.220,35 4

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 2.696.354.102.188,42
b.Jumlah kewajiban Rp 31.507.004.573,00
c.Jumlah ekuitas Rp 2.664.847.097.615,42

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 398.002.078.036,63
b.Pendapatan Transfer-LO Rp 1.398.077.395.199,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Rp 32.074.390.136,00 Jumlah Pendapatan-LO Rp 1.828.153.863.371,63
d.Beban Rp 1.721.571.372.609,97
e.Surplus/Defisit dari Operasi Rp 106.582.490.761,66
f.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
g.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 106.582.490.761,66
h.Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa Rp (2.536.789.038,00)
i.Surplus/Defisit – LO Rp 104.045.701.723,66

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas di BUD Rp 120.513.796.132,50
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 164.146.721.420,08
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (195.012.770.332,23)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp 0,00
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.Saldo Akhir Kas di BUD Rp 89.642.255.435,35

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.562.762.983.257,34
b.Surplus/Defisit LO Rp 104.045.701.723,66
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: Koreksi Ekuitas Lainnya Rp (1.961.587.365,58)
d.Ekuitas Akhir Rp 2.664.847.097.615,42 5

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(6.546.582.609,75) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.761.558.164.492,28
2. 2.Realisasi Rp 1.755.011.581.882,53 Selisih kurang Rp (6.546.582.609,75)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(96.148.265.829,32) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.874.718.088.900,00
2. 2.Realisasi Rp 1.778.569.823.070,68 Selisih kurang Rp (96.148.265.829,32)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp89.601.683.219,57 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp (113.159.924.407,72)
2. 2.Realisasi Defisit Rp (23.558.241.188,15) Selisih lebih Rp 89.601.683.219,57
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(5.199.999.999,22) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 130.467.732.131,72
2. 2.Realisasi Rp 125.267.732.132,50 Selisih kurang Rp (5.199.999.999,22)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(5.200.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 17.307.807.724,00
2. 2.Realisasi Rp 12.107.807.724,00 Selisih kurang Rp (5.200.000.000,00)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,78 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 113.159.924.407,72
2. 2.Realisasi Rp 113.159.924.408,50 Selisih lebih Rp 0,78

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 6

a.LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
b.LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
d.LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.LAMPIRAN V : Neraca;
f.LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
g.LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
h.LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah);
l.LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.LAMPIRAN XV.1 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.LAMPIRAN XV.2 : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
q.LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
r.LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
s.LAMPIRAN XVIII.1 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
t.LAMPIRAN XVIII.2 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
u.LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
v.LAMPIRAN XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
w.LAMPIRAN XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 7

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…