DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pembangunan Kepariwisataan Daerah; Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Kepariwisataan; Peran Serta Masyarakat; Pendanaan; Peninjauan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor pariwisata berkembang dinamis dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Kulon Progo sehingga diperlukan sebuah perencanaan yang komprehensif dan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kulon Progo;
c.bahwa Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 sudah tidak relevan lagi dengan isu strategis saat ini dan masa berlakunya telah berakhir;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026-2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); SALINAN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2026- 2045.

BAB I

: Pendahuluan BAB II : Prinsip, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataan Daerah BAB III : Arah Kebijakan, Strategi, dan Indikasi Program

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2.Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
3.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
4.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
5.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan di Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2026 sampai dengan tahun 2045.
6.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
7.Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
8.Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
9.Industri Pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
10.Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
11.Destinasi Pariwisata Daerah adalah Destinasi Pariwisata yang berskala Daerah.
12.Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah suatu ruang Pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen Kepariwisataan, serta memiliki karakter atau tema produk Pariwisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan suatu kawasan.
13.Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14.Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten.
15.Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kapanewon sebagai perangkat Kapanewon.
16.Kalurahan adalah sebutan lain dari desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

PRINSIP, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH A. Prinsip Pembangunan Kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepariwisataan Daerah meliputi pembangunan:
1. a.Destinasi Pariwisata;
2. b.Industri Pariwisata;
3. c.Pemasaran Pariwisata; dan
4. d.Kelembagaan Kepariwisataan.
(2)Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparda.
(3)Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.visi dan misi Pariwisata Daerah;
2. b.tujuan dan sasaran Pembangunan Pariwisata Daerah; dan
3. c.strategi dan program Pembangunan Pariwisata Daerah.
(4)Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dalam perwilayahan pembangunan Pariwisata menetapkan:
1. a.Destinasi Pariwisata Daerah;
2. b.KPPD; dan
3. c.KSPD.
(2)Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.kesamaan jenis dan karakter Daya Tarik Wisata;
2. b.kemudahan dan kesamaan arah serta cara pencapaian;
3. c.letak geografis atau kedekatan jarak antar Daya Tarik Wisata;
4. d.kedekatan terhadap pusat pelayanan; dan
5. e.kondisi geomorfologi Daya Tarik Wisata.
(3)KPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.dapat menjadi andalan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi; dan
2. b.mendorong tercapainya visi dan misi pengembangan Kepariwisataan.
(4)KSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan berdasarkan kriteria:
1. a.memiliki Daya Tarik Wisata yang sudah maju;
2. b.mempunyai aksesibilitas yang mudah; dan
3. c.memiliki fasilitas pendukung yang baik.

Pasal 4

(1)Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi seluruh wilayah Daerah.
(2)KPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Perkotaan Wates dan sekitarnya sebagai KPPD 1; dan
2. b.Nanggulan-Sentolo-Lendah dan sekitarnya sebagai KPPD 2.
(3)KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.Kawasan Pantai Selatan Kulon Progo-Aerotropolis dan sekitarnya sebagai KSPD 1;
2. b.Kawasan Perbukitan Menoreh Selatan dan sekitarnya sebagai KSPD 2; dan
3. c.Kawasan Perbukitan Menoreh Utara dan sekitarnya sebagai KSPD 3.
(4)Rincian Destinasi Pariwisata Daerah, KPPD, dan KSPD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM A. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA Arah Kebijakan 1: Pengembangan Destinasi Pariwisata cerdas (smart destination) berbasis teknologi.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan Pariwisata.
(2)Pengawasan dan pengendalian pembangunan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menetapkan:
1. a.tujuan dan sasaran pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah;
2. b.aspek pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah;
3. c.indikator dan tolok ukur pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah;
4. d.tim pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah; dan
5. e.prosedur pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Tim pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit terdiri atas unsur:
1. a.akademisi;
2. b.swasta;
3. c.masyarakat;
4. d.Pemerintah Daerah; dan
5. e.media massa.
(4)Tim pengendalian pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.
(5)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Ripparda.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.memberikan saran/masukan terhadap pelaksanaan Ripparda;
2. b.memberikan pendapat dalam peninjauan kembali Ripparda;
3. c.mengusulkan potensi Wisata lokal yang bisa dikembangkan;
4. d.menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terkait pengembangan Wisata;
5. e.terlibat dalam pengelolaan potensi Wisata di wilayahnya;
6. f.menjadi pelaku usaha jasa Pariwisata;
7. g.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program;
8. h.menyebarkan informasi mengenai pentingnya pelestarian budaya dan lingkungan dalam pembangunan Kepariwisataan;
9. i.mendorong edukasi Wisata agar Wisatawan menghargai kearifan lokal;
10. j.menyebarkan dan memperkenalkan potensi lokal;
11. k.menjaga kelestarian budaya, alam, kebersihan, dan keindahan Destinasi Wisata;
12. l.melaksanakan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana;
13. m.menjaga keselamatan Wisatawan di destinasi Wisata; dan
14. n.meningkatkan kesadaran Sapta Pesona.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Ripparda bersumber dari:

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENINJAUAN RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 8

(1)Ripparda berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dilakukan peninjauan setiap 5 (lima) tahun.
(2)Peninjauan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebelum 5 (lima) tahun dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
1. a.perubahan kebijakan Pariwisata nasional atau provinsi yang bersifat strategis;
2. b.perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan di Daerah yang memengaruhi dan/atau berkaitan dengan sektor Kepariwisataan.
(3)Peninjauan pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 29); dan
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 92); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 23 Desember 2025 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd R. AGUNG SETYAWAN Diundangkan di Wates pada tanggal 23 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO Cap/ttd TRIYONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: ( 10 , 55 / 2025 ) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH TAHUN 2026-2045 I. UMUM Pariwisata dipandang sebagai salah satu sektor yang penting bagi masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Kulon Progo. Pariwisata memiliki kemampuan untuk menciptakan peluang lapangan pekerjaan, mendorong pengembangan sosial budaya, sekaligus untuk mempromosikan citra bangsa di luar negeri. Peranan Pariwisata dalam menunjang perekonomian saat ini memiliki kecenderungan meningkat pada level daerah maupun nasional. Peningkatan peran tersebut berimplikasi pada peningkatan jumlah uang yang beredar, yang akhirnya juga berdampak pada pendapatan masyarakat. Komitmen serta keseriusan pemerintah pusat dan Daerah semakin menguat guna mendayagunakan sektor Pariwisata sebagai sumber pendapatan sekaligus penguatan karakter lokal yang diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan Kepariwisataan yang terencana akan menunjang pembangunan Daerah ke arah yang lebih baik. Untuk itu, diperlukan adanya suatu rencana pembangunan Kepariwisataan. Dalam konteks Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Daerah berwenang menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten (Ripparda) sebagai dasar pengaturan pembangunan Kepariwisataan agar sinergis dengan tujuan, serta visi dan misi pembangunan Daerah. Beberapa hal pokok yang menjadi fokus pengaturan meliputi Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan. Ripparda ini menjadi acuan dalam pembangunan Kepariwisataan yang berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo. Lebih lanjut, Ripparda ini dapat sekaligus menjadi sarana untuk melindungi dan memajukan potensi lokal, sehingga dapat menjadi ciri khas dan Daya Tarik Wisata yang berbeda di Kabupaten Kulon Progo. Dengan semangat tersebut, diharapkan masyarakat setempat juga turut dilibatkan dalam pembangunan Kepariwisataan lokal, sehingga Kepariwisataan di Kulon Progo menjadi semakin maju. Berkembangnya Kepariwisataan di Daerah tentu juga akan secara efektif mendorong adanya kemandirian Daerah ini dan pemerataan kesejahteraan masyarakat setempat yang diusahakan melalui bidang Pariwisata. Pada akhirnya, perencanaan yang matang melalui Ripparda ini diharapkan dapat mendorong iklim yang kondusif bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rangka pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Kulon Progo. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2026-2045. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 9 Tahun 2015