DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Wewenang dan tanggung jawab Bupati, Penyelenggara, Kewajiban, Hak dan Larangan Pelaksana, Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Evaluasi Pelayanan Publik, Pengawasan Pelayanan Publik, Pengelolaan Pengaduan, Inovasi Pelayanan, Peran Serta Masyarakat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak dan kewajiban antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat, perlu adanya pedoman dan ketentuan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
13.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5); 4
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kulon Progo. 5
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6.Desa adalah desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
7.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi masyarakat atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8.Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
9.Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja pada SKPD yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.
10.Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan pelayanan publik. 6
11.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, secara langsung atau tidak langsung.
12.Standar Pelayanan yang selanjutnya disingkat SP adalah suatu tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
13.Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam SP.
14.Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual atau elektronik.
15.Survei Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disingkat SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
16.Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan. 7

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kualitas pelayanan publik oleh penyelenggara dan pelaksana bagi masyarakat di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu :

a.terwujudnya kepastian hukum tentang kewajiban, hak, kewenangan dan tanggung jawab serta perlindungan terhadap penyelenggara dan pelaksana dan masyarakat yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
b.terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima; dan
c.terwujudnya partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 4

Asas penyelenggaraan pelayanan publik terdiri dari :

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kejujuran;
d.kesamaan hak;
e.keseimbangan hak dan kewajiban;
f.keprofesionalan;
g.partisipatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.aksesibilitas;
k.ketepatan waktu;
l.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan; dan
m.kearifan lokal. 8

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi :

a.pelayanan barang publik;
b.pelayanan jasa publik; dan
c.pelayanan administratif.

Pasal 6

(1)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh masyarakat.
(2)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyediaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh :
  1. 1.Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. 3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  4. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. b.penyediaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah dan Desa yang dipisahkan; dan
3. c.penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari :
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 9
  3. 3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  5. 5.badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah dan/atau Desa yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah, yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
(2)Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.penyedia jasa publik yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Desa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari :
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
  3. 3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. b.penyediaan jasa publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah dan/atau Desa yang dipisahkan; dan
3. c.penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari :
  1. 1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 10
  2. 2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. 3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. 4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
  5. 5.badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Daerah dan/atau Desa yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi Daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh masyarakat.
(2)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.tindakan administratif Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda masyarakat; dan
2. b.tindakan administratif oleh instansi non Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan prinsip layanan prima dan menjunjung tinggi kode etik layanan. 11

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1)Bupati bertindak selaku pembina penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)Wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menyampaikan laporan keterangan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD dan Gubernur.
(4)Penyampaian laporan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi satu kesatuan dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
(5)Laporan kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyelenggaran pelayanan publik di Daerah oleh Gubernur. 12

BAB III

PENYELENGGARA

Pasal 10

Organisasi Penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik meliputi :

a.SKPD;
b.korporasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah dan badan usaha swasta;
c.lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di Daerah;
d.badan hukum lain di Daerah; dan
e.Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…