DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: beberapa ketentuan pasal 1,3,7,8,14,18,19 dalam Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu dikembangkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi agar tercipta pelayanan yang mudah, praktis, aman, murah, cepat dan terpadu;
c.bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013, sudah tidak sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat sehingga perlu disesuaikan; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 59);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 6), diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap teknis dan laik jalan.
2.Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
3.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
4.Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib diujikan.
5.Jumlah Berat yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
6.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
7.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
8.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu. 5
9.Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan.
10.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
12.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
13.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi.
14.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
15.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah serta menemukan tersangkanya. 6
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang perhubungan.
18.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
19.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. 7
(2)Biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.biaya pengujian, yang terdiri dari uji berkala pertama/mutasi masuk, uji berkala kedua dan selanjutnya, dan numpang uji.
2. b.biaya tanda bukti lulus uji berkala;
3. c.biaya penggantian tanda lulus uji karena hilang atau rusak;
4. d.biaya pemberian tanda identitas/lokasi; dan
5. e.biaya uji emisi non kendaraan bermotor wajib uji.
  1. 4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau bendahara penerima pada Perangkat Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

6.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Kendaraan yang tidak diuji berkala tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk hari pertama keterlambatan. 8
(2)Apabila pada hari kedua dan seterusnya kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih belum diuji maka dikenakan sanksi administratif sebesar 2% (dua) persen per hari dari biaya uji untuk setiap hari keterlambatan.

7.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Kendaraan habis masa uji yang dengan sengaja mengubah dan/atau mengganti tanggal masa berlaku uji, baik pada Kartu Uji atau bentuk lain yang dipersamakan dan Tanda Uji serta pemberian tanda identitas/lokasi dikenakan sanksi administratif sebesar 10 (sepuluh) kali biaya pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 27 Desember 2021 BUPATI KULON PROGO, cap/ttd SUTEDJO 9 Diundangkan di Wates pada tanggal 27 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, cap/ttd ASTUNGKORO BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (11,49/2021 )19 ) 10 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR I. Umum Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan untuk mendukung penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor perlu adanya peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi/badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada kebijakan daerah, dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/atau meningkatkan pelayanan. Besaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dalam Peraturan Daerah ini dihitung berdasarkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 11 Pengaturan tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kulon Progo telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 14

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2013