DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 87); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 35) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2.Pengelolaan Pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan dan Penyelenggara Pendidikan yang didirikan masyarakat agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
3.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
4.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5.Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain.
6.Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
10.Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
14.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
15.Pendidikan Berbasis Muatan Lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
16.Pendidikan Agama adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
17.Pendidikan Kemataraman adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan yang bersumber dari budaya luhur khas Daerah Istimewa Yogyakarta yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pembelajaran, pelatihan, atau pembiasaan.
18.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
19.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
20.Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
21.Guru adalah pendidik profesional dengan tugasutama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
22.Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Sekolah adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, terdiri atas taman kanak-kanak (TK), satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, dan satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
23.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
24.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
26.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27.Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
29.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
30.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
31.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
32.Warga adalah orang yang memanfaatkan pelayanan pendidikan di Daerah.
33.Kalurahan adalah penyebutan desa di Daerah Istimewa Yogyakarta.
34.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
35.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Judul Bagian Kedua Tujuan dan Fungsi pada BAB I KETENTUAN UMUM diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai- nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:

a.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan toleran;
b.mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
c.mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan; dan
d.menanamkan nilai karakter dalam pelaksanaan pembelajaran pada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.
1. 4.Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip:

a.berpusat pada pengembangan potensi peserta didik;
b.keteladanan dari guru, tenaga kependidikan, orang tua dan pemangku kepentingan lainnya; dan
c.pembiasaan yang berlangsung sepanjang waktu dalam kehidupan sehari-hari.
1. 5.Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. 6.Judul Bagian Kesatu Nilai dan Proses Pendidikan Karakter pada BAB II NILAI PENGUATAN DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. 7.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

NILAI PENGUATAN DAN PROSES PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 4

PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional terutama meliputi nilai-nilai:

a.religius:
b.jujur;
c.toleran;
d.disiplin;
e.bekerja keras;
f.kreatif;
g.mandiri;
h.demokratis;
i.rasa ingin tahu;
j.semangat kebangsaan;
k.cinta tanah air;
l.menghargai prestasi;
m.komunikatif;
n.cinta damai;
o.gemar membaca;
p.peduli lingkungan;
q.peduli sosial;
r.bertanggung jawab;
s.gotong royong;
t.hormat dan berbakti pada orang tua dan guru; dan
u.nilai-nilai lain berciri khas karakter Daerah.
1. 8.Di antara pasal 7 dan pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni pasal 7A dan 7B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)PPK pada Satuan Pendidikan Formal diselenggarakan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.keluarga; dan
3. c.masyarakat.
(2)Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satuan Pendidikan Formal.
(3)Pengoptimalan penyelenggaraan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh sekolah pada satuan pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, atau satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah pertama diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Ekstrakurikuler, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan secara kreatif dan terpadu.
(4)Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat.
(5)Pengoptimalan penyelenggaraan PPK oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga.

Pasal 7B

(1)Penyelenggaraan PPK yang mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
1. a.kelas;
2. b.budaya sekolah; dan
3. c.masyarakat.
(2)Pendekatan berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
1. a.mengintegrasikan nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
2. b.merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/pembimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
3. c.melakukan evaluasi pembelajaran/ pembimbingan; dan
4. d.mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
(3)Pendekatan berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
1. a.menekankan pada pembiasaan nilai utama dalam keseharian sekolah;
2. b.memberikan keteladanan antar warga sekolah;
3. c.melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
4. d.membangun dan mematuhi norma, peraturan, dan tradisi sekolah;
5. e.mengembangkan keunikan, keunggulan, dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah;
6. f.memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi; dan
7. g.khusus bagi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar diberikan ruang yang luas untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler.
(4)Pendekatan berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan:
1. a.memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan Komite Sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
2. b.melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar seperti keberadaan dan dukungan pegiat seni dan budaya, tokoh masyarakat, alumni, dunia usaha, dan dunia industri; dan
3. c.mensinergikan implementasi PPK dengan berbagai program yang ada dalam lingkup akademisi, pegiat pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga informasi.
  1. 9.Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan merupakan suatu kesatuan dari program manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang terimplementasi dalam pengembangan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum oleh setiap Satuan Pendidikan.
(2)Strategi pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
1. a.sosialisasi ke pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu komite sekolah, masyarakat, dan lembaga;
2. b.fokus gerakan penguatan pendidikan karakter pada struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan;
3. c.memperkuat basis gerakan penguatan pendidikan karakter pada kegiatan kelas, kegiatan sekolah, dan kegiatan masyarakat;
4. d.kegiatan pembelajaran;
5. e.pengembangan budaya sekolah dan pusat kegiatan belajar;
6. f.integrasi kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan kegiatan keseharian di rumah dan di masyarakat.
  1. 10.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Prioritas pengembangan nilai karakter di Daerah yaitu:
1. a.religius;
2. b.semangat kebangsaan; dan
3. c.pendidikan kemataraman.
(2)Pengembangan nilai karakter religius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui Pendidikan Agama.
(3)Pengembangan nilai karakter semangat kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui Pendidikan Berbasis Muatan Lokal sesuai nilai-nilai Pancasila sesuai dengan profil pelajar Pancasila yaitu:
1. a.beriman;
2. b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.berakhlak mulia;
4. d.berkebhinekaan global;
5. e.gotong royong;
6. f.bernalar kritis; dan
7. g.kreatif.
(4)Pengembangan nilai karakter pendidikan mataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui Pendidikan berbasis bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.

11.Judul Bagian Ketiga Pendidikan Berbasis Muatan Lokal pada BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
12.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Pemerintah Daerah mengembangkan Pendidikan Kemataraman berupa pembinaan bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.
(2)Materi Penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman disesuaikan dengan potensi lokal Daerah di bidang seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, pertambangan, dan bidang lain yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif Daerah.
(3)Pembinaan Pendidikan Kemataraman dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan dapat berkolaborasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
(4)Pendidikan Kemataraman dilakukan melalui:
1. a.pengajaran pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah;
2. b.penyelenggaraan kegiatan meliputi:
  1. 1.kompetisi;
  2. 2.festival;
  3. 3.internalisasi;
  4. 4.lomba;
  5. 5.sosialisasi;
  6. 6.sarasehan/seminar; dan/atau
  7. 7.pelatihan.
3. c.peningkatan kompetensi dan kuantitas pendidik;
4. d.pemanfaatan sebagai alat ekspresi berkesenian;
5. e.pembinaan komunitas dan sanggar;
6. f.penetapan hari tertentu untuk praktik penggunaan bahasa jawa di lingkungan satuan pendidikan; dan/atau
7. g.penetapan bulan bahasa, sastra, aksara, dan budaya Jawa.
(5)Penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman berbasis muatan lokal bertujuan untuk menumbuhkan potensi bakat minat peserta didik dan mengembangkan potensi Daerah.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan Kemataraman diatur dengan Peraturan Bupati.

13.Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB VI PRIORITAS PENGEMBANGAN NILAI KARAKTER DI DAERAH diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
14.Ketentuan ayat (3) Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Setiap satuan pendidikan melaksanakan silabus Pendidikan Kemataraman.
(2)Pendidikan Kemataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta dan muatan lokal Daerah.
(3)Muatan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu mata pelajaran Bahasa, Sastra, Aksara, dan Budaya Jawa.
(4)Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
1. a.krida kemataraman;
2. b.kriya kemataraman;
3. c.seni kemataraman; dan
4. d.sastra kemataraman.
(5)Muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dengan memperhatikan:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.moderasi beragama;
3. c.pendidikan budi pekerti;
4. d.penerapan nilai-nilai luhur budaya dan tradisi Daerah;
5. e.keragaman potensi Daerah dan lingkungan;
6. f.peningkatan potensi, bakat, dan minat peserta didik;
7. g.nilai-nilai semangat kebangsaan, patriotisme, dan sejarah Daerah;
8. h.tuntutan pembangunan daerah dan nasional serta dinamika perkembangan global;
9. i.tuntutan kecakapan hidup; dan
10. j.perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
(6)Kewenangan penyusunan silabus muatan lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan dapat menerima masukan dari perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.

15.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…