DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.741.855.803.868,00.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 3
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.741.855.803.868,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.678.692.636.822,00
2. b.Belanja Daerah Rp1.737.355.803.868,00 Defisit/Surplus Rp(58.663.167.046,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 63.163.167.046,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 4.500.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp58.663.167.046,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.678.692.636.822,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan asli daerah; dan
b.Pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp381.422.361.688,00 (tiga ratus delapan puluh satu miliar empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah; 4
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.820.896.290,00 (seratus empat puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp210.732.864.508,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.819.305.307,00 (tujuh belas miliar delapan ratus sembilan belas juta tiga ratus lima ribu tiga ratus tujuh rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.049.295.583,00 (tujuh miliar empat puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.297.270.275.134,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus tujuh puluh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.141.034.610.800,00 (satu triliun seratus empat puluh satu miliar tiga puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.235.664.334,00 (seratus lima puluh enam miliar dua ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). 5

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.737.355.803.868,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.349.469.933.512,00 (satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp773.472.002.554,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh puluh dua juta dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp473.424.811.962,00 (empat ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.746.484.500,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp82.407.996.096,00 (delapan puluh dua miliar empat ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh enam rupiah). 6
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp18.418.638.400,00 (delapan belas miliar empat ratus delapan belas juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp176.645.118.985,00 (seratus tujuh puluh enam miliar enam ratus empat puluh lima juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.020.050.000,00 (sembilan miliar dua puluh juta lima puluh ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.038.339.461,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.435.422.554,00 (lima puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp78.920.594.570,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp2.169.512.400,00 (dua miliar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp61.200.000,00 (enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah). 7

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp21.950.602.527,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp189.290.148.844,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp16.296.852.044,00 (enam belas miliar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp172.993.296.800,00 (seratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…