DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 24 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penetapan Kawasan Tanpa Rokok; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Pidana; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencegah dan menghindarkan dari perilaku merokok khususnya kelompok anak dan remaja, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Daerah, diperlukan upaya pengendalian dampak merokok bagi kesehatan dan upaya pengamanan zat adiktif melalui penetapan kawasan tanpa rokok;
c.bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. 1Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau zat turunannya atau sintetisnya termasuk shisha, rokok elektronik, vape, produk tembakau yang dipanaskan, diuapkan, dan/atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2.Merokok adalah kegiatan membakar, memanaskan, menguapkan dan menghisap Rokok.
3.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Rokok.
4.Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5.Tempat Khusus Merokok adalah ruang terbuka, terpisah dari bangunan utama, jauh dari lalu lalang orang, dan jauh dari pintu keluar masuk.
6.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penetapan KTR bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya asap Rokok khususnya kelompok rentan;
b.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
c.meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
d.meningkatkan derajat kesehatan manusia;
e.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, tanpa asap Rokok, dan sampah akibat Merokok;
f.memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
g.meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat;
h.upaya menyadarkan dan menurunkan angka jumlah perokok; dan
i.mengurangi risiko kebakaran.

BAB II

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

KTR meliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja; dan
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 4

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas pagar terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g merupakan tempat atau ruangan atau area hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:

a.rumah sakit;
b.klinik;
c.pusat kesehatan masyarakat;
d.tempat praktik mandiri tenaga medis/tenaga kesehatan;
e.pos pelayanan terpadu; dan
f.fasilitas pelayanan kesehatan lainnya termasuk fasilitas pelayanan kesehatan penunjang.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:

a.perguruan tinggi;
b.sekolah;
c.balai pendidikan dan pelatihan;
d.balai latihan kerja;
e.tempat bimbingan belajar;
f.tempat kursus; dan
g.pusat kegiatan belajar masyarakat.

Pasal 7

Tempat Anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:

a.area bermain Anak; dan
b.tempat penitipan Anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:

a.masjid/mushola;
b.gereja;
c.pura;
d.vihara; dan
e.klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

a.bus umum; dan
b.angkutan kota termasuk kendaraan wisata, angkutan Anak sekolah, dan angkutan karyawan.

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:

a.perkantoran Pemerintah Daerah;
b.perkantoran swasta; dan
c.industri.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…