DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 104

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Percepatan SPBE, Pemantauan Dan Evaluasi SPBE, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronikdan peningkatan pelayanan publik, diperlukan pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang berkualitas;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
5.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2.Penyelenggaraan SPBE adalah upaya Pemerintah Daerah dalam mengelola berbagai sumber daya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan dengan menggunakan solusi inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penyediaan infrastruktur dan layanan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
3.Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan dalam rangka Penyelenggaraan SPBE yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
4.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. 4
5.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
6.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
7.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
8.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
9.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10.Disaster Recovery Centeryang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi- fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
11.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
12.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
13.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah. 5
14.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
15.Layanan Pemerintahan Cerdas yang selanjutnya disebut Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan business process yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan antar Perangkat Daerah dan antar Instansi Pusat dengan Pemerintah Daerah.
16.Layanan Branding Daerah Cerdas yang selanjutnya disebut Smart Branding adalah inovasi dalam memasarkan potensi daerahuntuk meningkatkan daya saing secara terkoordinasi dan terintegrasi.
17.Layanan Perekonomian Cerdas yang selanjutnya disebut Smart Economy adalah layanan yang dapat membantu hubungan antara pemerintah, masyarakat dengan dunia usaha guna memaksimalkan sumber daya/potensi ekonomi yang dimiliki sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat.
18.Layanan Kemasyarakatan Cerdas yang selanjutnya disebut Smart Society adalah layanan yang memberikan keamanan, kemudahan, kenyamanan dan kecepatan dalam melakukan interaksi sosial dengan sesama masyarakat ataupun dengan Pemerintah Daerah sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
19.Layanan Kenyamanan Tempat Tinggal Cerdas yang selanjutnya disebut Smart Living adalah mewujudkan lingkungan tempat tinggal masyarakat yang layak tinggal, nyaman, dan efisien melalui peningkatan kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang. 6
20.Layanan Lingkungan Cerdas yang selanjutnya disebut Smart Environment adalah layanan yang menjadikan masyarakat untuk memiliki lingkungan hidup yang nyaman, sehat, hijau, serta layak huni sehingga terwujud peningkatan kualitas hidup masyarakat dan mendukung terciptanya kehidupan yang berkelanjutan.
21.Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi, sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
22.Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
23.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
24.Keamanan Informasi adalah perlindungan terhadap sistem informasi dan jaringan dari akses yang tidak berhak, penyalahgunaan, kebocoran, gangguan, modifikasi, pemalsuan dan perusakan informasi sesuai dengan prinsip kerahasiaan, keutuhan, keaslian dan nir penyangkalan informasi.
25.Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, source- code, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
26.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
27.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
28.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan. 7
29.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
30.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
31.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
32.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)SPBE dilaksanakan dengan prinsip:
1. a.efektivitas;
2. b.keterpaduan;
3. c.kesinambungan;
4. d.efisiensi;
5. e.akuntabilitas;
6. f.interoperabilitas; dan
7. g.keamanan.
(2)Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
(3)Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
(4)Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
(5)Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
(6)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE. 8
(7)Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
(8)Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah yaitu:

a.sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelaksanaan SPBE;
b.sebagaipedoman bagi Pemerintah Daerah untuk mensinergikan kebijakan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pelaksanaan SPBE; dan
c.sebagaipedoman bagi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam Penyelenggaraan SPBE.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah yaitu:

a.meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakat;
b.mewujudkan integrasi dan interoperabilitas layanan elektronik antara Instansi Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kalurahan;
c.menjamin kenirsangkalan (nonrepudiation) dan kepastian hukum bagi masyarakat, dunia usaha, dan antar lembaga pemerintahan; dan
d.mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. 9

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan SPBE ini meliputi:

a.Tata Kelola SPBE;
b.Manajemen SPBE;
c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d.Penyelenggara SPBE;
e.Percepatan SPBE; dan
f.Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Pasal 6

(1)Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2)Unsur-unsur SPBE Pemerintah Daerah terdiri dari:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.Rencana dan Anggaran SPBE;
5. e.Proses Bisnis SPBE;
6. f.Data dan Informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 7

(1)Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk SPBE. 10
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
2. b.arah kebijakan SPBE;
3. c.strategi SPBE; dan
4. d.peta rencana strategis SPBE.
(3)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
(4)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah serta mengacu pada Rencana Induk SPBE Nasional.
(5)Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling singkat 2 (dua) tahun sekali.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
(2)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.referensi arsitektur; dan
2. b.domain arsitektur. 11
(3)Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(4)Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
1. a.domain arsitektur Proses Bisnis;
2. b.domain arsitektur Data dan Informasi,
3. c.domain arsitektur Infrastruktur SPBE,
4. d.domain arsitekturAplikasi SPBE,
5. e.domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. f.domain arsitektur Layanan SPBE.
(5)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dan mempedomani arsitektur SPBE Nasional, Rencana Induk SPBE Daerah, dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
(6)Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai kebutuhan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Dalam rangka memberikan panduan dalam penyelenggaraan integrasi SPBE Nasional dan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Peta Rencana SPBE.
(2)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. 12
(3)Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang sesuai dengan kebutuhan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Rencana dan anggaran SPBE disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
(2)Setiap Perangkat Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
(3)Untuk keterpaduan rencana SPBE, penyusunan rencana SPBE dikoordinasikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
(4)Untuk keterpaduan pelaksanaaan SPBE, penyusunan penganggaran didahului dengan rekomendasi investasi Teknologi Informasi dan Komunikasidari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Isi peraturan

Teks104PDFHirarki

Memuat teks peraturan…