DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Perencanaan; Pelaksanaan; Hak; Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; Koordinasi dan Komunikasi; Pendanaan; Kerja Sama; Partisipasi Masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan pendidikan keagamaan dalam bentuk pesantren mendapat respon yang baik dari masyarakat Kabupaten Kulon Progo maupun masyarakat dari luar Kabupaten Kulon Progo;
c.bahwa belum adanya peraturan yang mengatur keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
3.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
4.Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan. 4
5.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
6.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren yang selanjutnya disebut Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
12.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan
e.kemaslahatan;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.keberlanjutan;
i.kepastian hukum;
j.moderat; dan
k.kearifan lokal. 5

Pasal 3

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan, dan pemenuhan hak bagi Pesantren dalam menjalankan kegiatannya.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.menjadi pedoman dalam rangka memberikan Fasilitasi Pesantren;
2. b.menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
3. c.mengoptimalkan peran Pesantren dalam membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kehidupan kerukunan beragama serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan kewarganegaaan dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.hak;
d.pengelolaan data dan sistem informasi;
e.koordinasi dan komunikasi;
f.pendanaan;
g.kerja sama; dan
h.partisipasi masyarakat.

Pasal 5

(1)Pesantren di Daerah memiliki kekhasan:
1. a.mengajarkan nilai-nilai budaya yang bersumber dari budaya kemataraman;
2. b.mengajarkan nilai-nilai cinta tanah air yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945; dan
3. c.mengintegrasikan budaya kemataraman, Pancasila, dan UUD 1945 dalam kurikulum Pesantren.
(2)Integrasi budaya kemataraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan melalui kegiatan:
1. a.intrakurikuler; dan
2. b.ekstrakurikuler. 6

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemeritah Daerah melakukan perencanaan Fasilitasi Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.
(3)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) guna mendukung pelaksanaan fungsi Pesantren dalam pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
(4)Perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam:
1. a.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
2. b.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah.
(5)Perencanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan:
1. a.Rencana Strategis Daerah; dan
2. b.Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(6)Perencanan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pesantren.
(2)Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pesantren yang memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren.
(3)Dalam hal Pesantren belum memiliki Nomor Statistik Pondok Pesantren, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi dengan rekomendasi dari instansi vertikal yang membidangi urusan keagamaan di Daerah. 7

Pasal 8

Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:

a.bantuan sumber daya pendidikan;
b.dukungan fungsi dakwah; dan
c.dukungan pemberdayaan Pesantren.

Pasal 9

Bantuan sumber daya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:

a.fasilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Pesantren;
b.insentif pada Tenaga Kependidikan dan Pendidik di Pesantren;
c.pengembangan kompetensi Pendidik; dan/atau
d.bantuan biaya pendidikan bagi Santri yang belum mendapatkan bantuan biaya pendidikan.

Pasal 10

Dukungan fungsi dakwah kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:

a.kerja sama program dan kegiatan yang berhubungan dengan fungsi dakwah; dan/atau
b.memfasilitasi sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan dakwah.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…