DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.629.107.650.973,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); SALINAN 2 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
3.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
4.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp1.629.107.650.973,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar seratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp1.566.207.650.973,00
2. b.Belanja Daerah Rp1.626.738.510.135,00 Defisit/Surplus Rp(60.530.859.162,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp 62.900.000.000,00
  2. 2.Pengeluaran Rp 2.369.140.838,00 Pembiayaan Netto Rp 60.530.859.162,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.566.207.650.973,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus tujuh juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang bersumber dari: 3

a.Pendapatan asli daerah;
b.Pendapatan transfer; dan
c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp424.085.256.892,00 (empat ratus dua puluh empat miliar delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp156.780.343.700,00 (seratus lima puluh enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp242.180.002.681,00 (dua ratus empat puluh dua miliar seratus delapan puluh juta dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.986.393,00 (delapan belas miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.554.924.118,00 (enam miliar lima ratus lima puluh empat juta sembilan ratus dua puluh empat ribu seratus delapan belas rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.113.427.990.504,00 (satu triliun seratus tiga belas miliar empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp933.336.053.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.091.937.504,00 (seratus delapan puluh miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp28.694.403.577,00 (dua puluh delapan miliar enam ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang keseluruhannya merupakan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 4

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp1.626.738.510.135,00 (satu triliun enam ratus dua puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal;
c.Belanja tidak terduga; dan
d.Belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.338.074.771.139,00 (satu triliun tiga ratus tiga puluh delapan miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja subsidi;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp714.864.438.043,00 (tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu empat puluh tiga rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp543.559.281.646,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar lima ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp828.225.509,00 (delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp69.696.986.341,00 (enam puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.125.839.600,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp112.348.063.938,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.Belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.Belanja modal aset lainnya. 5
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.538.806.600,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.060.899.338,00 (tiga puluh lima miliar enam puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp41.984.770.100,00 (empat puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.468.687.900,00 (empat miliar empat ratus enam puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp172.315.675.058,00 (seratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil; dan
2. b.Belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp17.359.333.737,00 (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp154.956.341.321,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…