DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi Pokok: Peran Pemerintah Daerah; Pencegahan Intoleransi; Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Daerah yang semakin maju berdampak terhadap perubahan nilai-nilai toleransi yang berkembang dalam masyarakat;
c.bahwa diperlukan pengaturan yang memberikan landasan hukum dalam Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TOLERANSI BERMASYARAKAT. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Toleransi adalah sikap untuk menerima, dan menghargai keragaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2.Intoleransi adalah sikap dan perilaku yang mengabaikan keberagaman terhadap agama/keyakinan, suku/golongan, budaya, dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat.
3.Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, ditaati, dan masih berlaku dalam masyarakat.
4.Kerukunan Umat Beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi Toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama dan untuk menjaga kerukunan di Kabupaten Kulon Progo.
6.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 4

Pasal 2

(1)Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat dimaksudkan untuk terwujud dan terpeliharanya kehidupan yang aman, tenteram, dan tertib di dalam keberagaman hidup bermasyarakat.
(2)Pengaturan Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat bertujuan untuk:
1. a.memelihara kehidupan masyarakat yang aman, rukun, tenteram, dan tertib; dan
2. b.mencegah potensi terjadinya konflik sosial.

BAB II

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Toleransi masyarakat.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.peningkatan Toleransi;
2. b.pemeliharaan Toleransi; dan
3. c.penanganan kasus Intoleransi yang berpotensi memicu konflik sosial.

Pasal 4

(1)Peningkatan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a melalui: 5
1. a.kerja sama,
2. b.peningkatan kapasitas; dan/atau
3. c.fasilitasi.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan antara instansi Pemerintah Daerah dengan:
1. a.instansi vertikal; dan/atau
2. b.pemerintah daerah lain.
(3)Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
1. a.pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, dan bela negara;
2. b.pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan;
3. c.pendidikan tata nilai budaya Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. d.pendidikan kesadaran hukum; dan
5. e.perkemahan kebangsaan.
(4)Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku, dan budaya yang berbeda.
(5)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
1. a.penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
2. b.bentuk fasilitasi lainnya yang berkaitan dengan perwujudan Toleransi bermasyarakat.

Pasal 5

(1)Pemeliharaan Toleransi kehidupan bermasyarakat dilakukan dengan:
1. a.menghormati kebebasan masing-masing pemeluk agama/keyakinan yang dianut oleh seseorang atau kelompok masyarakat termasuk kebebasan dalam memilih agama; 6
2. b.menghormati dan menghargai perbedaan masing- masing pemeluk agama dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
3. c.menatati ketentuan peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan kebebasan beragama agama;
4. d.menghormati dan menghargai perbedaan suku, ras, dan budaya yang ada di dalam masyarakat;
5. e.menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
6. f.menghormati Pranata Sosial yang berlaku di masyarakat;
7. g.mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat; dan
8. h.mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
9. i.memelihara kondisi damai dalam kehidupan masyarakat.

BAB III

PENCEGAHAN INTOLERANSI

Pasal 6

Sumber Intoleransi dapat berasal dari:

a.permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya;
b.perseteruan antar umat beragama/berkepercayaan dan/atau interumat beragama;
c.sengketa batas wilayah Kalurahan/Kabupaten; dan
d.sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/ atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha. 7

Pasal 7

(1)Pencegahan Intoleransi dilakukan dengan upaya:
1. a.memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
2. b.mengembangkan penyelesaian Intoleransi secara damai;
3. c.meredam potensi Intoleransi; dan
4. d.membangun sistem peringatan dini.
(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 8

Setiap orang bertanggung jawab membangun kondisi damai dalam masyarakat melalui:

a.mengembangkan sikap Toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
b.menghormati perbedaan suku, ras, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
c.mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
d.mengakui persamaan derajat serta persamaan hak dan kewajiban asasi tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit; dan
e.menghargai pendapat dan kebebasan berpendapat orang lain.

Pasal 9

(1)Penyelesaian Intoleransi dalam masyarakat dilakukan secara damai. 8
(2)Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
(3)Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikat para pihak.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban meredam potensi Intoleransi dalam masyarakat melalui:

a.melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan aspirasi masyarakat;
b.menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan tanpa diskriminatif; dan
c.mengintensifkan dialog antar kelompok masyarakat dalam hal terjadi potensi Intoleransi.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…