DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perizinan Berusaha Rumah Kost; Pengelolaan Rumah Kost: Hak , Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa semakin meningkatnya urbanisasi di Kabupaten Kulon Progo dan berkembangnya berbagai macam fasilitas di bidang pendidikan, usaha, pariwisata, perdagangan, dan fasilitas lainnya, menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk datang dan bertempat tinggal dalam kurun waktu tertentu sehingga membutuhkan tempat hunian;
c.bahwa rumah kost sebagai hunian alternatif perlu diatur penyelenggaraan dan pengelolaannya agar memberikan keamanan, kenyamanan, menjamin kepastian hukum, dan tidak menimbulkan potensi gangguan keamanan ketertiban dalam masyarakat; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Rumah Kost; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH KOST.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Rumah Kost adalah rumah yang dimiliki oleh perseorangan atau badan yang diselenggarakan dengan tujuan komersial yaitu penyediaan jasa menawarkan kamar untuk tempat hunian dengan sejumlah pembayaran. 4
2.Penyelenggaraan Rumah Kost adalah kegiatan atau usaha menyediakan Rumah Kost dengan fasilitasnya untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu paling sedikit 1 (satu) bulan.
3.Pengelolaan Rumah Kost adalah kegiatan atau usaha menyediakan fasilitas Rumah Kost untuk disewakan kepada penghuni dalam jangka waktu tertentu.
4.Pelaku Usaha Rumah Kost adalah Pemilik Rumah Kost dan/atau Pengelola Rumah Kost.
5.Pemilik Rumah Kost adalah orang perseorangan atau badan yang memiliki hak pemanfaatan atas Rumah Kost.
6.Pengelola Rumah Kost adalah Pemilik Rumah Kost dan/atau orang perseorangan atau badan yang dilimpahi untuk melakukan Pengelolaan Rumah Kost.
7.Induk Semang adalah orang perseorangan yang tinggal di lokasi Rumah Kost dan bertanggung jawab dalam Pengelolaan Rumah Kost.
8.Penghuni adalah seseorang atau beberapa orang yang menghuni Rumah Kost dengan pembayaran bulanan atau tahunan.
9.Perizinan Berusaha Rumah Kost adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Rumah Kost untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 5

Pasal 2

Penyelenggaraan Rumah Kost dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan;
b.kesusilaan;
c.kekeluargaan
d.ketenteraman;
e.ketertiban;
f.keamanan;
g.kenyamanan; dan
h.kearifan lokal yang ada dalam masyarakat.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu:

a.memberikan kepastian hukum;
b.mewujudkan Rumah Kost yang layak, aman dan nyaman sesuai dengan fungsinya;
c.tertib administrasi kependudukan;
d.melindungi kepentingan semua pihak;
e.mencegah dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul;
f.mengendalikan pemanfaatan lingkungan;
g.menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
h.memberikan perlindungan bagi masyarakat; dan
i.memberikan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Perizinan Berusaha Rumah Kost;
b.Pengelolaan Rumah Kost;
c.hak, kewajiban, dan larangan;
d.peran serta masyarakat;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.ketentuan peralihan; dan
g.ketentuan penutup. 6

BAB II

PERIZINAN BERUSAHA RUMAH KOST

Pasal 5

(1)Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost wajib memiliki Perizinan Berusaha Rumah Kost.
(2)Perizinan Berusaha Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission.

Pasal 6

(1)Perizinan Berusaha Rumah Kost berlaku selama Pelaku Usaha Rumah Kost menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
(2)Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, Pelaku Usaha Rumah Kost wajib melakukan perubahan data usaha.

BAB III

PENGELOLAAN RUMAH KOST

Pasal 7

(1)Pelaku Usaha Rumah Kost melakukan Pengelolaan Rumah Kost.
(2)Pelaku Usaha Rumah Kost wajib tinggal di lokasi Rumah Kost.
(3)Pelaku Usaha Rumah Kost baik yang berdomisili di dalam maupun di luar Daerah wajib menunjuk Induk Semang.
(4)Pelaku Usaha Rumah Kost yang merupakan Badan hukum wajib memiliki akta pendirian.
(5)Pelimpahan Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian tertulis. 7

Pasal 8

Persyaratan Pengelolaan Rumah Kost sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Pengelola Rumah Kost yaitu:

a.pihak yang menerima pelimpahan pengelolaan berdomisili dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Daerah; dan
b.memberitahukan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua Rukun Tetangga setempat.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 9

(1)Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost mempunyai hak untuk:
1. a.menyewakan kamar sebagai Rumah Kost kepada Penghuni;
2. b.menentukan besarnya tarif sewa rumah atau kamar yang disediakan;
3. c.menerima uang sewa dari Penghuni;
4. d.mendapatkan akses informasi dan publikasi dari Pemerintah Daerah; dan
5. e.mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
(2)Setiap Penghuni Rumah Kost mempunyai hak untuk:
1. a.menempati kamar yang disewakan oleh Pelaku Usaha Rumah Kost;
2. b.mendapatkan akses fasilitas, sarana dan prasarana penunjang Rumah Kost;
3. c.mendapatkan perlindungan, keamanan, dan kenyamanan; dan
4. d.mendapatkan bimbingan dan pengarahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. 8

Pasal 10

(1)Setiap Pelaku Usaha Rumah Kost berkewajiban untuk:
1. a.mematuhi ketentuan Perizinan Berusaha Rumah Kost;
2. b.memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bangunan Rumah Kost bagi Penghuni Kost;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana penunjang Rumah Kost paling sedikit berupa/antara lain ruang tamu, dapur, toilet, tempat parkir, alat pemadam api, dan jalur evakuasi;
4. d.memasang papan nama tempat usahanya paling sedikit berisi nama Rumah Kost dengan mencantumkan perizinan berusahanya;
5. e.menyediakan blanko isian/format biodata untuk diisi Penghuni Rumah Kost dan selanjutnya dilaporkan kepada ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
6. f.melaporkan secara tertulis kepada Lurah melalui ketua Rukun Warga atau Dukuh terkait dengan jumlah dan identitas penghuni Rumah Kost setiap 3 (tiga) bulan;
7. g.membuat tata tertib/aturan tertulis yang ditempel di Rumah Kost yang mudah terlihat sehingga dapat dibaca oleh Penghuni maupun tamu serta memberlakukan tata tertib dimaksud;
8. h.menjaga ketertiban dan kelestarian lingkungan hidup;
9. i.melakukan pengawasan kepada Penghuni Rumah Kost agar mentaati peraturan dan tidak melanggar tata tertib;
10. j.melaksanakan kewajiban Pajak Daerah apabila telah memenuhi kriteria; dan 9
11. k.memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap Penghuni Kost agar dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar Rumah Kost dan menerapkan sistem kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah.
(2)Setiap Penghuni Rumah Kost berkewajiban:
1. a.mentaati semua peraturan/tata tertib Rumah Kost;
2. b.menjaga ketentraman dan ketertiban, serta mencegah adanya kegiatan yang menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;
3. c.melaporkan kedatangan tamu yang menginap kepada Induk Semang dan ketua Rukun Tetangga setempat paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak kedatangannya;
4. d.memberikan data/informasi yang benar terkait identitas diri dan bukti pendukung lainnya; dan
5. e.berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan berpartisipasi terhadap pembangunan lingkungan.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…