DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Modal dasar PDAM Tirta Binangun, Penambahan Modal Disetor oleh Pemerintah Daerah, Investasi kembali pada PDAM Tirta Binangun, Alokasi Penganggaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengakomodir kebutuhan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo sebagai upaya optimalisasi dan peningkatan peran serta fungsinya, utamanya dalam hal peningkatan cakupan pelayanan air minum dan/atau air bersih yang berkualitas, berkuantitas, dan berkesinambungan, serta dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah, perlu penyertaan modal; 2
c.bahwa dalam rangka pemberian penyertaan modal sesuai ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261); 4
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 1 Seri D); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
6.Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo yang selanjutnya disingkat PDAM Tirta Binangun adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah yang seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Modal dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang merupakan jumlah dari modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah ditambah dengan modal ditempatkan yang telah disanggupi untuk disetor oleh perusahaan.
8.Investasi kembali (reinvestment) adalah bagian laba perusahaan untuk Pemerintah Daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang diinvestasikan kembali pada tahun anggaran berjalan dan dicatat sebagai penambahan modal disetor. 6

Pasal 2

Maksud Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Binangun adalah untuk :

a.mengalokasikan dana secara bertahap pada APBD setiap tahunnya dalam jangka waktu tertentu, sehingga modal dasar PDAM Tirta Binangun terpenuhi; dan
b.pengembangan penyediaan air minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Pasal 3

Tujuan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Binangun yaitu untuk memantapkan peran dan fungsi PDAM Tirta Binangun dalam peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas manajemen sehingga terpenuhinya kebutuhan air bersih dan/atau air minum masyarakat serta dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 4

(1)Modal dasar PDAM Tirta Binangun sampai dengan tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.23.588.932.991,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah). 7
(2)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari :
1. a.Penyertaan modal; dan
2. b.Investasi kembali.

BAB III

PENAMBAHAN MODAL DISETOR

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah telah memberikan penyertaan modal kepada PDAM Tirta Binangun sampai dengan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.13.839.554.891,00 (tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
(2)Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). 8

BAB IV

INVESTASI KEMBALI

Pasal 6

(1)Investasi kembali pada PDAM Tirta Binangun sampai dengan Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp. 749.398.100,00 (tujuh ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu seratus rupiah) yang ditentukan sebagai berikut :
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 222.018.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta delapan belas ribu rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 258.867.078,00 (dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu tujuh puluh delapan rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 267.513.022,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu dua puluh dua rupiah).
(2)Apabila investasi kembali untuk penambahan modal pada tahun berkenaan melebihi jumlah yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kelebihannya dicatat dalam neraca PDAM Tirta Binangun tahun berkenaan dan diperhitungkan sebagai akumulasi modal disetor pada Tahun Anggaran 2020. 9

BAB V

ALOKASI PENGANGGARAN

Pasal 7

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
(2)Investasi kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dialokasikan dalam proyeksi perubahan ekuitas pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 3 Oktober 2016 Pj. BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd BUDI ANTONO 10 Diundangkan di Wates pada tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 15 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (NOMOR 18 /2016) 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA BINANGUN KULON PROGO I. UMUM Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selanjutnya ketentuan Pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah. Sejalan dengan itu dalam Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Pada sisi yang lain berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah dilakukan dalam rangka pendirian, memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas usaha Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12 Sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum, PDAM “Tirta Binangun Kulon Progo” mempunyai fungsi pelayanan umum, dimana PDAM ditujukan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, salah satunya dalam hal sambungan rumah. Fungsi lainnya adalah penyelenggaraan kemanfaatan umum, yaitu ikut serta dalam penyehatan masyarakat dalam hal penyediaan air minum sehingga perlu dilakukan peningkatan cakupan pelayanan air minum di wilayah Kulon Progo. Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal diharapkan dapat meningkatkan cakupan pelayanan air minum perpipaan yang diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka meningkatkan derajat kualitas kesehatan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Binangun Kulon Progo. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011