DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 161

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pemenuhan Indikator Kabupaten Layak Anak; Tahapan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak; Kelembagaan Kabupaten Layak Anak; Kewajiban; Peran Serta; Penghargaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2.Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dunia usaha, dan Pemerintahan Daerah.
3.Kabupaten Layak Anak yang diselanjutnya disingkat KLA adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis Hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintahan Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya Hak Anak.
4.Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di Daerah yang beranggotakan wakil dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, keluarga, dunia usaha, dan anak yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
5.Rencana Aksi Daerah Penyelenggaraan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA. 4
6.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerinah yang menjadi kewenangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan KLA di Daerah;
2. b.menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi di Daerah;
3. c.melindungi Anak dari permasalahan sosial, hukum, serta menciptakan rasa aman, ramah, dan bersahabat bagi Anak; dan
4. d.mengintegrasikan upaya dan komitmen bersama Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, keluarga, dan dunia usaha untuk pemenuhan Hak Anak.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk pemenuhan Hak Anak dan menjadi pedoman penyelenggaraan KLA di Daerah. 5

Pasal 3

Perwujudan Kebijakan KLA dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) strategi, yaitu:

1.peningkatan sumber daya manusia dan penguatan peran kelembagaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penyediaan layanan.
2.Peningkatan peran melalui:

a.orang perseorangan;
b.lembaga perlindungan anak;
c.lembaga kesejahteraan sosial;
d.organisasi kemasyarakatan;
e.lembaga pendidikan;
f.media massa;
g.dunia usaha; dan
h.anak. melalui advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi.
1. 3.peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pemenuhan indikator KLA;
b.tahapan penyelenggaraan KLA;
c.kelembagaan KLA;
d.kewajiban;
e.peran serta;
f.penghargaan; dan
g.pendanaan. 6

BAB II

PEMENUHAN INDIKATOR KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 5

(1)Indikator KLA terdiri dari:
1. a.Penguatan kelembagaan; dan
2. b.klaster.
(2)Pelaksanaan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan berdasarkan klaster:
1. a.hak sipil dan kebebasan;
2. b.lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. c.kesehatan dasar dan kesejahteraan;
4. d.pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
5. e.pelindungan khusus.
(3)Indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pembentukan RAD-KLA.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan indikator KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Indikator kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a.Peraturan Daerah tentang KLA;
b.penguatan kelembagaan KLA; dan
c.keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam pemenuhan Hak Anak dan perlindungan khusus. 7

Pasal 7

Indikator penguatan kelembagaan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit meliputi:

a.fasilitasi penguatan kapasitas gugus tugas KLA;
b.fasilitasi penyusunan rencana aksi daerah KLA;
c.koordinasi kabupaten layak anak;
d.fasilitasi penyusunan rancangan akhir Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
e.pembinaan dan pengawasan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
f.penyusunan rencana kerja pemerintah bidang perlindungan anak;
g.pemantauan dan evaluasi bidang perlindungan anak;
h.pelaksanaan kajian bidang perlindungan anak;
i.fasilitasi penyediaan data perlindungan anak Indonesia, profil anak; dan
j.fasilitasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemenuhan Indikator KLA terkait keterlibatan lembaga masyarakat, media massa, dan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling sedikit meliputi:

a.fasilitasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Daerah;
b.fasilitasi penguatan pelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi forum lembaga profesi;
c.fasilitasi penguatan peran PKK melalui 10 program pokok PKK yaitu :
1. 1.penghayatan dan pengamalan Pancasila;
2. 2.gotong royong;
3. 3.pangan;
4. 4.sandang; 8
5. 5.perumahan dan tata laksana rumah tangga;
6. 6.pendidikan dan keterampilan;
7. 7.kesehatan;
8. 8.pengembangan kehidupan berkoperasi;
9. 9.kelestarian lingkungan hidup; dan
10. 10.serta perencanaan sehat;
d.fasilitasi pembentukan dan penguatan kapasitas Jaringan Media Peduli Anak (JMPA) Daerah;
e.fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi media;
f.fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi keagamaan;
g.fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi organisasi kemasyarakatan;
h.fasilitasi penguatan pelembagaan PUHA bagi akademisi dan tenaga riset; dan
i.fasilitasi pembentukan Tim Pelaksana Layanan Kesejahteraan Anak Integratif atau nama lain di luar Panti Sosial.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menyelenggarakan KLA dalam klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a melalui pemenuhan indikator:

a.anak yang memiliki kutipan akta kelahiran dan identitas kependudukan lainnya;
b.ketersediaan fasilitas informasi layak anak; dan
c.pelembagaan partisipasi anak.

Pasal 10

Pemenuhan indikator anak yang memiliki kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program: 9

a.peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk 0-17 tahun;
b.pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA); dan
c.sosialisasi dan advokasi kebijakan pemenuhan hak sipil Anak melalui kepemilikan akta kelahiran.

Pasal 11

Pemenuhan indikator ketersediaan fasilitas informasi layak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit dilakukan melalui penyelenggaraan program:

a.penyelenggaraan sistem elektronik yang aman, handal, dan bertanggung jawab;
b.penyebaran informasi layak anak; dan
c.fasilitasi pemenuhan hak anak atas informasi layak anak.

Isi peraturan

Teks161PDFHirarki

Memuat teks peraturan…