DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Perlindungan Pasar Rakyat; Pemberdayaan Pasar Rakyat; Penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Perizinan; Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan pembangunan Daerah berdampak terhadap perkembangan usaha perdagangan jejaring dalam skala kecil, menengah, dan besar, sehingga diperlukan pelindungan, dan pemberdayaan pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu berkembang, saling menguntungkan melalui kemitraan yang sehat antara pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan; SALINAN 2
c.bahwa pasar rakyat merupakan salah satu sendi perekonomian masyarakat keberadaaannya perlu ditata dan dilindungi agar tercipta pasar yang aman, nyaman dan tertib bersinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan;
d.bahwa dalam rangka melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pemberdayaan, sehingga terjadi sinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dalam rangka pemenuhan kewajiban perizinan berusaha, kepastian berusaha serta dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3
3.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 4
8.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN, PEMBERDAYAAN, DAN PENATAAN PASAR RAKYAT SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko/kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar. 5
2.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
3.Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMK-M adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kepemilikan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil dengan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6.Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 6
7.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9.Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
10.Cabang adalah kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan melalui pendirian outlet/gerai yang kepemilikan dan pengelolaannya berada pada pemilik sendiri.
11.Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12.Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMK-M dengan Usaha Besar.
13.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
14.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi. 7
15.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16.Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
17.Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18.Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19.Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
21.Sistem Jaringan Jalan Primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22.Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
23.Unit Usaha Berciri Khas Daerah adalah unit usaha Koperasi yang bermuatan kearifan lokal berciri khas Daerah yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis. 8
24.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
25.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kesamaan kedudukan;
d.kemitraan;
e.ketertiban dan kepastian hukum;
f.kelestarian lingkungan;
g.kejujuran usaha; dan
h.persaingan sehat (fairness).

Pasal 3

Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan:

a.memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M;
b.mengatur keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M yang telah ada;
c.menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M dengan Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; 9
d.mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
e.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Koperasi, dan UMK-M agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien, dan berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pelindungan Pasar Rakyat;
b.pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
c.penataan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.

BAB II

PELINDUNGAN PASAR RAKYAT

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dan Pelaku Usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak lahan Pasar Rakyat.
(2)Pemerintah Daerah memberikan pelindungan kepada Pasar Rakyat dengan mengatur :
1. a.pembatasan jumlah Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan
2. b.penetapan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terhadap Pasar Rakyat.
(3)Pemerintah Daerah menetapkan jarak Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mempertimbangkan: 10
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di Daerah sesuai data sensus Badan Pusat Statistik tahun terakhir;
2. b.potensi ekonomi Daerah;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan pemukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat; dan/atau
7. g.jam operasional Toko Swalayan yang sinergi dan tidak mematikan Pasar Rakyat di sekitarnya.
(4)Dalam melakukan pelindungan kepada Pasar Rakyat serta Pelaku Usaha yang ada di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelindungan dalam aspek:
1. a.kepastian hukum dalam status pemanfaatan atau hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha bagi pedagang, terutama apabila terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan; dan
2. b.memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 11
1. a.melakukan pembinaan terhadap pedagang, Koperasi dan UMK-M serta Pelaku Usaha lainnya yang ada di dalam Pasar Rakyat;
2. b.meningkatkan kualitas dan sarana pasar serta Pelaku Usaha yang ada di dalam Pasar Rakyat;
3. c.mengembangkan pedagang, Koperasi dan UMK-M dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat;
4. d.memfasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang, Koperasi dan UMK-M sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang Pasar Rakyat;
5. e.mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pedagang, Koperasi dan UMK-M dan Pelaku Usaha lainnya di dalam Pasar Rakyat; dan
6. f.meningkatkan kompetensi pedagang Pasar Rakyat dan pengelolaannya.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan Pasar Rakyat.
(2)Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat dilakukan dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha.
(3)Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
1. a.pendanaan;
2. b.sarana dan prasarana;
3. c.kemitraan;
4. d.Perizinan Berusaha; dan
5. e.kesempatan berusaha.
(4)Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitasi pengembangan usaha oleh Pemerintah Daerah dalam bidang:
1. a.sumber daya manusia; dan
2. b.pemasaran.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 12

BAB IV

PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 8

(1)Jenis Pasar Rakyat meliputi:
1. a.Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Swasta;
3. c.Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara;
4. d.Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Kalurahan; dan
5. e.Pasar Rakyat yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Koperasi.
(2)Jenis Pusat Perbelanjaan meliputi:
1. a.pertokoan;
2. b.mal; dan
3. c.plaza.
(3)Jenis Toko Swalayan meliputi:
1. a.minimarket;
2. b.supermarket;
3. c.department store;
4. d.hypermarket; dan
5. e.grosir/perkulakan yang berbentuk toko dengan sistem pelayanan mandiri.

Pasal 9

(1)Pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan berpedoman pada :
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; atau
2. b.Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.
(2)Bupati menetapkan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dimuat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten. 13
(3)Penetapan zonasi lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
1. a.kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat serta keberadaan Pasar Rakyat dan UMK-M yang ada di zona atau area atau wilayah setempat;
2. b.pemanfaatan ruang dalam rangka menjaga keseimbangan antara jumlah Pasar Rakyat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
3. c.jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat; dan
4. d.standar teknis penataan ruang untuk Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, Bupati menetapkan zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan pengawasan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
(5)Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perdagangan melakukan identifikasi mengenai zonasi Pusat Perbelanjaan dan Toko swalayan.

Pasal 10

Pasar Rakyat dapat didirikan pada setiap sistem jaringan jalan.

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2011