DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 23 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas ; f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa laporan keuangan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 10);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 13);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 8); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas ;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. g.Catatan Atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut : 5

a.Pendapatan Rp1.559.832.133.338,56
b.Belanja Rp1.481.008.335.926,97 Surplus Rp78.823.797.411,59
c.Pembiayaan : - Penerimaan Rp54.052.533.361,85 - Pengeluaran Rp13.890.172.500,00 Surplus Rp40.162.360.861,85

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp54.049.332.361,85
b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp54.049.533.361,85
c.Sub total (Rp. 201.000,00)
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp118.986.158.273,44
e.Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Rp201.000,00
f.Lain-lain Rp0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp118.986.158.273,44

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp2.090.814.786.203,46
b.Jumlah kewajiban Rp17.764.154.130,37
c.Jumlah ekuitas Rp2.073.050.632.073,09 6

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Pendapatan Asli Daerah-LO Rp217.635.346.670,45
b.Pendapatan Transfer-LO Rp1.193.710.252.650,49
c.Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Rp162.603.684.232,08 Jumlah Pendapatan-LO Rp1.573.949.283.553,02
d.Beban Rp1.282.916.870.199,54
e.Surplus/Defisit dari Operasi Rp291.032.413.353,48
f.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp (75.045.715,60)
g.Surplus/Defisit sebelum pos Luar biasa Rp290.957.367.637,88
h.Pos Luar Biasa Rp167.275.000,00
i.Surplus/Defisit – LO Rp290.790.092.637,88

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut :

a.Saldo Awal Kas di BUD Rp54.054.556.494,85
b.Arus kas dari aktivitas operasi Rp418.735.859.346,56
c.Arus kas dari aktivitas investasi Rp(352.912.061.934,97)
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp(887.172.500,00)
e.Arus kas dari aktivitas transitoris Rp(211.402,00)
f.Saldo Akhir Kas Rp118.990.970.004,44

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut : 7

a.Ekuitas Awal Rp1.761.028.415.563,75
b.Surplus/Defisit LO Rp290.790.092.637,88
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :
1. 1.Koreksi Nilai Persediaan Rp0,00
2. 2.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0,00
3. 3.Koreksi Ekuitas Lainnya Rp21.232.123.871,46
d.Ekuitas Akhir Rp2.073.050.632.073,09

Pasal 8

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp38.832.425.961,89 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp1.520.999.707.376,67
2. 2.Realisasi Rp1.559.832.133.338,56 Selisih lebih Rp38.832.425.961,89
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (79.786.531.311,55) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp1.560.794.867.238,52
2. 2.Realisasi Rp1.481.008.335.926,97 Selisih (kurang) Rp(79.786.531.311,55) 8
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.118.618.957.273,44 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp(39.795.159.861,85)
2. 2.Realisasi Surplus Rp78.823.797.411,59 Selisih lebih Rp118.618.957.273,44
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp3.201.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp54.049.332.361,85
2. 2.Realisasi Rp54.052.533.361,85 Selisih lebih Rp3.201.000,00
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp(364.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp14.254.172.500,00
2. 2.Realisasi Rp13.890.172.500,00 Selisih (kurang) Rp(364.000.000,00)
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp367.201.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan Rp39.795.159.861,85
2. 2.Realisasi Rp40.162.360.861,85 Selisih lebih Rp367.201.000,00 9

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a.LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
5. 5.Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan
b.LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
d.LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.LAMPIRAN V : Necara;
f.LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
g.LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 10
h.LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.LAMPIRAN XII : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah;
m.LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
n.LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
o.LAMPIRAN XV.1 : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
p.LAMPIRAN XV.2 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
q.LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
r.LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
s.LAMPIRAN XVIII.1 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
t.LAMPIRAN XVIII.2 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
u.LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
v.LAMPIRAN XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…