DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 April 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok : Kewenangan Pemerintah Daerah, Pendidikan dan pengasuhan anak, peningkatan kualitas kerja, penyelenggaraan pendampingan pranikah, pengaturan kelahiran, penyiapan keluarga tangguh, peningkatan kesejahteraan keluarga, forum koordinasi pembangunan keluarga, kedudukan dan tanggung jawab keluarga, fasilitasi pemerintah daerah, sistem informasi keluarga, parameter pembangunan keluarga, kerja sama dan pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kemajuan teknologi informasi, industri dan globalisasi tidak hanya berpengaruh terhadap bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga telah mengubah dan menggeser nilai-nilai luhur budaya yang mempengaruhi kedudukan dan fungsi keluarga, sehingga Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat perlu berupaya memberikan pembinaan, bimbingan dan fasilitasi dalam rangka pembangunan keluarga dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah

Menetapkan

menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3
2. 3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN KELUARGA. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4.Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
5.Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
6.Keluarga Rentan adalah keluarga yang beresiko mengalami masalah baik dari diri maupun lingkungan sehingga tidak dapat mengembangkan potensi dan kemampuannya. 5
7.Keluarga Miskin adalah keluarga yang tidak memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.
8.Keluarga Tangguh adalah keluarga yang mampu melaksanakan 8 (delapan) fungsi keluarga serta mampu menghadapi permasalahan dan tantangan.
9.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati pembangunan.
10.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga, berdasarkan asas:
1. a.norma agama;
2. b.kekeluargaan;
3. c.keadilan;
4. d.kemanusiaan;
5. e.perlindungan
6. f.keterpaduan;
7. g.partisipatif;
8. h.nondiskriminatif; dan
9. i.kesetaraan gender. 6
(2)Pembangunan Keluarga dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
1. a.tata kelola sistem pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum;
2. b.nondiskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik, mental maupun psikis keluarga; dan
3. c.berbasis budaya dan kearifan lokal.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian, serta tanggung jawab Pemerintah Daerah, Keluarga, masyarakat, dan dunia usaha dalam menciptakan, mengoptimalisasi upaya Pembangunan Keluarga.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini yaitu untuk:

a.menjamin terwujudnya Keluarga berkualitas;
b.mendukung pelaksanaan 8 (delapan) fungsi Keluarga;
c.menjamin peningkatan akses Pembangunan Keluarga;
d.menjamin peningkatan akses dalam pendampingan Keluarga;
e.mendukung pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah; dan
f.mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Keluarga. 7

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pembinaan ketahanan Keluarga;
b.peningkatan kesejahteraan Keluarga;
c.kedudukan dan tanggung jawab Keluarga;
d.pendidikan dan pengasuhan anak; dan
e.pengelolaan Pembangunan Keluarga.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Keluarga melalui:

a.pembinaan ketahanan Keluarga; dan
b.peningkatan kesejahteraan Keluarga.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dalam hal:
1. a.pendidikan dan pengasuhan anak;
2. b.peningkatan kualitas remaja;
3. c.penyelenggaraan pendampingan pranikah;
4. d.pengaturan kelahiran; dan
5. e.penyiapan Keluarga Tangguh.
(2)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dalam hal:
1. a.pemberdayaan Keluarga dengan memberikan pengetahuan, ketrampilan, bantuan dan perlindungan untuk mengembangkan diri dari sisi ekonomi; dan 8
2. b.peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga.

BAB III

PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN ANAK

Pasal 8

(1)Keluarga menjadi tempat pertama dan utama dalam proses pendidikan dan pengasuhan anak.
(2)Setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri dengan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang, serta seimbang dari ayah dan ibunya.
(3)Pendidikan dan pengasuhan anak bertujuan untuk mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berwawasan kebangsaan dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
(4)Dalam upaya pendidikan dan pengasuhan anak maka setiap keluarga harus berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang ramah anak.

BAB IV

PENINGKATAN KUALITAS REMAJA

Pasal 9

(1)Peningkatan kualitas remaja diselenggarakan dalam rangka membentuk Generasi Berencana. 9
(2)Peningkatan kualitas remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.penyiapan fisik dan mental;
2. b.penyiapan ekonomi dan sosial;
3. c.penyiapan kemandirian dan kedewasaan sikap, pola pikir dan perilaku;
4. d.penyiapan kesehatan reproduksi; dan
5. e.penyiapan berkeluarga bagi remaja.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan peningkatan kualitas remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dapat bersinergi dengan:

a.masyarakat;
b.lembaga pendidikan formal dan nonformal;
c.kelompok kegiatan; atau
d.organisasi lainnya.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 52 Tahun 2009