DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Syarat, tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Tata Kerja, Pendanaan, Pengawasan, Sistem Informasi Bantuan Hukum, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Orang atau Kelompok Orang Miskin lebih berpotensi mendapatkan ketidakadilan ketika berhadapan dengan hukum, sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bantuan hukum;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan bantuan hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah keseluruhan proses fasilitasi pemberian Bantuan Hukum dalam Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
3.Penerima Bantuan Hukum adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin.
4.Orang atau Kelompok Orang Miskin adalah penduduk Kabupaten Kulon Progo yang tidak dapat memenuhi hak dasar layak bagi kehidupannya dan keluarganya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
5.Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang berkedudukan dan memberikan Bantuan Hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 4
6.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
7.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
12.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.
13.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum berasaskan:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi; 5
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin dalam menghadapi Perkara.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
d.menjamin terfasilitasinya Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b.Pemberi Bantuan Hukum;
c.Penerima Bantuan Hukum;
d.syarat, tata cara pengajuan permohonan, dan tata kerja; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin di Daerah. 6
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang hukum dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan melalui alokasi anggaran dalam APBD sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
(3)Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
(4)Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Non Litigasi.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a dilakukan dalam penanganan Perkara meliputi:
1. a.Perkara Pidana;
2. b.Perkara Perdata; dan
3. c.Perkara Tata Usaha Negara.
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara: 7
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; atau
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.
(3)Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.penyusunan dokumen hukum.
(4)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Perkara:
1. a.tindak pidana narkotika;
2. b.tindak pidana korupsi;
3. c.tindak pidana terorisme;
4. d.tindak pidana makar;
5. e.tindak pidana kepada anak;
6. f.Perkara voluntair; atau
7. g.Perkara hukum perdata dan tata usaha negara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum dengan menyediakan anggaran Bantuan Hukum.
(2)Anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum. 8
(3)Penyelenggaraan Bantuan Hukum diselenggarakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
(4)Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang- undangan terkait;
2. b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
4. d.mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
5. e.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program Bantuan Hukum.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…