DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); c. Neraca; d. Laporan Operasional (LO); e. Laporan Arus Kas (LAK); f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2023; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
3. c.Neraca;
4. d.Laporan Operasional (LO);
5. e.Laporan Arus Kas (LAK);
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 4

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp1.695.996.921.752,01
b.Belanja Rp1.694.770.096.247,73 Surplus Rp1.226.825.504,28
c.Pembiayaan Rp119.240.906.628,22
1. 1.Penerimaan Rp165.114.099.031,22
2. 2.Pengeluaran Rp 45.873.192.403,00 Surplus Rp120.467.732.132,50

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp 165.274.234.829,22
b.Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan tahun berjalan Rp 165.114.099.031,22
c.Sub total Rp 160.135.798,00
d.Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) Rp 120.467.732.132,50
e.Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya Rp (160.135.798,00)
f.Lain-lain Rp 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp 120.467.732.132,50

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Jumlah aset Rp 2.593.831.714.887,22
b.Jumlah kewajiban Rp 31.068.731.629,88
c.Jumlah ekuitas Rp 2.562.762.983.257,34

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut: 5

a.Pendapatan Asli Daerah-LO Rp 346.685.626.195,22
b.Pendapatan Transfer-LO Rp 1.366.341.446.339,00
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Rp 27.897.938.329,00 Jumlah Pendapatan-LO Rp 1.740.925.010.863,22
d.Beban Rp 1.625.497.732.647,05
e.Surplus/Defisit dari Operasi Rp 115.427.278.216,17
f.Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp 0,00
g.Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa Rp 115.427.278.216,17
h.Pos Luar Biasa Rp 1.092.325.768,00
i.Surplus/Defisit – LO Rp 114.334.952.448,17

Pasal 6

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas bersih di BUD Rp 165.320.298.829,22
b.Arus kas bersih dari aktivitas operasi Rp 219.562.242.130,28
c.Arus kas bersih dari aktivitas investasi Rp (264.208.609.029,00)
d.Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Rp (160.135.798,00)
e.Arus kas bersih dari aktivitas transitoris Rp 0,00
f.Saldo Akhir Kas di BLUD Rp 120.513.796.132,50

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awal Rp 2.605.556.239.569,26
b.Surplus/Defisit LO Rp 114.334.952.448,17
c.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar:
1. 1.Koreksi Nilai Persediaan Rp 0,00
2. 2.Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp 0,00
3. 3.Koreksi Ekuitas Lainnya Rp (157.128.208.760,09)
4. 4.Ekuitas Akhir Rp 2.562.762.983.257,34 6

Pasal 8

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Uraian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(3.599.006.724,99) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.699.595.928.477,00
2. 2.Realisasi Rp 1.695.996.921.752,01 Selisih kurang Rp (3.599.006.724,99)
b.Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(124.226.874.655,27) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp 1.818.996.970.903,00
2. 2.Realisasi Rp 1.694.770.096.247,73 Selisih kurang Rp (124.226.874.655,27)
c.Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp120.627.867.930,28 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Defisit setelah perubahan Rp (119.401.042.426,00)
2. 2.Realisasi Surplus Rp 1.226.825.504,28 Selisih lebih Rp 120.627.867.930,28
d.Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp(160.135.797,78) dengan rincian sebagai berikut :
1. 1.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp 165.274.234.829,00
2. 2.Realisasi Rp 165.114.099.031,22 Selisih kurang Rp (160.135.797,78)
e.Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan Rp 45.873.192.403,00
2. 2.Realisasi Rp 45.873.192.403,00 Selisih Rp 0,00 7
f.Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(160.135.797,78) dengan rincian sebagai berikut:
1. 1.Anggaran pembiayaan Netto setelah perubahan Rp 119.401.042.426,00
2. 2.Realisasi Rp 119.240.906.628,22 Selisih kurang Rp (160.135.797,78)

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.LAMPIRAN I : Laporan Realisasi Anggaran;
1. 1.Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. 4.Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
b.LAMPIRAN II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.LAMPIRAN III : Laporan Operasional;
d.LAMPIRAN IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.LAMPIRAN V : Necara;
f.LAMPIRAN VI : Laporan Arus Kas;
g.LAMPIRAN VII : Catatan atas Laporan Keuangan; 8
h.LAMPIRAN VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.LAMPIRAN IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.LAMPIRAN X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.LAMPIRAN XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
l.LAMPIRAN XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; m.LAMPIRAN XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.LAMPIRAN XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
o.LAMPIRAN XV.1 : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.LAMPIRAN XV.2 : Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
q.LAMPIRAN XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
r.LAMPIRAN XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
s.LAMPIRAN XVIII.1 : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
t.LAMPIRAN XVIII.2 : Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah;
u.LAMPIRAN XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
v.LAMPIRAN XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
w.LAMPIRAN XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 9

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

a.LAMPIRAN XXI : Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo; dan
b.LAMPIRAN XXII : Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…