DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Penataan, Pengawasan Dan Pengendalian; Fasilitasi Infrastruktur Pasif; Jenis Dan Pembangunan Infrastruktur Pasif; Menara Bersama; Kewajiban; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi telekomunikasi dan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika serta perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menata, mengarahkan, dan menempatkan Infrastruktur Pasif sesuai dengan ruang yang tersedia.
2.Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
3.Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
4.Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama oleh beberapa penyelenggara telekomunikasi untuk menempatkan dan mengoperasikan peralatan telekomunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BTS). 4
5.Tiang Microcell adalah bangunan Menara beserta kelengkapannya untuk menempatkan perangkat telekomunikasi yang memiliki jangkauan pelayanan lebih sempit yang digunakan untuk mencakup area yang tidak terjangkau oleh Menara Telekomunikasi atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.
6.Fiber Optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kecepatan tinggi dan kapasitas yang lebih besar.
7.Jaringan Fiber Optik adalah jaringan komunikasi yang menggunakan kabel serat optik yang penempatannya dapat dilakukan di dalam tanah atau di atas permukaan tanah.
8.Saluran Bawah Tanah (Duct) adalah bangunan atau struktur untuk kepentingan umum yang didirikan di bawah tanah yang digunakan untuk menempatkan dan melindungi kabel jaringan telekomunikasi dan sarana prasarana utilitas yang berada di bawah tanah, termasuk akses ke gedung/lokasi pelanggan.
9.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
10.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. 5
11.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
12.Penyedia Infrastruktur Pasif adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13.Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.
16.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC).
17.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Menara Telekomunikasi untuk membangun dan/atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan. 6
18.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19.Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
20.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
22.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
23.Dinas adalah Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi, dan informatika.
24.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a.memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif;
b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa Telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum; 7
c.mewujudkan tertib penyelenggaraan Infrastruktur Pasif yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dari aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan; dan
d.mengoptimalkan jangkauan wilayah jaringan Telekomunikasi.

BAB II

PENATAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan penataan, pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Pasif.
(2)Penataan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penetapan lokasi;
2. b.penyelarasan dengan tematik wilayah; dan
3. c.penggunaan bersama.
(3)Pengawasan dan pengendalian Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perizinan pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif;
2. b.pembinaan dan pengawasan; dan
3. c.pengenaan sanksi.

Pasal 5

(1)Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengikuti: 8
1. a.rencana tata ruang wilayah; dan/atau
2. b.rencana detail tata ruang.
(2)Penetapan lokasi Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.peraturan penataan bangunan;
2. b.ketersediaan lahan;
3. c.kebutuhan jaringan Telekomunikasi;
4. d.kepadatan pemakaian jasa Telekomunikasi;
5. e.perkembangan teknologi; dan
6. f.estetika.
(3)Dalam hal penempatan dan jumlah lokasi pembangunan menara berpedoman pada:
1. a.zona yang telah ditentukan; dan
2. b.jenis, tipe, dan ketinggian Menara yang diperbolehkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai zona pembangunan menara yang tersedia di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Penyelarasan dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disesuaikan dengan kawasan:
1. a.cagar budaya; dan
2. b.pariwisata.
(2)Penyelarasan Infrastruktur Pasif dengan tematik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan Infrastruktur Pasif. 9
(2)Penggunaan bersama Infrastruktur Pasif dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai kapasitas dan kemampuan teknis Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengelola Infrastruktur Pasif terdiri atas:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.koperasi;
3. c.badan usaha milik negara;
4. d.badan usaha milik Daerah;
5. e.badan layanan umum Daerah;
6. f.badan usaha milik swasta; dan/atau
7. g.Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif.
(2)Pengelolaan Infrastruktur Pasif dapat dilakukan secara kerja sama antar pihak dengan fasilitasi Pemerintah Daerah.
(3)Pengelolaan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembangunan dan pengoperasian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang melakukan pembangunan Infrastruktur Pasif wajib memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan. 10
(2)Setiap Penyedia Infrastruktur Pasif yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung atau Persetujuan Bangunan Infrastruktur Pasif atau sebutan lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan persetujuan yang diberikan.
(3)Penyedia Infrastruktur Pasif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim yang di koordinasi oleh Dinas.
(3)Bentuk pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.sosialisasi kebijakan terkait Infrastruktur Pasif;
2. b.memberikan catatan terhadap hasil pengawasan operasional Infrastruktur Pasif;
3. c.melakukan pengawasan atas masa kontrak pengguna Infrastruktur Pasif; dan
4. d.melakukan rekonsiliasi data kepemilikan Infrastruktur Pasif dengan Penyedia Infrastruktur Pasif, dan/atau Penyelenggara Telekomunikasi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan serta pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…