DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 telah ditetapkan Desa di Kabupaten Kulon Progo. Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY serta dalam upaya penyelarasan nomenklatur kelembagaan keistimewaan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 perlu ditinjau untuk disesuaikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Kalurahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka melaksanakan urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, perlu ditinjau untuk disesuaikan; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kalurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas beberapa padukuhan yang mempunyai batas- batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon.
2.Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo. 5

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kalurahan di wilayah Daerah.
(2)Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terletak dalam cakupan wilayah Kapanewon dengan nama dan nomor kode sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEWENANGAN KALURAHAN

Pasal 3

(1)Kewenangan Kalurahan terdiri atas:
1. a.kewenangan berdasarkan hak asal usul Kalurahan;
2. b.kewenangan lokal berskala Kalurahan;
3. c.kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Pemerintah Daerah;
4. d.kewenangan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang kebudayaan, kelembagaan, pertanahan, dan tata ruang yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
5. e.kewenangan lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan Kalurahan diatur dalam Peraturan Bupati. 6

BAB IV

ORGANISASI PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan.
(2)Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Sekretariat Kalurahan, terdiri dari 2 (dua) urusan;
2. b.Pelaksana Teknis, terdiri dari 3 (tiga) seksi; dan
3. c.Pelaksana Kewilayahan yaitu Padukuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, nomenklatur jabatan, kedudukan, fungsi, dan uraian tugas aparatur Pemerintah Kalurahan diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan produk hukum daerah yang mengatur mengenai Desa yang ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dimaknai sebagai Kalurahan dan dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum disesuaikan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua penggunaan nomenklatur Desa menjadi nomenklatur Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini. 7
(2)Penyebutan nomenklatur Kalurahan dalam bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pertanahan, dan administrasi lainnya yang berlaku secara nasional tetap menggunakan nomenklatur Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaknai sebagai Kalurahan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 1), dinyatakan tetap berlaku sampai ditetapkannya organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pada saat penyusunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Kalurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini selesai dilaksanakan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan dan penyesuaian dari Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 8

Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…