(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan/atau kemudahan penanaman moda1.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.
5.Ketentuan Pasal 31 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 32 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 36 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates Pada tanggal 8 Juni 2021 BUPATI KULON PROGO, cap/ ttd 1 KABUPA i LON PROGO, SUTEDJO li I1".1 .-I -E:iarA( ' ri« rAERA i - k\ 4( ‘ \ -Yi-c ..,, , SALIN E H SESUAI DENGAN ASLINYA GIAN HUKUM SETDA.K S.H. • M.Hum. '822 199503 1 003 8 Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 4 , 9 /2021 ); 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL I. UMUM Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk meningkatkan investasi, maka perlindungan, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan perlindungan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan regulasi maupun perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan regulasi antara lain berupa diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Perubahan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat berupa perkembangan sektor prioritas di Daerah serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Di dalam aturan hukum dikenal adanya adagium het recht hinkt achter de faiten aan yaitu pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan perkembangan masyarakat dan regulasi yang ada. 10 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1