DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal sebagai berikut : Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 23 diubah, Ketentuan Pasal 24 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, Ketentuan Pasal 31 dihapus. Ketentuan Pasal 32 dihapus dan ketentuan Pasal 36 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; SALINAN 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42790) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 3
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 21); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 21) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) kepada penanam modal yang memenuhi kriteria: 4
1. a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
2. b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
3. c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
4. d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
5. e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
6. f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
7. g.termasuk pembangunan infrastruktur;
8. h.melakukan alih teknologi;
9. i.melakukan industri pionir;
10. j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
11. k.bermitra dengan usaha mikro, kecil atau koperasi;
12. l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
13. m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional, provinsi, dan/atau Daerah; dan/atau
14. n.berorientasi ekspor.
(2)Pemerintah Daerah memberikan insentif dan/atau memberikan kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal kepada penanam modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
1. a.nama dan alamat badan usaha penanaman modal;
2. b.bidang usaha atau kegiatan penanaman modal;
3. c.bentuk insentif;
4. d.jangka waktu; dan
5. e.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal. 5
  1. 2.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung Rencana Umum Penanaman Modal Daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal, meliputi:
1. a.kebudayaan;
2. b.pariwisata;
3. c.pendidikan;
4. d.ekonomi kreatif;
5. e.pangan;
6. f.infrastruktur;
7. g.energi; dan
8. h.industri.
(2)Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.usaha mikro, kecil dan/atau koperasi yang berlokasi di Daerah;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat;
8. h.usaha yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas; dan/atau
9. i.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai skala prioritas dan parameter jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati. 6

3.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal dapat berupa :
1. a.Insentif dalam bentuk :
  1. 1.pengurangan, keringanan pajak daerah;
  2. 2.pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
  3. 3.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
  4. 4.fasilitasi pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
  5. 5.bantuan riset bagi usaha mikro kecil dan/atau koperasi; dan/atau
  6. 6.bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi.
2. b.Kemudahan dalam bentuk :
  1. 1.fasilitasi penyediaan informasi lahan atau lokasi;
  2. 2.percepatan pemberian perizinan;
  3. 3.fasilitasi promosi investasi;
  4. 4.fasilitasi terhadap pemberian informasi insentif fiskal maupun non fiskal;
  5. 5.pemberian advokasi;
  6. 6.fasilitasi atau penyediaan sarana dan prasarana usaha;
  7. 7.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  8. 8.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. 9.kemudahan akses tenaga kerja terampil dan siap pakai; dan/atau
  10. 10.kemudahan akses pemasaran hasil produksi. 7
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pemanfaatan insentif dan/atau kemudahan penanaman moda1.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman Modal.

5.Ketentuan Pasal 31 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 32 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 36 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates Pada tanggal 8 Juni 2021 BUPATI KULON PROGO, cap/ ttd 1 KABUPA i LON PROGO, SUTEDJO li I1".1 .-I -E:iarA( ' ri« rAERA i - k\ 4( ‘ \ -Yi-c ..,, , SALIN E H SESUAI DENGAN ASLINYA GIAN HUKUM SETDA.K S.H. • M.Hum. '822 199503 1 003 8 Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 4 , 9 /2021 ); 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL I. UMUM Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk meningkatkan investasi, maka perlindungan, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan perlindungan, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan regulasi maupun perkembangan yang terjadi di masyarakat. Perubahan regulasi antara lain berupa diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insetif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Perubahan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat berupa perkembangan sektor prioritas di Daerah serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Di dalam aturan hukum dikenal adanya adagium het recht hinkt achter de faiten aan yaitu pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Peraturan Daerah yang mengatur pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal perlu dilakukan penyesuaian berkenaan dengan perkembangan masyarakat dan regulasi yang ada. 10 Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 21

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 23

Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan “ekonomi kreatif” adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. 11 Ayat (2) Huruf a - Yang dimaksud dengan “Usaha Mikro” adalah usaha yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); - Yang dimaksud dengan “Usaha Kecil” adalah usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tcmpat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); - Yang dimaksud dengan “Koperasi” adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. 12 Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “mempekerjakan tenaga kerja disabilitas” adalah tenaga kerja dipekerjakan pada perusahaan yang berasal dari Daerah dan mempekerjakan paling kurang 1 % (satu persen) tenaga kerja disabilitas dari jumlah keseluruhan tenaga kerja. Huruf i Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 3

Pasal 24

Ayat (1) Huruf a Angka 1 Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan pajak daerah” yaitu antara lain:

a.berupa pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak daerah dan/atau sanksinya; dan
b.pembayaran bertahap Pajak Daerah. Angka 2 Yang dimaksud dengan “pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah” yaitu antara lain berupa pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan dalam Retribusi terkait izin/persetujuan pendirian bangunan gedung. Angka 3 Cukup jelas. 13 Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5 Yang dimaksud dengan “pemberian advokasi” yaitu antara lain pemberian layanan konsultasi usaha dan fasilitasi layanan aduan. Angka 6 Cukup jelas. Angka 7 Yang dimaksud dengan “kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah” yaitu antara lain Kawasan Strategis Ekonomi Koridor Temon-Wates-Prambanan, Kawasan Peruntukan Industri Sentolo, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah. Angka 8 Cukup jelas. Angka 9 Cukup jelas. Angka 10 Cukup jelas. 14 Ayat (2) Cukup Jelas Angka 4

Pasal 28

Cukup jelas. Angka 5

Pasal 31

Cukup jelas. Angka 6

Pasal 32

Cukup jelas. Angka 7

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…