DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

regulasi_utama

Ringkasan

Materi pokok : Modal dasar dan penyertaan modal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 9); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. 4
5.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
6.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kulon Progo untuk memenuhi Modal Dasar Bank Kulon Progo dan memperkuat struktur permodalan Bank Kulon Progo sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kulon Progo untuk:

a.penambahan Modal Disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar yang telah ditetapkan;
b.meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
d.mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah menetapkan Modal Dasar Bank Kulon Progo sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
(2)Modal Dasar Bank Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari Penyertaan Modal. 5

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipenuhi secara bertahap.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah terpenuhi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
2. b.sampai dengan Tahun Anggaran 2031 akan dipenuhi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Pemenuhan tahapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
10. j.Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 6
(2)Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi keadaan kemampuan lebih APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajaran.
(2)Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. SAI N LAH SESUAI DENGAN ASLINYA PALASAGIAN HUKUM SETDA KABUPATM, KULON PROGO, SEKRETA. DAFRA S.H. M.Hum. P1-9720.822 199503 1 003 Ditetapkan di Wates pada tanggal 18 Juni 2021 BUPATI KULON PROGO, cap/ ttd SUTEDJO 7 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2021 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 5 , 10 / 2021 ) Diundangkan di Wates pada tanggal 18 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, cap/ttd ASTUNGKORO 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO I. UMUM Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo didirikan dengan tujuan antara lain untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, serta meningkatkan pendapatan asli Daerah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo. Agar mampu mengembangkan usaha secara sehat dan berkelanjutan serta peningkatan status kelompok usaha Perumda BPR Bank Kulon Progo diperlukan penguatan struktur permodalan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 modal dasar Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pemerintah Daerah selaku pemegang saham telah memberikan penyertaan modal sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) berupa tanah dan uang. Dalam rangka penguatan struktur permodalan untuk mendukung pengembangan usaha Perumda BPR Bank Kulon Progo diperlukan upaya dan usaha melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo melakukan penyertaan modal daerah dalam rangka 9 penambahan modal kepada Perumda BPR Bank Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2020 Nomor 9); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah.
2.Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Kulon Progo yang selanjutnya disebut Bank Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
3.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4.Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu. 4
5.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
6.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kulon Progo untuk memenuhi Modal Dasar Bank Kulon Progo dan memperkuat struktur permodalan Bank Kulon Progo sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kulon Progo untuk:

a.penambahan Modal Disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar yang telah ditetapkan;
b.meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat;
c.meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
d.mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB II

MODAL DASAR

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah menetapkan Modal Dasar Bank Kulon Progo sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dalam bentuk uang dan barang.
(2)Modal Dasar Bank Kulon Progo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi dari Penyertaan Modal. 5

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

(1)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dipenuhi secara bertahap.
(2)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sampai dengan Tahun Anggaran 2020 telah terpenuhi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
2. b.sampai dengan Tahun Anggaran 2031 akan dipenuhi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 6

(1)Pemenuhan tahapan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
4. d.Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
5. e.Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. f.Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
7. g.Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
8. h.Tahun Anggaran 2029 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
9. i.Tahun Anggaran 2030 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
10. j.Tahun Anggaran 2031 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 6
(2)Pemenuhan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 7

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 8

(1)Dalam hal terjadi keadaan kemampuan lebih APBD, maka dapat menjadi penambahan setoran Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan mempertimbangkan kepatutan, rasionalitas, dan kewajaran.
(2)Dalam hal penyertaan modal pada tahun berkenaan tidak sesuai dengan rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), maka penyetoran sisa penambahan penyertaan modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.