DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 September 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Nama, Obyek, Subyek, dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip yang dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Peninjauan Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan Tempat Pembayaran Dan Tata Cara Pembayaran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran, Penagihan, Keberatan, Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Serta Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian persetujuan bangunan gedung.
2.Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG, adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
3.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan /atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
4.Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
5.Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
6.Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di 1uar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
7.Indeks Terintegrasi adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks parameter- parameter fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan Bangunan Gedung, sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk menghitung besaran retribusi.
8.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
9.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 4
10.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
12.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut atas pelayanan penerbitan PBG oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Objek retribusi PBG adalah penerbitan PBG.
(2)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan:
1. a.kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis;
2. b.penerbitan PBG;
3. c.inspeksi bangunan gedung;
4. d.penerbitan SLF dan SBKBG; dan
5. e.pencetakan plakat SLF.
(3)Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan: 5
1. a.pembangunan baru;
2. b.bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
3. c.PBG perubahan untuk:
  1. 1.perubahan fungsi Bangunan Gedung;
  2. 2.perubahan lapis Bangunan Gedung;
  3. 3.perubahan luas Bangunan Gedung;
  4. 4.perubahan tampak Bangunan Gedung;
  5. 5.perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
  6. 6.perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
  7. 7.perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; dan
  8. 8.perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
(4)PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
(5)Dikecualikan objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan PBG untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

Pasal 4

Subjek retribusi PBG meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh PBG.

Pasal 5

Wajib Retribusi PBG meliputi subjek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan PBG. 6

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi PBG termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

(1)Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas:
1. a.penyediaan layanan; dan
2. b.harga satuan retribusi PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) terdiri atas formula terhadap:
1. a.Indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk bangunan gedung; atau
2. b.Harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.Bangunan Gedung; dan
2. b.Prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula terhadap Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.Luas Total Lantai;
2. b.Indeks Terintegrasi; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
(6)Formula terhadap Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.Volume;
2. b.Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 7

Pasal 8

(1)Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a ditetapkan berdasarkan klasifikasi fungsi bangunan gedung.
(2)Indeks lokalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Standar harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a merupakan standar harga satuan gedung negara sederhana.
(2)Standar harga satuan gedung negara sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b merupakan harga satuan retribusi untuk setiap jenis Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

(1)Prinsip yang dianut dalam penempatan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan penerbitan PBG.
(2)Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan PBG.;
2. b.inspeksi Penilik bangunan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari pemberian PBG. 8

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…