DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum;Wewenang; Jenis Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan; Penyerahan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan; Tim Verifikasi; Pengelolaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum Perumahan; Pengawasan Dan Pengendalian; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat dan keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan perlu dilakukan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;
c.bahwa untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan mengenai, pernyerahan dan pengelolaan prasaran, sarana, serta utilitas umum perumahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten dengan Nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
2.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
3.Utilitas Umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
4.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
5.Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
6.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7.Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan Perumahan dan Permukiman.
8.Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batasan lahan tertentu.
9.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
10.Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu / spesifik / khusus.
11.Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah Peta yang di lengkapi dengan keterangan secara rinci mengenai pemanfaatan suatu persil.
12.Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
13.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah sebagai pedoman Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan bagi Pengembang dan Pemerintah Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan Pengelolaan Prasarana Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 3

Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum Perumahan berdasarkan asas:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan;
e.keberlanjutan;
f.kemanfaatan;
g.efisiensi; dan
h.efektifitas.

BAB II

WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang meminta Pengembang untuk menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang.
(2)Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah diserahkan oleh Pengembang.
(3)Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan melimpahkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun basis data Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
2. b.mengatur Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dari Pengembang;
3. c.melakukan penagihan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pengembang; dan
4. d.mengelola Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan setelah diserahkan oleh Pengembang.

BAB III

JENIS PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 6

Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan, meliputi:

a.Prasarana, terdiri dari:
1. 1.jaringan jalan;
2. 2.jaringan saluran pembuangan air limbah;
3. 3.jaringan saluran pembuangan air hujan;
4. 4.tempat pembuangan sampah; dan/atau
5. 5.penyediaan air minum.
b.Sarana, terdiri dari:
1. 1.sarana perniagaan/perbelanjaan;
2. 2.sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
3. 3.sarana pendidikan;
4. 4.sarana kesehatan;
5. 5.sarana peribadatan;
6. 6.sarana rekreasi dan olahraga;
7. 7.sarana pemakaman/tempat pemakaman;
8. 8.sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan/atau
9. 9.sarana parkir.
c.Utilitas Umum, terdiri dari:
1. 1.jaringan air bersih;
2. 2.jaringan listrik;
3. 3.jaringan telekomunikasi;
4. 4.jaringan gas;
5. 5.jaringan transportasi;
6. 6.sarana pemadam kebakaran; dan/atau
7. 7.sarana penerangan jalan umum.

BAB IV

PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN

Pasal 7

(1)Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang dibangun oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
(2)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
1. a.paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan
2. b.sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan:
1. a.secara bertahap, untuk rencana pembangunan yang dilakukan bertahap; atau
2. b.sekaligus, untuk rencana pembangunan yang dilakukan tidak bertahap.
(4)Pengembang yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.denda administratif sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. c.pengumuman kepada media massa; dan/atau
4. d.tidak diberikan pelayanan persetujuan pengesahan Rencana Tapak.
(5)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban bagi pengembang untuk menyerahkan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan.

Pasal 8

(1)Penyerahan Prasarana dan Utilitas Umum Perumahan pada Perumahan Tidak Bersusun berupa tanah dan bangunan.
(2)Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan bukan hunian.
(3)Penyerahan Sarana pada Perumahan Tidak Bersusun dapat berupa tanah siap bangun.

Pasal 9

(1)Pengembang menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah dengan memenuhi ketentuan:
1. a.umum;
2. b.teknis; dan
3. c.administrasi.
(2)Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah;
2. b.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan harus sesuai dengan dokumen perizinan;
3. c.pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan masih menjadi tanggung jawab Pengembang sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah; dan
4. d.Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan harus disosialisasikan kepada masyarakat.
(3)Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memenuhi pedoman atau standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pembangunan Perumahan.
(4)Ketentuan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan yang akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah harus memiliki dokumen kelengkapan legalitas pambangunan, meliputi:
1. a.dokumen Rencana Tapak awal atau revisi terakhir yang telah disahkan oleh Pemerintah Daerah: dan
2. b.dokumen perizinan yang berdasarkan kesesuaian rencana tata ruang wilayah.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menerima Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…