DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 30 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Jenis tempat pemakaman terdiri dari: a. TPU; b. TPBU; dan c. TPK. TPU meliputi: a. TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan b. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa. TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Perolehan lahan, Pemindahan Lokasi, Pengelolaan, Laporan Rencana Penggunaan Tempat Makam Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Petak Tanah Makam dan Masa Penggunaan, Perizinan, TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa, Waktu Pelayanan Pemakaman di TPU dan TPBU, Penggalian dan Pemindahan Jenazah, Krematorium, dan Penyediaan Tempat Pemakaman yang Disediakan Oleh Pengembang Perumahan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk berdampak pada pertumbuhan pemukiman/perumahan yang keberadaannya tidak dilengkapi akan fasilitas untuk kebutuhan pemakaman, sedangkan disisi lain dengan meningkatnya laju pembangunan, keberadaan tempat pemakaman banyak yang digusur/ dibongkar untuk kepentingan umum; 2
c.bahwa sebagai salah satu upaya pengendalian pemakaman dan pengadaan tempat pemakaman yang sesuai dengan tata ruang dan lingkungan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum, Pemerintah Daerah merencanakan dan memfasilitasi kebutuhan tempat pemakaman umum serta mengatur pengelolaan, pengendalian Izin dan pelayanan pemakaman;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3550);
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Makam adalah tempat untuk menguburkan jenazah.
2.Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
3.Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dikelola oleh Badan Sosial dan/atau Badan Keagamaan.
4.Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus.
5.Batu Nisan atau yang disebut dengan nama lain adalah penanda kuburan yang paling sedikit memuat keterangan tentang tanggal lahir, nama dan tanggal meninggalnya.
6.Tanah makam adalah perpetakan tanah untuk memakamkan jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
7.Kapling adalah lahan petak makam yang digunakan untuk pemakaman.
8.Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah. 5
9.Tempat Penyimpanan Jenazah adalah tempat yang menurut adat/kebiasaan dipergunakan untuk menyimpan/menempatkan jenazah yang karena keadaan alamnya mempunya sifat-sifat khusus dibandingkan dengan tempat lain.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
14.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

JENIS

Pasal 2

Jenis tempat pemakaman terdiri dari:

a.TPU;
b.TPBU; dan
c.TPK. 6

BAB III

TPU

Pasal 3

TPU meliputi:

a.TPU yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
b.TPU yang dikelola oleh Pemerintah Desa.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap perencanaan penyediaan TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Bupati melimpahkan kewenangan pengelolaan makam kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas di bidang pemakaman.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian rencana pembangunan daerah untuk menjamin ketersediaan tempat pemakaman.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dalam Peraturan Bupati. 7

Pasal 5

Lahan untuk TPU yang dikelola Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dari:

a.pengadaan tanah;
b.hibah;
c.wakaf; atau
d.pengembang perumahan.

Pasal 6

(1)Pengadaan tanah untuk TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penunjukan dan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Tata Ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak berada dalam wilayah yang padat penduduknya;
2. b.menghindari penggunaan tanah yang subur;
3. c.memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
4. d.mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup; dan
5. e.mencegah penggunaan tanah yang berlebihan.
(3)Untuk pengadaan lahan yang menggunakan tanah Kasultanan atau tanah Kadipaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 8

Pasal 7

(1)Bupati dengan persetujuan DPRD, menetapkan pemindahan, penutupan dan/atau perubahan peruntukan TPU yang dikelola Pemerintah Daerah.
(2)TPU yang tidak sesuai dengan tata ruang sehingga menghambat peningkatan mutu lingkungan, secara bertahap dilakukan pemindahan ke lokasi yang sesuai Rencana Tata Ruang, Rencana Pembangunan Daerah serta memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 8

Pengelola TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan berwenang untuk:

a.menerima laporan rencana penggunaan tanah makam;
b.mengatur tempat pemakaman;
c.memberikan nomor dan mencatat masa berlakunya izin;
d.memelihara tanda bangunan makam; dan
e.menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan makam. 9

Pasal 9

(1)Setiap jenazah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman.
(2)Setiap jenazah dari luar daerah yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang di daerah asal.
(3)Setiap jenazah dari luar negeri yang akan dimakamkan di tempat pemakaman, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah wajib melaporkan rencana penggunaan tanah makam kepada pengelola tempat pemakaman dengan melampirkan surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang.

Pasal 10

(1)Penempatan pemakaman harus sesuai site plan yang meliputi:
1. a.pembagian/pengaturan blok atau kapling dilengkapi dengan sarana jalan minimal lebar 2,5 (dua koma lima) meter; 10
2. b.jarak pengelompokan pemakaman bagi masing-masing pemeluk agama minimal 3 (tiga) meter;
3. c.tempat pemakaman selain berfungsi sebagai makam, juga agar ditata sehingga dapat berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang bersih dan indah.
(2)Bentuk bangunan, ukuran, tipe atau model batu nisan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…