DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 128

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Nama, Logo, dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan Pendirian, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Susunan Organisasi Dan Kepegawaian, Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kulon Progo, Kerja Sama, Penggunaan Laba, Pembubaran serta Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan peran penting Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan perkembangan perekonomian global dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, perlu adanya peningkatan kinerja melalui penataan organ, kepegawaian dan permodalan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat agar lebih maju dan profesional dalam mengembangkan usahanya; SALINAN 2
c.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KULON PROGO. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perusahaan umum daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
2.Modal Dasar adalah keseluruhan modal perusahaan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu.
3.Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh Pemerintah Daerah yang menjadi bagian dari modal yang telah ditetapkan.
4.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha Kulon Progo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5.Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.
6.Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Kulon Progo serta mewakili Perumda Aneka Usaha Kulon Progo baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 5
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
9.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

NAMA, LOGO, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah yaitu Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kulon Progo yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

Pasal 3

Logo Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. 6

Pasal 6

(1)Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha Kulon Progo yaitu:
1. a.untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah;
2. b.peningkatan pelayanan bagi kemanfaatan umum; dan
3. c.memperoleh laba atau keuntungan.
(2)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Aneka Usaha Kulon Progo berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik, berdasarkan asas:
1. a.optimalisasi sumber daya;
2. b.pelestarian lingkungan hidup; dan
3. c.ekonomi dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

(1)Perumda Aneka Usaha Kulon Progo bergerak di bidang usaha:
1. a.perdagangan;
2. b.perindustrian; dan
3. c.bidang usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis Perumda Aneka Usaha Kulon Progo.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Aneka Usaha Kulon Progo didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. 7

BAB VI

MODAL

Pasal 9

(1)Sumber Modal Perumda Aneka Usaha Kulon Progo terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.
(3)Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Kulon Progo ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
(2)Modal Disetor pada Perumda Aneka Usaha Kulon Progo sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks128PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2003

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2009