DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 10 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal untuk pemenuhan kewajiban modal dasar sebesar Rp. 24.049.300.000,00 (dua puluh empat miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Penambahan Penyertaan Modal dilaksanakan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun dalam bentuk uang dan barang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa modal merupakan aspek penting untuk mendukung dan menjamin kesinambungan perusahaan, meningkatkan daya saing perusahaan, dan mengembangkan usaha perusahaan guna mendorong perekonomian di Daerah melalui pembangunan infrastruktur dan pendapatan daerah dari dividen Badan Usaha Milik Daerah, perlu adanya penambahan penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto; 2
c.bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diatur bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
4.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 4
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2009 Nomor I Seri D);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas Selo Adikarto (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 57); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS SELO ADIKARTO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah jangka panjang yang bersifat permanen yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung Pendapatan Asli Daerah. 5
2.Perseroan Terbatas Selo Adikarto selanjutnya disingkat PT. Selo Adikarto adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
3.Pemegang Saham adalah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Koperasi Binangun Prima.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
6.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Maksud penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Selo Adikarto yaitu:

a.meningkatkan daya saing perseroan melalui peningkatan kinerja dan produktivitas perseroan untuk dapat mengantisipasi perkembangan perekonomian;
b.mendukung perluasan cakupan layanan dan pengembangan produk untuk menangkap peluang bisnis yang tersedia;
c.untuk meningkatkan peran perseroan dalam mendorong pertumbuhan perekonomian melalui pembangunan infrastruktur; dan 6
d.meningkatkan pendapatan asli daerah melalui komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Modal dasar PT. Selo Adikarto ditetapkan sebesar Rp. 32.149.300.000 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
(2)Pemerintah Daerah dan Koperasi Binangun Prima selaku Pemegang Saham sampai dengan tahun 2017 telah melakukan penyetoran sebesar Rp. 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) kepada PT. Selo Adikarto.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal untuk pemenuhan kewajiban modal dasar sebesar Rp. 24.049.300.000,00 (dua puluh empat miliar empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun dalam bentuk uang dan barang dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2018 berupa:
  1. 1.tanah senilai Rp 4.331.000.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah) seluas 13.195 m2 (tiga belas ribu seratus sembilan puluh lima meter persegi); dan
  2. 2.uang sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). 7
2. b.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
3. c.Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
4. d.Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.718.300.000,00 (tiga miliar tujuh ratus delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
(3)Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 5

Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun berkenaan tidak sesuai rincian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka penyetoran sisa penambahan Penyertaan Modal diakumulasi pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 10 September 2018 BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd HASTO WARDOYO 8 Diundangkan di Wates pada tanggal 10 September 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2018 NOMOR 7 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (7,49/2018) 9 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS SELO ADIKARTO I. UMUM Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2018 telah dibentuk PT. Selo Adikarto dengan modal dasar sebesar Rp 32.149.300.000,00 (tiga puluh dua miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah). Pemerintah Daerah dan Koperasi Binangun Prima selaku Pemegang Saham telah memberikan penyertaan modal sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp 8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah). Total aset PT. Selo Adikarto selama delapan tahun terakhir (2009-2016) tumbuh 365,24 % (tiga ratus enam puluh lima koma dua empat per seratus) dengan nilai mencapai Rp. 34.126.000.000,00 (tiga puluh empat miliar seratus dua puluh enam juta). Nilai tersebut meningkat sebesar 32,23% (tiga puluh dua koma dua puluh tiga perseratus) dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 25.808.000.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus delapan juta). Peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan kas, uang muka kerja, aset tetap, dan aset lain-lain. Kinerja PT SAK menunjukkan prestasi yang gemilang dengan laba tahun berjalan meningkat sebesar 2.008,36% (dua ribu delapan koma tiga puluh enam perseratus) sejak tahun 2009-2016 atau rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 40,70% (empat puluh koma tujuh puluh perseratus) per tahun. 10 Pertumbuhan laba tertinggi berhasil diraih pada tahun 2011 dengan pertumbuhan 395,36% (tiga ratus sembilan puluh lima koma tiga enam perseratus) disusul dengan pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 42,21% (empat puluh dua koma dua puluh satu perseratus). Pertumbuhan laba PT. Selo Adikarto didorong oleh beberapa aspek, seperti mempertahankan rasio beban pokok penjualan, serta menurunkan beban usaha dan laba kotor. Dalam rangka pemenuhan modal dasar, Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal yang direncanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk uang dan tanah. Dalam rangka pemenuhan modal dasar, Pemerintah Daerah memberikan penambahan penyertaan modal yang direncanakan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dalam bentuk uang dan tanah. Dengan adanya penambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada PT. Selo Adikarto ini dapat meningkatkan modal kerja dan kompetensi pada segi bisnis dan lini bisnis yang dijalankan baik dari sisi efisiensi lini produksi bisnis dan peningkatan kapasitas bisnis yang akhirnya memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah. Disamping itu PT. Selo Adikarto menyusun rencana bisnis yang dilengkapi dengan timeline untuk menandai rencana strategis yang akan dilakukan. Beberapa rencana bisnis yang akan diwujudkan di masa mendatang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Jenis usaha dalam rencana bisnis tersebut yaitu batching plant, beton pracetak, proyek jembatan, gedung dan pengairan, crushing plant, penambahan quary, dan properti. Selain mengurangi risiko bisnis, penambahan jenis usaha juga diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas dan efisiensi perusahaan apabila produk-produk yang dihasilkan dimanfaatkan untuk proyek yang dikerjakan oleh perusahaan. 11 Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Selo Adikarto. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Penyertaan modal berupa tanah tersebut terdiri dari 2 (dua) bidang tanah dengan surat bukti kepemilikan tanah:

1.Sertipikat nomor 00096/Donomulyo, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan surat ukur nomor 02633/Donomulyo/2017 tanggal 06 Desember 2017; dan
2.Sertipikat nomor 00095/Donomulyo, tercatat atas nama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan surat ukur nomor 00663/2008 tanggal 08 Februari 2008. Huruf b Cukup jelas. 12 Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…